Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum Sumber Hukum


Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD 1945. UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolan Lingkungan Hidup dalam hukum lingkungan sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 1997 Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dewasa ini. Dengan begitu, UUPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem.

Sebagai subsistem atau bagian (komponen) dari "sistem hukum nasional" Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, & sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai subsistem yang terdiri atas :
1. Hukum Penataan Lingkungan;
2. Hukum Acara Lingkungan;
3. Hukum Perdata Lingkungan;
4. Hukum Pidana Lingkungan;
5. Hukum Lingkungan Internasional.


Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut dapat dimasukkan ke dalam UU No. 23 Tahun 1997 Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, uraian dari masing2 subsistem Hukum Lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat dikaitkan dengan wujud dan isi UU Lingkungan Hidup Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan "sistem hukum"
Dari penyebutan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah terlihat secara jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan Hukum Penataan Lingkungan (hidup).

Hukum Acara Lingkungan dalam hukum lingkungan adalah hukum yang menetapkan dan mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan (sebagai akibat terjadinya perusakan dan atu pencemaran lingkungan). Di dalam UULH, hukum acara lingkungan ini disebutkan dalam Bab VII Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 31, 32 dan Pasal 33 ayat (1), (2) serta Pasal 34 ayat (1), (2), yang pengaturannya secara konkrit akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum Perdata Lingkungan dalam hukum lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan hak dan kewajiban orang yang satu terhadap yg lain, maupun kepada negara, khususnya dalam peran sertanya bagi pelestarian kemampuan lingkungan. Dalam UULH diatur dalam Bab III tentan Hak, Kewajiban dan Wewenang Khususnya pada Pasal 5,6,dan 7; serta Bab VI tentang Ganti Kerugian dan Biaya Pemulihan yaitu pasal 25 ayat (5) dan pasal 35 ayat (1).

Hukum Pidana Lingkungan dalam hukum lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan (hidup), siapa sajakah yang dapat dipidana dan menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaranya. Dalam UULH diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 41 ayat (1) dan (2), pasal 42 ayat (1) dan (2), pasal 43 ayat (1),(2)dan (3), pasal 44 ayat (1)dan (2), Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1),(2),(3) dan (4) serta Pasal 47.

Hukum Lingkungan Internasional di bagi menjadi dua, yaitu Hukum Lingkungan Perdata Internasional dan Hukum Lingkungan Internasional (publik).
1. Hukum Lingkungan Perdata Internasional, yaitu mengatur bagaimana hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain,atau antara warga negara dalam suatu negara dengan suatu organisasi internasional, mengenai sengketa lingkungan. Dalam UULH diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21.
2. Hukum Lingkungan Internasional (publik), mengatur hubungan hukum antar suatu negara dengan organisasi internasional serta antar organisasi internasional, mengenai kasus lingkungan. Dalam UULH diatur dalam Pasal 4 butir f.


Hukum lingkungan indonesia dibagi menjadi empat bidang besar tersebut, yaitu :
1. Hukum Penataan Ruang (termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber-sumber daya lingkungan);
2. Hukum Konservasi (hayati, nonhayati, buatan, termasuk juga benda cagar budaya);
3. Hukum Kependudukan (termasuk kebutuhan sumber daya manusia);
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran).


Masing-masing komponen dari hukum lingkungan Indonesia tersebut, yakni Hukum Penataan Ruang, Hukum Konservasi, Hukum Kependudukan & Hukum Pencemaran Lingkungan, harus selaku dapat dikaitkan dan mengacu pada keseluruhan peraturan yang berlaku Indonesia. Pembagian demikian  menggunakan pendekatan "sumber daya".

Adapaun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :
1. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
2. UU No. 5 Tahun 1990 tentan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
3. UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; dan
6. Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Buku Hukum Lingkungan Indonesia yang digunakan dalam penulisan ini :

- Muhamad Erwin, 2008. HUKUM LINGKUNGAN Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Lingkungan Indonesia
sumber Hukum Lingkungan Indonesia

Labels: