Tata Cara Pendaftaran Hak Paten di Indonesia

Tata Cara Pendaftaran Hak Paten di Indonesia

Hukum Sumber Hukum

Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai tata cara pendaftaran hak paten di indonesia.

Hak Paten diberikan atas dasar permohonan hak paten. Setiap Pendaftaran Hak paten hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yg erat. Misalnya, suatu invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yg baru. Dalam kasus tersebut jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu kesatuan invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yg merupakan suatu invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan. Contoh hak paten lain, yaitu invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut. Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan dengan membayar biaya kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.

Pendaftaran hak paten diajukan oleh pendaftar hak paten bukan inventor. Pendaftaran hak paten tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi tersebut. Pendaftaran hak paten yang bukan inventor adalah pihak lain yang menerima pengalihan invensi dari inventor. Bukti yang cukup dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa inventor adalah karyawannya, atau invensi telah dialihkan dari inventor kepada perusahaan tempatya bekerja. Inventor dapat meneliti surat permohonan pendaftaran hak paten yang diajukan oleh yang mendaftarkan hak paten bukan inventor, dan atas biayanya sendiri inventor dapat meminta salinan dokumen pendaftaran hak paten tersebut. Ketentuan ini berguna untuk melindungi inventor dari kemungkinan yang dapat merugikannya.

Prosedur cara pendaftaran hak paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, dan pendaftaran paten tersebut haru memuat:
a. Tanggal, bulan dan tahun pendaftaran hak paten;
b. Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mendaftarkan paten;
c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;
d. Nama dan alamat lengkap kuasa dari orang yang mendaftarkan hak paten apabila pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasanya;
e. Surat kuasa khusus, dalam hal pendaftaran hak paten diajukan oleh kuasa;
f. Pernyataan yang mendaftarkan hak paten untuk dapat diberi hak paten;
g. Judul invensi;
h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
i. Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
j. Gambar (gambar teknik) yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan;
k. Untuk memperjelas invensi; dan
l. Abstrak invensi atau ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti invensi.


Pendaftaran hak paten di Indonesia diajukan oleh pendaftar hak paten atau kuasa dari yang pendaftar hak paten (konsultan Hak Kekayaan Intelektual). Konsultan hak kekayaan intelektual wajib menjaga rahasia invensi dan seluruh dokumen pendaftar hak paten sampai dengan tanggal diumumkannya pendaftaran hak paten. Pendaftaran hak paten yang diajukan oleh inventor atau pendaftar hak paten yang tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia harus diajukan melalui kuasa dari yang mendaftarkan hak paten di Indonesia. Inventor atau pendaftar hak paten harus menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di Indonesia.

Pendaftaran hak paten di Indonesia dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur konvensi Paris harus diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal penerimaan pendaftaran hak paten yang pertama kali di negara anggota Konvensi Paris atau di negara WTO. Pendaftaran hak paten dengan hak prioritas wajib dilengkapi "dokumen prioritas" yang disahkan oleh pejabat kantor hak paten di negara tersebut paling lama 16 bulan sejak tanggal prioritas. Dokumen prioritas adalah dokumen pendaftaran hak paten yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota Konvensi Paris dan/atau anggota WTO juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Bila pendaftaran hak paten diajukan melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), maka pihak yang bersangkutan adalah pejabat World Intellectual Property Organization (WIPO), yaitu badan PBB yang bertugas mengadministrasikan perjanjian internasional mengenai hak kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi PCT melalui kepres 16/1997. Jika syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, maka pendaftaran hak paten tidak dapat diajukan dengan hak prioritas.

Ketetuan dalam Pasal 24 Undang-undang Hak Paten No.14/2001 berlaku "mutatis mutandis" terhadap permohonan pendaftaran hak paten yang menggunakan hak prioritas. Ditjen Hak kekayaan intelektual dapat meminta agar permohonan pendaftaran hak paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas di lengkapi :
1. Salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksaan, keputusan pemberian hak paten, penolakan hak paten, atau pembatalan hak paten untuk invensi yang sama di luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak yang berhak;
2. Pemeriksaa substantif yang dilakukan terhadap permohonan pendaftaran hak paten yang pertama kali di luar negeri. Yang dimaksud dokumen hak paten adalah dokumen permohonan pendaftaran hak paten yang sudah diberi hak paten dan telah diumumkan; dokumen tersebut diperluarkan untuk mempermudah dan mempercepat penilaian terhadap si fat kebaruan (novelty) dan langkah inventif dari invensi;
3. Salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan pendaftaran hak paten yang pertama kali di luar negeri bilamana permohonan pendaftaran hak paten tersebut ditolak;
4. Salinan sah keputusan pembatalan pendaftaran hak paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negri bilamana hak paten tersebut pernah dibatalkan;
5. Dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa invensi yang dimohonkan pendaftaran hak paten memang merupakan invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
Penyampaian salinan dokumen-dokumen tersebut diatas dapat disertai tambahan penjelasan berupa keterangan mengenai adanya amandemen yang dilakukan oleh pemohon pendaftaran hak paten terhadap dokumen permohonan pendaftaran hak paten.

Demikianlah pembahasan mengenai Tata cara Pendaftaran Hak Paten dalam tulisan ini, semoga tulisan saya mengenai Tata cara Pendaftaran Hak Paten dapat bermanfaat.

Buku Hukum Hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam penulisan ini :

- Iswi Hariyani, 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Penerbit Pustaka Yustisia: Jakarta.
Pendaftaran Hak Paten
Gambar Pendaftaran Hak Paten

Labels: