Sumber-Sumber Hukum Perjanjian atau Kontrak

Sumber-Sumber Hukum Perjanjian atau Kontrak

Hukum Sumber Hukum


Sumber-sumber Hukum Kontrak atau Perikatan tercantum dalam pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata yakni perjanjian dan undang-undang. perikatan atau kontrak adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana suatu pihak berhak menuntut suatu presentasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu presentasi. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi ini mendapatkan kritik dari Prof. R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian / kontrak jual-beli, perjanjian / kontrak sewa-menyewa, perjanjian / kontrak tukar-menukar dan sebagainya.

Perikatan atau kontrak yang lahir dari undang-undang terdiri atas perikatan / kontrak yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan / kontrak yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan/ kontrak yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan/ kontrak yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum.

Perikatan/ kontrak yang lahir dari undang-undang saja, misalnya adalah hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang bertetangga. Pasal 667 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang letaknya terjepit di antara tanah milik dan orang lain sehingga dia tidak mempunyai jalan keluar, berhak menuntut tetangganya untuk memberi jalan melalui pekarangan milik tetangganya dengan membayar ganti rugi, meskipun diantara mereka tidak ada perjanjian untuk itu. Dengan dicabutnya ketentuan Buku II Kitab Undang-undang Hukum perdata oleh undang-undang tentang pokok-pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, maka ketentuan pasal 667 kitab undang-undang hukum perdata tidak berlaku lagi. Jika terjadi sengketa antara para pihak yang mempunyai pekarangan atau tanah yang letaknya bertetangga, maka perlindungan hukum diserahkan kepada hakim dengan mengacu kepad asas bahwa hak milik atas tanah berfungsi sosial.

Selanjutnya Perikatan yang lahir dari undang-undang dan berhubungan dengan perbuatan manusia adalah perwakilan sukarela yang diatur dalam Pasal 1354 kitab undang-undang hukum perdata dan pembayaran tidak wajib diatur dalam pasal 1359 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata. Perwakilan sukarela terjadi jika seseorang tanpa diminta secara sukarela mewakili kepentingan orang lain. Maka demi hukum orang ini harus menyelesaikan urusan orang yang diwakilinya dapat mengurus kepentingan sendiri. Pihak yang telah mewakili orang lain tanpa mendapat perintah, tidak berhak atas upah, akan tetapi dia berhak memperoleh ganti rugi atas segala pengeluaran yang bermanfaat bagi pengurusan tersebut.

Perikatan bebas atau perikatan alam adalah perikatan / kontrak yang tidak dapat dituntut secara hukum untuk dilaksanakan. Misalnya, utang yang timbul dari perjudian atau seorang yang sudah dinyatakan pailit berjanji untuk memenuhi sisa utang yang belum dibayarnya dari hasil penjualan harta bendanya. Akan tetapi, jika perikatan / kontrak itu dipenuhi secara sukarela, maka pembayaran yang dilakukan secara sukarela tersebut tidak dapat diminta kembali.

Sedangkan mengenai perbuatan yang tidak halal diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad). Pasl 1365 kitab undang-undang hukum perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, untuk memberikan ganti rugi. Untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.

Buku Hukum Kontrak yang digunakan dalam penulisan ini :

- Suharnoko, 2004. HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus. Penerbit KENCANA  PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
Hukum Perjanjian
Gambar Hukum Perjanjian

Labels: