Korban Dalam Tindak Pidana dalam Hukum Lingkungan

Korban dalam Tindak Pidana dalam Hukum Lingkungan

Hukum Sumber Hukum


Untuk memahami konsep korban yang bersifat khusus ini dalam hukum lingkungan, pertama-tama harus dikaji makna korban sebagaimana dirumuskan dalam "declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang telah diadopsi oleh sidang umum PBB pada tahun 1985.

Pelaku tindak pidana hukum lingkungan dalam hal ini lingkungan hidup dapat juga bersifat perorangan atau kolektif. Bahkan bentuknya dapat merupakan kejahatan korporasi (corporate crimes). Dalam hukum pidana modern perhatian terhadap korban kejahatan tidak hanya ditekankan terhadap proses kriminalisasi, tetapi juga berkaitan erat dengan pedoman pemidanaan (guidelines of sentencing), konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum lingkungan dan usaha untuk mencantumkan ganti rugi (restitution) sebagai sanksi pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana lingkungan dalam hukum lingkungan, antara lain muncul konsep shared responsibility, apabila si korban juga berperanan untuk terjadinya kejahatan tersebut (provocative victim dan precipitative victim).

Analisis terhadap korban kejahatan semakin penting untuk menentukan politik kriminal (criminal policy) yang paling tepat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Dalam tindak pidana hukum lingkungan, hal yang paling mendasar adalah kualifikasinya sebagai tindak pidana ekonomi (economic crimes). Korban pertama dari tindak pidana lingkungan dalam hukum lingkungan sebagai tindak pidana ekonomi selalu berkaitan dengan sistem ekonomi sautu bangsa. Bagi Indonesia hal ini tersurat dan tersirat dalam pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian tindak pidana ekonomi sering disebut juga sebagai crimes against constitution. Kemungkinan korban kedua adalah manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental dan korban selanjutnya adalah perusahaan pesaing yang kalah efisien karena taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Korban potensial lain adalah karyawan (employees), karena bekerja pada suatu lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat.

Konsep korban dalam tindak pidana lingkungan dalam hukum lingkungan berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan nyata (actual harm) dan ancaman kerusakan (threat-ened harm), sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan dalam hukum lingkungan sering sekali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Dengan demikian ada kategori korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Di sinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana specific dan tindak pidana generic. Masalahnya perbuatan seseorang tidak hanya "causes impairment of the quality of the natural environment", tetapi juga "is likely to cause impairment of the quality of the natural environment".

Buku Hukum Lingkungan yang digunakan dalam penulisan ini :

- Muhamad Erwin, 2008. HUKUM LINGKUNGAN Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
hukum lingkungan
sumber hukum lingkungan

Labels: