Sumber Hukum Internasional ~ Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasioanal

Sumber Hukum Internasional ~ Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasioanal

Hukum Sumber Hukum


Pengertian Sumber Hukum Internasional didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama dari sumber hukum internasional, yaitu :
1. Kebiasaan
2. Traktat-Traktat
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi
4. Karya-karya Hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional.

Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasioanal

Sumber Hukum Internasional salah satunya adalah Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasioanal. keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan organ lembaga-lembaga internasional, atau konferensi-konferensi internasiona, dapat membawa ke arah pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional melalui berbagai cara, antara lain :

1. Keputusan atau ketetapan itu dapat merupakan langkah-langkah antara atau langkah akhir dalam evolusi kaidah-kaidah kebiasaan, khususnya kaidah-kaidah yang mengatur fungsi-fungsi konstitusional dari lembaga-lembaga ini. Kriteria penentunya adalah sejauh mana keputusan, ketetapan atau rekomendasi itu telah dipakai dalam praktek; dengan demikian dari praktek Dewan keamanan PBB (bandingkan dengan praktek dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa), berkembang kaidah bahwa suatu sikap abstain yang diambil oleh suatu negara anggota dalam pemungutan suara tidak harus dianggap sebagai suara tidak setuju untuk menentukan apakah suatu keputusan mengenai persoalan non-prosedur itu sah diambil oleh dewan keamanan berdasarkan syarat-syarat emungutan suara dalam pasal 27 Piagam Bangsa-Bangsa, Resolusi-resolusi Majelis Umum PBB sejak tahun 1952 telah jauh melangkah menuju pengesahan kaidah bahwa rakyat-rakyat yang belum merdeka berhak atas penentuan nasib sendiri.

2. Suatu Resolusi organ lembaga internasional yang secara sah merumuskan prinsip-prinsip atau pengaturan-pengaturan bagi tugas intern lembaga itu dapat memiliki daya berlaku hukum secara penuh sebagai kaidah-kaidah yang ditetapkan yang mengikat anggota-anggota dan organ-organ lembaga tersebut.
Karena suatu organ lembaga internasional mempunyai kekuasaan yang melekat, dalam hal-hal yang diragukan tercakup secara persis oleh konstitusinya, untuk menentukan batas-batas kewenangannya, maka keputusan-keputusannya mengenai masalah-masalah yurisdiksi dapat memiliki daya berlaku sebagai pembentukan hukum.

3. Kadang-kadang, organ lembaga internasional diberi kewenangan untuk memberikan ketetapan yang mengikat mengenai interprestasi instrumen-instrumen konstitusi mereka (misalnya, Executive Directors dan Board of Governors dari International Monetary Fund (IMF) memiliki kewenagan demikian berdasarkan Pasal XVIII Articles of Agreement IMF, 22 Juli 1944). Keputusan-keputusan interprestasi akan menjadi bagian dari hukum organisasi internasional yang bersangkutan.

4. Beberapa organ lembaga-lembaga internasional diberi kewenagan untuk memberikan keputusan-keputusan umum atau perintah-perintah yang berdaya laku kuasa-legislatif, yang mengikat semua anggota yang dituju oelh keputusan atau perintah tersebut; misalnya, seperti Council dan Commission dari European Economc Community (pasaran bersama) berdasarkan Pasal 189 Traktat Roma tanggal 25 Maret 1957, yang mendirikan Community tersebut.

5. Suatu hal khusus adalah ketetapan-ketetapan atau opini-opini dari Committees of Jurists, yang secara khusus diperintahkan oleh organ suatu lembaga internasional untuk menyelidiki suatu permasalahan hukum. Ketetapan-ketetapan atau opini-opini ini perlu berbobot dan otoritatif.

Buku Hukum Internasional yang dipakai dalam penulisan ini :

- Bambang Iriana Djajaatmadja. Pengantar hukum internasional, edisi ke sepuluh. Sinar Grafika: Jakarta.
Gambar Sumber Hukum Internasional

Labels: