Sumber Hukum Administrasi Negara - Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum Administrasi Negara - Sumber Hukum Formal

Hukum Sumber Hukum


Pengertian Sumber Hukum Formal, yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Fakta ini kita namakan sumber hukum dalam arti formal, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif, tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu. Sumber hukum formal dalam sumber hukum administrasi negara diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.


Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam pengertian formal ini terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan, paraktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, yurisprudensi & doktrin.

Peraturan Perundang-undangan

Dalam kepustakaan hukum, tidak semua peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum. Suatu peraturan ialah peraturan hukum jika peraturan itu mengikat setiap orang dan karena itu ketaatannya dapat dipaksakan oleh hakim. Untuk mengetahui peraturan itu sebagai peraturan hukum digunakan kriteria formal, yaitu sumber dari peraturan itu. Peraturan hukum ini dalam pengertian formal disebut peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan menyebut peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yg dibuat, ditetapkan/ dibentuk pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang berlaku atau mengikat (secara) umum. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka (2) UU No. 5 Thn 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan ialah segala peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh BPR (Badan Perwakilan Rakyat) bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan Badan/ pejabat Tata Usaha Negara, bak ditingkat pusat maupun daerah yang juga mengkat umum.

Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa peraturan perundang-undangan terdiri dari dua macam, yaitu undang-undang atau peraturan daerah dan keputusan pemerintah/ pemerintah daerah. Dari dua jenis peraturan ini, undang-undang merupakan sumber hukum administarasi negara. Menurut C.J.N. Versteden, undang-undang secara pasti merupakan sumber hukum paling penting dalam hukum administrasi negara. Kita menggunakan kata Undang-undang disini dalam arti materil, peraturan tingkat rendah {peraturan daerah} termasuk pula dalam pengertian undang-undang.

Secara formal undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang di Indonesia dibuat bersama-sama dengan lembaga eksekutif. Menurut P.J.P. Tak, undang-undang merupakan produk dari pembuat undang-undang dan sebagai sumber hukum dalam arti formal yang berlaku umum, memuat peraturan hukum yang mengikat warga negara.

Praktik Administrasi Negara atau Hukum Tidak Tertulis

Meskipun undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi negara yang paling penting, undang-undang sebagai peraturan tertulis memiliki kelemahan. Menurut Bagir Manan, sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hukum tertulis (written law), peraturan perundang-undangan yg mempunyai jangkauan terbatas, sekedar "moment opname" dan unsur2 politik, ekonomi, sosial, budaya, & hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan karena itu mudah sekali aus (out of date) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyepat atau dipercepat. Disamping itu undang-undang tidak akan mampu dan tidak mungkin mencakup semua persoalan yang dihadapi oleh administrasi negara.

Oleh karena itu, Administrasi Negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meskipun belum termuat di dalam UU (hukum tertulis). Tindakan2 yg dilakukan oleh administrasi negara ini akan melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan (bezwaar) atau banding (beroep) dari warga administrasi negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi negara.

Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari bahasa latin "jurisprudentia" yang berarti pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Dalam pengertian teknis, yurisprudensi itu dimaksudkan sebagai putusan badan peradilan (hakim) yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama oleh para hakim lainnya sehingga karenanya dapat disebut pula sebagai "rechttersrecht" (hukum ciptaan hakim/ peradilan).

Menurut Hadjon, secara umum yang dimaksud dengan Pengertian Yurisprudensi adalah peradilan. Akan tetapi, dalam pengertian sempitnya yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yg kemudian dipakai dalam landasan hukum. Yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang yudisusun secara sistematik.

Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum administrasi negara. A.M. Donner, menganggap hukum administrasi memuat peraturan-peraturan yang yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, juga dibentuk oleh hakim. Barangkali keberadaan yurisprudensi dalam sumber hukum administrasi negara jauh lebih banyak dibandingkan dengan sumber hukum administrasi negara yang lainnya, sehubungan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administrasi negara, sehingga yurisprudensi akkan menempati posisi penting dalam melengkapi dan memperkaya hukum administarasi negara.

Doktrin

Pengertian Doktrin dalam hal ini adalah ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yg berpengaruh. Meskipun dalam ajaran hukum/ pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, pendapat sarjana hukum ini begitu penting bahkan dalam sejarah pernaha terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum (communis opinio doctorum).

Dalam konteks Sumber Hukum Administrasi Negara, SF. Marbun dan Moh. Mahfud mengetakan bahwa doktrin atau pendapat para ahli dapat menjadi sumber hukum formal hukum administrasi negara sebab pendapat para ahli itu dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara.

Buku Hukum Administrasi Negara yang dipakai dalam penulisan ini :

-Ridwan HR, 2006. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. PT RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
Hukum Administrasi Negara
Gambar Hukum Administrasi Negara

Labels: