Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

Hukum Sumber Hukum


Negara Indonesia semenjak merdeka tahun 1945 sampai saat ini belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hukum acara perdata yang keberlakuannya secara nasional. Sehingga menyebabkan sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia sampai saat ini masih berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum acara yang ada hanyalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981 dan penjelasan dalam Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209).

Adapun Sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut.
1. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Reglement tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputera dan bangsa timur di Tanah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44.
2. RBg. (Reglement tot regeling van het rechtswezen in de gewesten buiten java en Madura) reglement tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar jawa dan Madura dengan Staatsblad 1927 nomor 227.
3. Rv (reglement op de rechtsvordering) reglement tentang hukum acara perdata dengan staatblad 1847 No. 52 juncto 1849 No. 63.
4. RO (Reglement of de rechterlijke organisatie in het beleid der justitie in Indonesia, reglement tentang oranisasi kehakiman dengan staatsblad 1847 N0. 23).
5. Ordonansi dengan staatblad 1867 No. 29 tanggal 14 maret 1867 tentang kekuatan bukti, surat-surat di bawah tangan yang di perbuat oleh orang-orang bangsa bumi putera atau oleh yang disamakan dengan dia.
6. BW (Burgerlijk Wetboek/ Kitab UU Hukum Perdata / Kitab UU hukum Sipil) 
7. Kitab UU Hukum Dagang (wetboek van Koophandel Buku ke satu lembaran Negara RI No. 276 yang diberlakukan mulai tanggal 17 juli 1938 dan buku kedua lembaran negara RI No. 49 tahun 1933.
8. UU No. 20 tahun 1947 tentang ketentuan banding (peradilan Ulangan).
9. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan lembaran negara RI No. 1 tahun 1974 tanggal 2 januari 1974.
10. UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (UUHT).
11. UU NO. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
12. UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
13. UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
14. UU No. 37 Tahun 2004 tantang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
15. UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
16. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
17. UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. 
18. UU No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi.
19. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan adata UU No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.
20. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mahkamah agung.
21. Peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 1982 tentang peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan.
22. SEMA No. 6 tahun 1992 tentang penyelesaian perkara dipengadilan tinggi dan pengadilan negeri, SEMA no. 3 tahun 2002, SEMA No. 4 tahun 2001 dan SEMA No. 10 tahun 2005.
23. Yurisprudensi dan sebagainya.


Dengan banyaknya Sumber Hukum Acara Perdata yang berserakan di beberapa peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan memnyebabkan caolon-calon yuris di Indonesia mengalami hambatan dan atau kesulitan dalam mempelajarinya, karena untuk mempelajari hukum acara perdata harus mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk membeli beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum acara perdata yang realitanya belum tentu dapat dipenuhi caoln-calon yuris yang disebabkan oleh karena keterbatasan keuangan (finansial seseorang). Disamping itu, belum tentu sumber-sumber hukum acara perdata tersebut terdapat di setiap toko buku yang menjual secara lengakap sehingga dalam praktiknya akan dapat menghambat para colon yuris yang ada di indonesia untuk menjadi profesional dan atau ahli hukum yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa dan negara indonesia.

Demikianlah Pembahasan Mengenai Sumber-sumber Hukum Acara Perdata, Semoga tulisan saya mengenai Sumber-sumber Hukum Acara Perdata.

Buku tentang hukum perdata yang dipakai dalam penulisan ini :

- Sarwono, 2012. HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik. Sinar Grafika: Jakarta.
Sumber Hukum Acara Perdata
Gambar Sumber Hukum Acara Perdata

Labels: