Kompilasi hukum islam : Asas-asas hukum waris islam

Kompilasi hukum islam : Asas-asas hukum waris islam

Hukum Sumber Hukum


Asas-asas hukum waris islam berlaku juga bagi kompilasi hukum islam Indonesia.

Asas ijbari dalam kompilasi hukum islam, secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas jibari mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi "sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Perkataan 'harus' dalam pasal ini menunjukkan asas ijbari. Tentang 'bagian masing-masing' ahli waris dinyatakan dalam Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 182. Mengenai 'siapa-siapa' yang menjadi 'ahli waris' disebutkan dalam Bab II, Pasal 174 ayat 1 dan 2.

Asas bilateral dalam kompilasi hukum islam dapat dibaca pada 'pengelompokkan ahli waris' se[erti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki); serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral dalam kompilasi hukum islam.

Asas individual dalam kompilasi hukum islam, asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam kompilasi hukum islam, Bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi hukum islam.

Asas keadilan berimbang dalam kompilasi hukum islam, asas ini dalam kompilasi hukum islam terdapat terutama dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui (1) pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikkan angaka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. selain itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui (2) rad yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, Jumhur (kebanyakan = pada umumnya) ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan.

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau 'ada yang meninggal dunia' dalam kompilasi hukum islam. Asas yanng menyatakan bahwa kewarisan ada kalau 'ada yang meninggal dunia' tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum waris islam, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada Bab Ketentuan Umum. Hanya agak berbeda dengan kitab-kitab fiqih selama ini, seperti yang dibicarakan dalam buku II Hukum Kewarisan Bab V.

Demikianlah pembahasan mengenai asas-asas hukum waris islam dalam kompilasi hukum islam, semoga tulisan saya mengenai asas-asas hukum waris islam dalam kompilasi hukum islam dapat bermanfaat.

Buku Hukum Islam yang dipakai dalam penulisan ini :

- Muhammad Daud Ali, (2004). Hukum islam. PT.RAJA GRAFINDO PERSADA : Jakarta.
Kompilasi Hukum Islam
Gambar Kompilasi Hukum Islam

Labels: