Perdagangan Manusia di Indonesia

Perdagangan Manusia di Indonesia

Hukum Sumber Hukum


Dalam sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia pernah ada melalui perbudakan dan penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, kasus perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.

Koenjoro mengidentifikasikan ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masiih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan.

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang Janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis akan menjadi milik raja. Jika raja memutuskan untuk tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan di kirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada Raja secara teratur.

Dalam Prostitution in Colonial Java DP Chandler and M.C. Riclefs bahwa kasus Prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer-Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Daendels. Perkembangan prostitusi di Indonesia kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan pritivasi perkebunan atau kulturstelsel.

Hal serupa juga terjadi pada periode penjajahan Jepang, kasus Perdagangan Manusia di Indonesia berbentuk kerja rodi dan komersial seks. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga banyak membawa perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang.

Setelah merdeka, hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan manusia melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Sumber : Buku Hukum Perdagangan Manusia Yang Digunaka Dalam Penulisan Ini:

- Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta.
Perdagangan Manusia Di Indonesia
Gambar Perdagangan Manusia Di Indonesia

Labels: