Perbuatan Melawan Hukum (wedererechttelijke)

Perbuatan Melawan Hukum (wedererechttelijke)

Hukum Sumber Hukum


Perbincangan tentang sifat perbuatan melawan hukum sebagai salah satu syarat adanya kesalahan menjadi ramai dibicarakan berkaitan dengan adanya kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Istilah perbuatan melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "onrechtmatigedaad" yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus dipenuhi empat unsur, yaitu :
1. Harus ada yang melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang di timpa kepadanya.


Hal yang membedakan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas (sempit dengan yang diperluas adalah pada poin 2, yaitu perbuatan itu harus melawan hukum. Dalam arti sempit pengertian hukum di sini hanyalah hukum yang tertulis atau terkodifikasi seperti Undang-undang; sedangkan dalam arti luas dimaksudkan termasuk hukum yang tidak tertulis, seperti kebiasaan, kesopanan , kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Doktrin yang mengartikan perbuatan melawan hukum dalam arti terbatas ini sejatinya dipengaruhi oleh aliran legis (paham legisme) yang pada akhirnya juga dianut oleh para hakim. Pandangan ini disebut dengan pandangan formil.

Sedangkan dalam pandangan materiel, perbuatan melawan hukum itu tidak harus sebatas pelanggaran terhadap UU, akan tetapi juga perlu dilihat apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran asas-asas umum di masyarakat termasuk hukum tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materiel dari perbuatannya. Dengan pandangan ini, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan atau melakukan interprestasi suatu perbuatan melawan hukum yang berlaku.

Bambang Poernomo membagi perbuatan melawan hukum kedalam dua bentuk yaitu Formele Wederechttelijke dan Materiel Wederechttelijke. Keberadaan materiel wederechttelijke ditentang oleh Juniver Girsang karena dikhawatirkan akan membuat potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penegak hukum di lapangan dan cenderung mengabaikan kepastian hukum.

Perbuatan melawan hukum materiel oleh para ahli dibedakan lagi kedalam dua bentuk, yaitu perbuatan melawan hukum materiel dalam fungsi negatif diartikan bahwa meskipun perbuatan seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang (melawan hukum secara formil), namun apabila dilihat dari isinya ternyata bukan perbuatan yang tercela (tidak melawan hukum secara materiel), maka terhadapnya tidaklah dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian harus ada kaitan antara kesalahan dari perbuatan melawan hukum dari tindakan si pelakunya.

Sedangkan perbuatan melawan hukum materiel dalam fungsi positif diartikan meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi unsur delik, namun menurut penilaian masyarakat perbuatan itu dianggap tercela, maka secara positif perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perdebatan tersebut sesuangguhnya telah berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan perbuatan melawan hukum materiel dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, di dalam praktiknya sebagaimana hasil penelitian Juniver Girsang, masih banyak hakim dan penegak hukum lain yang mengabaikan adanya putusan tersebut.

Buku hukum pidana yang digunakan dalam penulisan ini :

- Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Perbuatan Melawan Hukum
Gambar Perbuatan Melawan Hukum

Labels: