Pengertian Hukum Lingkungan

Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum Sumber Hukum


Istilah Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "Environmental Law" dalam Bahasa Inggris, "Millieeurecht" dalam Bahasa Belanda, "Lenvironnement" dalam Bahasa Prancis, "Umweltrecht" dalam Bahasa Jerman, "Hukum Alam Seputar" dalam Bahasa Malaysia, "Batas nan Kapaligiran" dalam Bahasa Tagalog, "Sin-ved-lom Kwahm" dalam Bahasa Thailand, "Qomum al-Biah" dalam Bahasa Arab.

Banyaknya aliran dalam bidang hukum telah mengakibatkan banyak pengertian tentang hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya, untuk dapat menyamakan persepsi dalam membahas tentang pengertian hukum lingkungan, maka perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama.

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa Pengertian hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yg pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian diatas mengenai pengertian hukum, jadi Pengertian Hukum Lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yg pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Danusaputro Pengertian Hukum Lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Beliaulah yg membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau environment oriented law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use-ori-entedlaw.

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, & dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebalikny, hukum lingkungan modern membicarakan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestarianya, agar dapat langsung scara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Karena hukum lingkungan modern berorientasi kpada lingkungan, sehingga sifat & wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri, serta dengan demikian lebih banyak yang berguru pada ekologi. Dengan orientasi kpada lingkungan ini, kemudian hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh mnyeluruh, artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat & wataknya. Sebalikny hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah.

Sebagai disiplin ilmu hukum yg sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional dan penataan ruang.

Hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembanagannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan dalam masyarakat yang semakin komplek saja. Dari segi hukum lingkungan administrasi terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (beschikking), contoh kasus hukum lingkungan : dalam prosedur perijinan, penentuan kualitas lingkungan, prosedur analisis yg mengenai dampak lingkungan dan sebagainya.

Demikianlah pembahasan mengenai pengertian hukum lingkungan dalam tulisan ini, semoga tulisan saya mengenai Pengertian hukum lingkungan dapat bermanfaat.

Buku Hukum Lingkungan yang digunakan dalam penulisan ini :

- Muhamad Erwin, 2008. HUKUM LINGKUNGAN Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Penerbit PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Lingkungan
Sumber Hukum Lingkungan

Labels: