Pengertian Hukum Perdata dalam hubungan dengan hukum publik

Pengertian Hukum Perdata Dalam Hubungan Dengan Hukum Publik

Hukum Sumber Hukum


Pengertian Hukum Perdata memuat ketentuan-ketentuan atau norma-norma dalam masyarakat tertentu i.c di R.I yang memberikan pembatasan perlindungan dalam imbangan pengejaran kepentingan para warga, khususnya dalam hubungan kekeluargaan dan perhubungan antara warga masing-masing.

Dengan adanya hubungan dan perhubungan ini timbul kewajiban disatu pihak dan hak-hak dipihak lain dan karena itu maksud dari hukum perdata ialah mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu serta memberikan pula kemungkinan mendapatkan perlindungan yang berupa sanksi-sanksi yang diberikan oleh yang berwajib.

Pemisahan pembagian antara hukum publik dan hukum perdata sudah ada sejak zaman Romawi. Pada zaman itu hukum publik dianggap sebagai hukum yang berlaku terhadap warganya sebagai rakyat, sedangkan hukum perdata dianggap sebagai hukum yang berlaku terhadap warganya sebagai individu (perorangan).

Dalam hubungan dengan hukum publik, hukum perdata adalah hukum yang diberikan dalam kemungkinan-kemungkinan oleh hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakatnya masing-masing atau antara anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintah sebagai badan hukum.

Pembagian atau lebih tepat pemisahan dalam hukum publik dan hukum perdata berhubungan erat dengan pandangan negara yang bersangkutan terhadap pengertian apakah yang menjadi urusan perorangan atau lebih tegas sampai dimanakah batasnya hak-hak asasi masyarakat dan hak asasi perorangan. Sebagai contoh yang universal ialah batas hak milik perorangan.

Hak milik ini merupakan hak yang fundamental dalam penghidupan manusia sehari-hari dan berpangkal kepada pandangan negara terhadap isi dari hak milik inilah antara lain ditetapkan batas pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata.

Hak milik perorangan mengandung sesuatu wewenang, yang dimiliki olehnya berdasarkan hukum alam (hukum nurani) atau karena berlakunya hukum positif. Negara yang menganut aliran "liberal" melihat kepada hakekat dari hak ini sesuatu wewenang untuk menggunakan benda/ hal itu dengan tidak perlu menghiraukan kepentingan orang lain.

Hak ini merupakan suatu hak mutlak, sehingga mengandung sesuatu watak individual, karena adanya hubungan fisik, moril maupun "zedelijk" antara pemilik dan benda/ hak yang dimiliki itu. Sebaliknya negara yang menganut aliran "totalis" tidak menerima hak milik perorangan seperti tersebut di atas melainkan memandangnya hak milik, demikian dari sudut hak milik masyarakat.

Buku Hukum Perdata yang digunakan dalam penulisan ini :

- Achmad Ichsan, 1967. HUKUM PERDATA IA. PT Pembimbing Masa: Jakarta.
Pengertian Hukum Perdata
Gambar Pengertian Hukum Perdata

Labels: