Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum Sumber Hukum


Prajudi Atmosudirdjo membagi hukum administrasi negara dalam dua bagian, yaitu Hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara heteronom, yg bersumber pada UUD, TAP MPR dan Undang-undang adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom ialah hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi negara.

Penulis hukum administrasi negara lain, membagi bidang hukum administrasi negara menjadi hukum administrasi negara umum (algemeendeel) dan hukum administrasi negara khusus (bijzonder deel). Hukum administrasi negara umum berkenaan dengan peraturan-peraturan umum menenai tindakan hukum dan hubungan hukum administrasi atau peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, dalam artian tidak terikat pada bidang tertentu.

Sementara itu, hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti peraturan tentang tata ruang, peraturan tentang kepegawaian, peraturan tentang pertanahan, peraturan kesehatan, peraturan perpajakan, peraturan bidang pendidikan, peraturan pertambangan dan sebagainya.

C.J.N Vesterden menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi negara meliputi bidang pengaturan antara lain :
1. Peraturan mengenai penegakan ketertiban & keamanan, kesehatan & kesopanan; dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;
2. Peraturan yang ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat;
3. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah;
4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dan pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum;
5. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak;
6. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga  negara terhadap pemerintah;
7. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum administrasi;
8. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap oragan yang lebih rendah;
9. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.


Sesudah menguraikan peraturan-peraturan bidang administrasi negara ini, C.J.N. Vesterden, berbeda dengan para penulis lain, menolak pembagian hukum administrasi negara menjadi HAN umum dan HAN khusus. Menurutnya pembagian ini menyesatkan (misleidend);"hukum administrasi negara tidak dapat dibagi menjadi bagian umum dan khusus. Peraturan-peraturan hukum administrasi negara itu sangat kompleks dan luas. Persoalan hukum administrasi negara muncul dalam semua sektor, seperti mengenai keputusan & perlindungan hukum.

Pendapat C.j.N. Vesterden yang menganggap bahwa pembagian hukum administrasi negara umum dan khuss menyesatkan agaknya tidak ditopang oleh realitas yang ada. Semua negara yang menganut sistem hukum kontinental seperti Belanda, Belgia, Denmark, Yunani, Italia dll, mengenai dan mengakui bidang hukum administrasi umum dan khusus. Pada masing-masing negara yang menganut sistem hukum kontinental ditemukan lebih banyak kesamaan bidang hukum administrasi negara umum (algemeen deel), sedangkan pada bidang hukum administrasi negara khusus ditemukan beberapa perbedaan.

Adanya perbedaan bidang hukum administrasi negara khusus merupakan suatu hal yang logis dan wajar mengingat masing-masing negara dihadapkan pada perbedaan sosio kultural, politik sitem pemerintahan, kebijakan pemerintah & sebagainya. Disini, munculnya pembedaan antara hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus merupakan sesuatu yang tidak dapt dihindari dan sesuatu yang alamiah. Munculnya hukum administrasi khusus ini semakin penting artinya seiring dengan lahirnya berbaai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan sejalan dengan perkembangan dan penemuan-penemuan baru berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat, yg harus diatur melalui jalur hukum administrasi. Dalam konteks ini pun juga tampak bahwa hukum administrasi itu tumbuh dan berkembang secara dinamis.

Di Indonesia, hukum administrasi negara khusus ini telah dihimpun dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indionesia, yang disusun berdasarkan sistem Engelbrecht, yang didalamnya tercantum tidak kurang dari 88 bidang. Di Belanda bidang hukum hukum administrasi negara khusus ini terdapat pada Staatsalmanak 1995,  yang memuat puluhan bidang.

Buku Hukum Administrasi Negara yang dipakai dalam penulisan ini:

- Ridwan HR, 2006. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. PT RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
Hukum Administrasi Negara
Gambar Hukum Administrasi Negara

Labels: