Pengertian Politik Hukum Nasional dan Tujuannya

Pengertian Politik Hukum Nasional dan Tujuannya

Hukum Sumber Hukum

Pengertian Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan akan berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Pengertian Nasional sendiri yaitu wilayah berlakunya politik hukum itu. Dalam Hal ini yang dimaksud ialah Yang tercakup dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan Pengertian Politik Hukum Nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Dari Pengertian Politik hukum nasional diatas, ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, sebagi berikut :
1. masalah kebijakan yang meliputi konsep dan letak,
2. penyelenggara negara sebagai pembentuk kebijakan dasar tersebut,
3. materi hukum yang meliputi hukum yang akan, yang sedang dan telah berlaku,
4proses pembentukan hukum,
5.  tujuan politik hukum nasional.

Tujuan Politik Hukum Nasional

Bila merujuk pada kalimat terakhir Pengertian politik hukum nasional diatas, jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan politik hukum nasional meliputi :
1. Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa indonesia yang lebih besar.

Demikianlah penjelasan mengenai pengertian politik hukum nasional dan tujuannya, semoga tulisan saya mengenai pengertian politik hukum nasional dan tujuannya dapat bermanfaat.

Sumber : Buku Politik Hukum yang digunakan dalam penulisan ini:

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004. Dasar-dasar Politik Hukum. Yang menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Pengertian politik hukum
Gambar Pengertian Politik Hukum

Labels: