Tujuan Hukum Pajak

Tujuan Hukum Pajak

Hukum Sumber Hukum


Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang mengandung pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum pajak tidak hanya sekedar tertlis atau sebagai kaidah hukum tertulis dalam Undang-undang pajak, tetapi harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum fungsional yang mengabdi kepada negara sebagai negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum bagi wajib pajak.

Hukum pajak tidak selalu dapat mewujudkan tujuannya berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara sekaligus dalam suatu penyelesaian sengketa pajak. Kenyataannya bahwa keadilan dengan kemanfaatan, keadilan dengan kepastian hukum, kemanfaatan dengan kepastian hukum kadangkala terjadi pertentangan sehingga tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam keputusan hukum dalam keputusan penyelesaian sengketa pajak.

Pihak-pihak yang merasa dirugikan akan menggunakan upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut agar keinginannya dapat dikabulkan. Sekalipun tujuan hukum pajak tidak dapat terlaksana secara keseluruhan, diupayakan agar keadilan dengan kemanfaatan, keadilan dengan kepastian hukum, atau kemanfaatan dengan kepastian hukum tercermin dalam keputusan termaksud.

Tujuan hukum pajak berupa keadilan dapat tercermin dalam pengenaan pajak atau tidak kepada wajib pajak, karena dianggap memiliki objek pajak, akan tetapi tidak tergolong sebagai objek kena pajak, berarti wajib pajak yang bersangkutan tidak kena pajak. Apalagi kalau wajib pajak sama sekali tidak memiliki objek pajak karena secara hukum dinyatakan pailit. Maka tidak adil kalau wajib pajak tersebut dikenakan pajak. Bagi kemanfaatan sebagai tujuan hukum pajak tercermin dari penggunaan pajak untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan dalam upaya mengurangi batas pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Pajak yang dipungut dari wajib pajak tentunya dikembalikan ke dalam masyarakat agar dapat dinikmati oleh wajib pajak maupun yang bukan wajib pajak.

Kepastian hukum sebagai tujuan hukum pajak dapat diterapakan dalam hal penagihan pajak maupun dalam penyelesaiaan sengketa pajak. Berhubung karena penagihan pajak yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali yang telah ditentukan, termasuk pula bentuk dan jangka waktu yang harus dipenuhi agar tergolong sebagai penagihan pajak yang sah. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa pajak terdapat lembaga peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dimana, terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan. Sebaliknya pihak yang menyelesaikan sengketa pajak harus pula menaati persyaratan penyelesaian sengketa pajak yang telah ditentukan agar putusannya booleh diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Buku Hukum pajak yang digunakan dalam penulisan ini :

- M. Djafar Saidi, 2007. Pembaruan Hukum Pajak. Penerbit PT RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
Tujuan Hukum Pajak
Gambar Tujuan Hukum Pajak

Labels: