Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Hukum Lingkungan - Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan

Hukum Sumber Hukum


UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hukum lingkungan telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada Pasal 45,46 dan 47 dalam undang-undang.

Pasal 45 menyebutkan bahwa, apabila perbuatan pidana atau tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan dalam hukum lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 47 menyatakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi serta oleh pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana atau tindak Pidana lingkungan hidup dalam hukum lingkungan dapat pula dikenakan tindakan tata tertib, sebagai berikut :
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
5. Meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak;
6. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.


Namun sayangnya dalam beberapa ketentuan pidana tentang korporasi dalam UU No. 23 Tahun 1997 ini tidak mengatur bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Sementara dalam Buku I KUHP tentang Aturan Umum yang memberi landasan pengertian-pengertian hukum secara umum tersebut, belum mengatur hal tersebut (masalah korporasi ini).

Kendala lain dapat timbul, apabila tindak pidana lingkungan dalam hukum lingkungan dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, contoh tindak pidana lingkungan : perusahaan BUMN yang melakukan pencemaran, maka dengan sendirinya jaksa harus memberlakukan perusahaan BUMN itu seperti korporasi lainnya agar tidak terjadi suatu hal yang berbeda di depan hukum.

Menurut Muladi bentuk pertanggungjawaban korporasi ini hendaknya memperhatikan pula kecenderungan internasional, maka pertanggunganjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan dalam hukum lingkungan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Korporasi mencakup baik badan hukum (legal entity) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (private juridical entity) dan dapat pula bersifat publik (public entity).
3. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (managers , agents, employess) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (bi-pun-ishment provision).
4. Terdapat kesalahan menajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan breach of a statutory or regulatory provision.
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut dan dipidana.
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali hukuman mati & hukuman penjara.
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
8. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus/ para pengurus (corporate executive officers) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (power of decision) dan keputusan tersebut telah diterima (accepted) oleh korporasi tersebut.

Buku Hukum Lingkungan yang digunakan dalam penulisan ini :

- Muhamad Erwin, 2008. HUKUM LINGKUNGAN Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
hukum Lingkungan
sumber hukum Lingkungan

Labels: