Asas-asas Umum Tindak Pidana Lingkungan

Asas-asas Umum Tindak Pidana Lingkungan Dalam Hukum Lingkungan

Hukum Sumber Hukum


Asas pertama hukum lingkungan yang menonjol adalah asas legalitas, yang artinya pemidanaan harus bedasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya dalam rumusan peraturan hukum pidana harus terkandung adanya kejelasan yang berkaitan dengan apa yang dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan pidana di bidang Lingkungan hidup (delik lingkungan) dalam hukum lingkungan, tentang peradilan pidananya dan tentang sanksi yang perlu dijatuhkan agar terdapat kepastian hukum untuk memelihara lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Asas yang kedua hukum lingkungan yaitu asas pembangunan yang berkesinambungan (The Principle of Sustainable Development), yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan berkelanjutan memerlukan pula adanya suatu sistem yang menjamin penataan yang efektif dan mempunyai kredebilitas. Untuk menjamin adanya penataan dan penegakan hukum, tanggung jawab untuk melindungi kelestarian kemampuan lingkungan harus dirumuskan dengan jelas dan dipahami. Setiap aparat harus memahami dan menyadari tugasnya menurut hukum. Sekali tugasnya telah ditetapkan secara hukum, maka setiap aparat wajib melaksanakan tugasnya itu. Kewajiban hukum setiap aparat adalah melaksanakan tugasnya menurut hukum dan melaksanakannya secara konsisten.

Asas yang ketiga hukum lingkungan ialah asas pencegahan (The Precautionary Principle), yang terdapat pada prinsip 15 Deklarasi Rio de Jeneiro. Asas ini menegaskan bahwa penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formil pada UUPLH diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yg berat, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dari yang teringan, sedang dan yang terakhir yang terberat.

Asas yang keempat hukum lingkungan adalah asas pengendalian (Principle of restraint) yang juga merupakan salah satu syarat kriminalisasi, yg menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan terhadap tindak pidana lingkungan apabila terdapat ketidakefektifan sanksi hukum administrasi, hukum perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dalam hukum pidana hal ini dikenal asas subsidaritas atau "ultima ratio principle" atau asas "ultimum remedium" atau "last resort" atau merupakan upaya terakhir kali.

Secara lebih konkrit melihat kalimat dari penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997, penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup dalam hukum lingkungan baru dilakukan bila memenuhi salah satu persyaratan berikut :
1. Sanksi administrasi, sanksi perdata, penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negoisasi, mediasi, musyawarah di luar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif atau diperkirakan tidak akan efektif.
2. Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
3. Akibat perbuatan pelaku relatif besar.
4. Pebuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat.


Karena asas subsideritas hukum lingkungan ini merupakan design procedure yang khusus dan spesifik dari hukum acara, maka pelaksanaannya merupakan lex specialis dari ketentuan KUHAP yang bersifat generalis. Oleh karena hukum acara yang diterapkan pada asas subsidaritas itu merupakan hal yang bersifat khusus atau spesifik atau spesialis, maka penerapannya bersifat imperatif atau mengikat. Dengan kata lain tidak boleh mengoperasionalkan ketentuan hukum pidana pada pasal-pasal tertentu dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hukum lingkungan, manakala sanksi hukum administrasi efektif pelaksanaannya dalam menanggulangi pelanggaran perundang-undangan yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Menurut Hamdan, penggunaan sanksi pidana sebagai sanksi subsidier atau sebagai ultimatum remedium dalam masalah pencemaran lingkungan hidup dalam hukum lingkungan menimbulkan beberapa kelemahan, di antaranya yaitu :
1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yg cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding/ kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
2. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segeram memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana yang terjadi pada pencemaran sawah di Tanggerang.
3. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar/ pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain "detter effect" (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
4. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dpat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya.

Buku Hukum Lingkungan yang digunakan dalam penulisan ini :

- Muhamad Erwin, 2008. HUKUM LINGKUNGAN Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Lingkungan
sumber hukum lingkungan

Labels: