Kitab Undang-undang Hukum Perdata


Kitab Undang-undang Hukum Perdata

hukumsumberhukum


BUKU KESATU
ORANG


BAB I

MENIKMATI DAN KEHILANGAN HAK KEWARGAAN
(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 1
Menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan.

Pasal 2
Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali
kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak
pernah ada.

Pasal 3
Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hakhak kewargaan.

BAB II

AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya

Pasal 4
Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 10 Ketentuan-ketentuan Umum Perundangundangan di Indonesia, maka bagi golongan Eropa di seluruh Indonesia ada daftar kelahiran,
daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian.
Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan
Sipil.

Pasal 5
Presiden, setelah mendengar Mahkamah Agung menentukan dengan peraturan tersendiri,
tempat dan cara menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, demikian pula cara menyusun aktaakta dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Dalam peraturan itu harus dicantumkan juga hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh Pegawai Catatan Sipil, sejauh hal
itu belum atau tidak akan diatur dengan ketentuan undang-undang hukum pidana.

BAGIAN 2
Nama, Perubahan Nama, dan Perubahan Nama Depan
Pasal 5a
Anak sah, dan juga anak tidak sah namun yang diakui oleh bapaknya, memakai nama
keturunan bapaknya.

Pasal 5b
Anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.

Pasal 6
Tak seorang pun diperbolehkan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain
pada namanya tanpa izin Presiden. Barang siapa nama tidak dikenal keturunan atau nama
depannya, diperbolehkan mengambil suatu nama keturunan atau nama depan, asalkan dengan
izin Presiden.

Pasal 7
Permohonan izin untuk itu tidak dapat dikabulkan sebelum habis jangka waktu empat bulan,
terhitung mulai hari pemberitaan permohonan itu dalam Berita Negara.

Pasal 8
Selama jangka waktu tersebut dalam pasal yang lalu, pihak-pihak yang berkepentingan
diperbolehkan mengemukakan kepada Presiden, dengan surat permohonan, dasar-dasar yang
mereka anggap menjadi keberatan untuk menentang permohonan tersebut.

Pasal 9
Bila dalam hal yang dimaksud dalam alinea pertama Pasal 6 permohonan itu dikabulkan, maka
surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal si
pemohon, pegawai mana harus menuliskannya dalam buku daftar yang sedang berjalan, dan
membuat catatan tentang hal itu pada margin akta kelahiran si pemohon.
Surat penetapan yang diberikan berkenaan dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan
menurut alinea kedua Pasal 6, dibukukan dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan di
tempat tinggal yang bersangkutan dan dalam ha! termaksud Pasal 43 alinea pertama Reglemen
tentang Catatan Sipil untuk Golongan Eropa, dicatat pula pada margin akta kelahiran.
Jika suatu permohonan tidak dikabulkan seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, maka
Presiden dapat memberikan suatu nama keturunan atau nama depan kepada yang
berkepentingan. Surat penetapan mi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal yang lalu.

Pasal 10 
Diperolehnya suatu nama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keempat pasal yang lalu,
sekali-kali tidak boleh diajukan sebagal bukti adanya hubungan sanak saudara.

Pasal 11
Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depan atau menambahkan nama depan
pada namanya, tanpa izin Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,
setelah mendengar jawaban Kejaksaan.

Pasal 12
Bila Pengadilan Negeri mengizinkan penggantian atau penambahan nama depan, maka surat
penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal si pemohon,
dan pegawai itu harus membukukannya dalam daftar yang sedang berjalan, dan mencatatnya
pula pada margin akta kelahiran.

BAGIAN 3
Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan
Tionghoa)

Pasal 13
Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan,
digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta
yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat
menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.

Pasal 14
Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah
hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu
Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak
yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Pasal 15
Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon atau yang pernah
dipanggil.

Pasal 16
Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh
kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang
berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin
akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil.

BAB III

TEMPAT TINGGAL ATAU DOMISILI (Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 17
Setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya. Bila
tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya
dianggap sebagai tempat tinggalnya.

Pasal 18
Perubahan tempat tinggal terjadi dengan pindah rumah secara nyata ke tempat lain disertai niat
untuk menempatkan pusat kediamannya di sana.

Pasal 19
Niat itu dibuktikan dengan menyampaikan pernyataan kepada Kepala Pemerintahan, baik di
tempat yang ditinggalkan, maupun di tempat tujuan pindah rumah kediaman. Bila tidak ada
pernyataan, maka bukti tentang adanya niat itu harus disimpulkan dari keadaan-keadaannya.

Pasal 20
Mereka yang ditugaskan untuk menjalankan dinas umum, dianggap bertempat tinggal di
tempat mereka melaksanakan dinas.

Pasal 21
Seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai
tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti
tempat tinggal salah satu dan kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua
atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah
pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka.

Pasal 22
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal yang lalu, buruh mempunyai tempat tinggal
di rumah majikan mereka bila mereka tinggal serumah dengannya.

Pasal 23
Yang dianggap sebagai rumah kematian seseorang yang meninggal dunia adalah rumah tempat
tinggalnya yang terakhir.

Pasal 24
Dalam suatu akta dan terhadap suatu soal tertentu, kedua pihak atau salah satu pihak bebas
untuk memilih tempat tinggal yang lain daripada tempat tinggal yang sebenarnya. Pemilihan itu
dapat dilakukan secara mutlak, bahkan sampai meliputi pelaksanaan putusan Hakim, atau
dapat dibatasi sedemikian rupa sebagaimana dikehendaki oleh kedua pihak atau salah satu
pihak. Dalam hal ini surat-surat juru sita, gugatan-gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tercantum atau termaksud dalam akta itu boleh dilakukan di tempat tinggal yang dipilih dan di
muka Hakim tempat tinggal itu.

Pasal 25
Bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah tempat tinggal yang
dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru tidak lebih dan sepuluh pal jauhnya dari
tempat tinggal yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak yang lain / pihak
lawan.

BAB IV

PERKAWINAN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Ketentuan Umum
Pasal 26
Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
BAGIAN 1
Syarat-syarat dan Segala Sesuatu yang Harus dipenuhi untuk Dapat Melakukan
Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing, Tetapi Berlaku bagi Golongan
Tionghoa)

Pasal 27
Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang
perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Pasal 28
Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri.

Pasal 29
Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum
mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.
Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan
memberikan dispensasi.

Pasal 30
Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam
garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran
yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki
perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal 31
Juga dilarang perkawinan:

1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri
yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar
ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau
istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan,
demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan,
yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan
dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32
Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali
tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

Pasal 33
Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199
nomor 3° atau 4°, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali
setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam
daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

Pasal 34
Seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau
jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir.

Pasal 35
Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang
tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dan mereka memberi izin dan yang lainnya telah
dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka Pengadilan Negeri di
daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan
perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi
syarat beserta keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah
meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup
diperoleh dan orang tua yang lain.

Pasal 36
Selain izin yang diharuskan dalam pasal yang lalu, anak-anak sah yang belum dewasa
memerlukan juga izin dan wali mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain
daripada bapak atau ibu mereka; bila izin itu diperbolehkan untuk kawin dengan wali itu atau
dengan salah satu dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dan wali
pengawas.
Bila wali atau wali pengawas atau bapak atau ibu yang telah dipecat dan kekuasaan orang tua
atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang lalu, asalkan orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan
orang tua atau perwaliannya atas anaknya telah memberikan izin itu.

Pasal 37
Bila bapak atau ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus digantikan oleh orang tua mereka,
sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama.
Bila orang lain daripada orang-orang yang disebut di atas melakukan perwalian atas anak-anak
di bawah umur itu, maka dalam hal seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, si anak
memerlukan lagi izin dari wali atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau wali
pengawas, sesuai dengan perbedaan kedudukan yang dibuat dalam pasal yang lalu. Alinea
kedua Pasal 35 berlaku, bila antara mereka yang izinnya diperlukan menurut alinea satu atau
alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau bila salah satu atau lebih tidak menyatakan
pendiriannya.

Pasal 38
Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada
dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur
tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya.
Bila baik wali maupun wali pengawas, atau salah seorang dari mereka, menolak untuk memberi
izin atau tidak menyatakan pendirian, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak
yang masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan
perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga
sedarah atau keluarga semenda.

Pasal 39
Anak luar kawin yang diakui sah, selama masih di bawah umur, tidak boleh melakukan
perkawinan tanpa izin bapak dan ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah
seorang masih hidup dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak
mereka.
Bila semasa hidup bapak atau ibu yang mengakuinya orang lain yang melakukan perwalian atas
anak itu, maka harus pula diperoleh izin dari wali itu atau dan wali pengawas bila izin itu
diperlukan untuk perkawinan dengan wali itu sendiri atau dengan salah seorang dan keluarga
sedarah dalam garis lurus.
Bila terjadi perselisihan pendapat antara mereka yang izinnya diperlukan menurut alinea
pertama dan kedua, dan salah seorang atau lebih menolak memberi izin itu, maka Pengadilan
Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang di bawah umur itu, atas permohonan si
anak, berkuasa memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil
dengan sah mereka yang izinnya diperlukan. Bila baik bapak ataupun ibu yang mengakui anak
di bawah umur itu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan
kehendaknya, diperlukan izin dari wali dan wali pengawas.
Bila kedua-duanya atau salah seorang menolak untuk memberi izin, atau tidak menyatakan
pendirian, maka berlaku Pasal 38 alinea kedua, kecuali apa yang ditentukan di situ mengenai
keluarga sedarah atau keluarga semenda.
Pasal 40 Anak tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali
pengawas, selama ia masih di bawah umur. Bila kedua-keduanya, atau salah seorang, menolak
untuk memberikan izin atau untuk menyatakan pendirian, Pengadilan Negeri di daerah hukum
tempat tinggal anak yang masih di bawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa
memberikan izin untuk itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali
pengawas si anak.

Pasal 41
Penetapan-penetapan Pengadilan Negeri dalam hal-hal yang termaksud dalam enam pasal yang
lalu, diberikan tanpa bentuk hukum acara. Penetapan-penetapan itu, baik yang mengabulkan
permohonan izin, maupun yang menolak, tidak dapat dimohonkan banding.
Mendengar mereka yang izinnya diperlukan seperti yang termaksud dalam enam pasal yang
lalu. bila mereka bertempat tinggal di luar kabupaten tempat kedudukan pengadilan negeri itu,
boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau tempat kedudukan
mereka, Pengadilan Negeri mi akan menyampaikan berita acaranya kepada Pengadilan Negeri
yang disebut pertama. Pemanggilan mereka yang izinnya diperlukan. dilakukan dengan cara
seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 tentang keluarga sedarah dan keluarga semenda.
Mereka yang disebut pertama, ataupun mereka yang disebut terakhir, boleh mewakilkan diri
dengan cara seperti yang tercantum dalam Pasal 334.

Pasal 42
Anak sah yang telah dewasa, tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk memohon
izin bapak dan ibunya untuk melakukan perkawinan. Bila ia tidak memperoleh izin itu, Ia
boleh memohon perantaraan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya dan dalam hal itu harus
diindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 43
Dalam waktu tiga minggu, atau dalam jangka waktu yang lain jika dianggap perlu oleh
Pengadilan Negeri, terhitung dari hari pengajuan surat permohonan itu, Pengadilan harus
berusaha menghadapkan bapak dan ibu, beserta anak itu, agar dalam suatu sidang tertutup
kepada mereka diberi penjelasan-penjelasan yang dianggap berguna oleh pengadilan demi
kepentingan masing-masing. Mengenai pertemuan pihak-pihak tersebut harus dibuat berita
acara tanpa mencantumkan alasan-alasan yang mereka kemukakan.

Pasal 44
Bila baik pihaknya maupun ibunya tidak hadir, perkawinan dapat dilangsungkan dengan
penunjukan akta yang memperlihatkan ketidakhadiran itu.

Pasal 45
Bila anak itu tidak hadir, maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan, kecuali sesudah
permohonan diajukan sekali lagi untuk perantaraan pengadilan.
Pasal 46 Bila, sesudah anak itu dan kedua orang tuanya atau salah satu orang tua hadir, kedua orang tua
itu atau salah seorang tetap menolak, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan bila belum
lampau tiga bulan terhitung dari hari pertemuan itu.

Pasal 47
Ketentuan-ketentuan dalam lima pasal terakhir ini juga berlaku untuk anak tak sah terhadap
bapak dan ibu yang mengakuinya.

Pasal 48
Sekiranya kedua orang tua atau salah satu tidak berada di Indonesia, Presiden berkuasa
memberi dispensasi dan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 42 sampai dengan
Pasal 47

Pasal 49
Dalam pengertian ketidakmungkinan bagi para orang tua atau para kakek nenek untuk
memberi izin kepada anak di bawah umur untuk melakukan perkawinan, dalam hal-hal yang
diatur dalam Pasal 35,37 dan 39, sekali-kali tidak termasuk ketidakhadiran terus-menerus atau
sementara di Indonesia.

BAGIAN 2
Acara yang Harus Mendahului Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing. Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan
Tionghoa)
Pasal 50
Semua orang yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan hal itu kepada
Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal salah satu pihak.
Pasal 51
Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik secara langsung, maupun dengan surat yang dengan
cukup jelas memperlihatkan niat kedua calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus
dibuat sebuah akta oleh Pegawai Catatan Sipil.
Pasal 52
Sebelum pelaksanaan perkawinan itu, Pegawai Catatan Sipil harus mengumumkan hal itu dan
menempel surat pengumuman pada pintu utama gedung tempat penyimpanan daftar-daftar
Catatan Sipil itu. Surat itu harus tetap tertempel selama sepuluh hari. Pengumuman itu tidak
boleh dilangsungkan pada hari Minggu yang disamakan dengan hari Minggu dalam hal ini ialah
hari Tahun Baru, hari Paskah kedua dan Pantekosta, hari Natal, hari Kenaikan Isa Almasih,
dan hari Mi'raj Nabi Muhammad s. a. w.
Surat pengumuman ini harus memuat :
1. nama, nama depan, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami istri, dan, bila
mereka sebelumnya pernah kawin, nama suami atau istri mereka yang dulu. 2. hari, tempat dan jam terjadinya pengumuman. Surat itu ditandatangani oleh Pegawai
Catatan Sipil itu.
Pasal 53
Bila kedua calon suami isteri tidak bertempat tinggal dalam wilayah Catatan Sipil yang sama,
maka pengumuman itu akan dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil di tempat tinggal masingmasing pihak.
Pasal 54
Bila calon suami isteri belum sampai enam bulan penuh bertempat tinggal dalam daerah suatu
Catatan Sipil, pengumumannya harus juga dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil di tempat
tinggal mereka yang terakhir. Bila ada alasan-alasan yang penting dan kewajiban membuat
pengumuman tersebut di atas boleh diberikan dispensasi oleh Kepala Pemerintahan Daerah
yang di daerahnya telah dilakukan pemberitahuan kawin.
Pasal 55
Dihapus dengan S. 916 - 338 jo. 1917- 18.
Pasal 56
Dihapus dengan S. 916 - 338 jo. 1917- 18.
Pasal 57
Bila perkawinan itu belum dilangsungkan dalam waktu satu tahun, terhitung dari waktu
pengumuman, perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan, kecuali bila sebelumnya diadakan
pengumuman lagi.
Pasal 58
Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya
perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan
bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini
adalah batal.
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman,, maka ha! itu
dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan
kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan
penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan
keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung
dari pengumuman perkawinan itu.

BAGIAN 3
Pencegahan Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan
Tionghoa)
Pasal 59 Hak untuk mencegah berlangsungnya perkawinan hanya ada pada orang-orang dari dalam halhal yang disebut dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 60
Barang siapa masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak, termasuk jüga anak-anak yang
lahir dari perkawinan ini, berhak mencegah perkawinan baru yang dilaksanakan, tetapi hanya
berdasarkan perkawinan yang masih ada.

Pasal 61
Bapak dan ibu dapat mencegah perkawinan dalam hal-hal:
1. bila anak mereka yang masih di bawah umur, belum mendapat izin
2. bila anak mereka, yang sudah dewasa tetapi belum genap tiga puluh. tahun, lalai
meminta izin mereka, dan dalam hal permohonan izin itu ditolak, lalai untuk meminta
perantaraan Pengadilan Negeri seperti yang diwajibkan menurut Pasal 42.
3. bila salah satu pihak, yang karena cacat mental berada dalam pengampuan, atau dengan
alasan yang sama telah dimohonkan pengampuan, tetapi atas permohonan itu belum
diambil keputusan;
4. bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan perkawinan
dengan ketentuan-ketentuan bagian pertama bab ini;
5. bila pengumuman perkawinan yang menjadi syarat tidak diadakan;
6. bila salah satu pihak, karena sifat pemboros ditaruh di bawah pengampuan, dan
perkawinan yang hendak dilangsungkan tampaknya akan membawa ketidak bahagiaan
bagi anak mereka.
Bila yang menjalankan perwalian atas anak itu orang lain daripada bapak atau ibunya, maka
wali atau wali pengawasnya, bila yang disebut terakhir ini harus mengganti si wali, mempunyai
hak yang sama dalam hal-hal seperti yang tercantum dalam nomor-nomor 1, 3, 4, 5 dan 6.

Pasal 62
Dalam hal kedua orang tua tidak ada, maka kakek nenek dan wali atau wali pengawas, bila yang
disebut terakhir ini harus mengganti si wali, berhak untuk mencegah perkawinan dalam hal-hal
seperti yang tercantum dalam nomor 3, 4, 5 dan 6 pasal yang lalu.
Kakek nenek dan wali atau wali pengawas, bila yang disebut terakhir ini menggantikan si wali,
berhak untuk mencegah perkawinan dalam hal-hal yang tercantum pada nomor 1, jika izin
mereka menjadi syarat.

Pasal 63
Dalam hal kakek nenek tidak ada, maka saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi,
demikian pula wali dan wali pengawas, pengampu dan pengampu pengawas, berhak mencegah
perkawinan:
1. bila ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan Pasal 40 mengenai memperoleh izin kawin tidak
diindahkan;
2. karena alasan-alasan seperti yang tercantum dalam nomor 3,4,5, dan 6 Pasal 61.

Pasal 64 
Suami yang perkawinannya telah bubar karena perceraian, boleh mencegah perkawinan bekas
isterinya, bila dia hendak kawin lagi sebelum lampau tiga ratus hari sejak pembubaran
perkawinan yang dulu.

Pasal 65
Kejaksaan wajib mencegah perkawinan yang hendak dilangsungkan dalam hal-hal yang
tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan 34.

Pasal 66
Pencegahan perkawinan ditangani oleh Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya terletak
tempat kedudukan Pegawai Catatan Sipil yang harus melangsungkan perkawinan itu.

Pasal 67
Dalam akta pencegahan harus disebutkan segala alasan yang dijadikan dasar pencegahan itu,
dan tidak diperkenakan mengajukan alasan baru, sejauh hal itu tidak timbul setelah
pencegahan.

Pasal 68
Dihapus dengan S. 1937-595.

Pasal 69
Bila pencegahan itu ditolak, para penentang boleh dikenakan kewajiban mengganti biaya,
kerugian dan bunga, kecuali jika penentang itu adalah keluarga sedarah dalam garis ke atas dan
garis ke bawah atau Kejaksaan.

Pasal 70
Bila terjadi pencegahan perkawinan. Pegawai Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk
melaksanakan perkawinan itu, kecuali setelah kepadanya disampaikan suatu putusan
pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetapi atau suatu akta otentik dengan mana
pencegahan itu ditiadakan pelanggaran atas ketentuan ini kena ancaman hukuman penggantian
biaya, kerugian dan bunga.
Bila perkawinan itu dilaksanakan sebelum pencegahan itu ditiadakan, maka perkara mengenai
pencegahan itu boleh dilanjutkan, dan perkawinan boleh dinyatakan batal sekiranya gugatan
penentang dikabulkan.

BAGIAN 4
Pelaksanaan Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa, Kecuali KUHP. 71-6, 74, 75)

Pasal 71
Sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta agar kepadanya
diperlihatkan : 1. akta kelahiran masing-masing calon suami istri
2. akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar izin kawin,
atau akta otentik lain yang berisi izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali pengawas,
ataupun izin yang diperoleh dan Hakim, dalam hal-hal di mana izin itu diperlukan; Izin
itu juga dapat diberikan pada akta perkawinan sendiri;
3. dalam hal perkawinan kedua atau perkawinan berikutnya akta perkawinan suami istri
yang dulu, atau akta perceraian, atau salinan surat izin dari Hakim yang diberikan dalam
hal pihak lain dan suami atau istri tidak ada;}
4. akta yang menunjukkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri;
5. akta kematian dan mereka yang seharusnya memberikan izin kawin;
6. bukti, bahwa pengumuman perkawinan itu telah berlangsung tanpa pencegahan di
tempat yang disyaratkan menurut Pasal 52 dan berikutnya, ataupun bukti bahwa
pencegahan yang dilakukan telah dihentikan;
7. dispensasi yang telah diberikan;
8. izin untuk para perwira dan tentara bawahan yang menjadi syarat untuk melakukan
perkawinan.

Pasal 72
Jika di antara calon suami istri yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahiran seperti yang
disyaratkan pada nomor 1° pasal yang lalu, maka hal ini dapat diganti dengan akta tanda kenal
lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah tempat lahir atau tempat tinggal
calon suami atau istri atas keterangan dua saksi laki-laki atau perempuan, keluarga atau bukan
keluarga. Keterangan ini harus menyebutkan tempat dan waktu kelahirannya secermat
mungkin, serta sebab-sebab yang menghalanginya untuk menunjukkan akta kelahiran.
Tidak adanya akta kelahiran dapat juga diganti dengan keterangan semacam itu di bawah
sumpah yang diberikan oleh saksi-saksi yang harus hadir pada pelaksanaan perkawinan itu,
ataupun dengan keterangan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan pegawai Catatan Sipil
oleh calon suami atau istri, dan sumpah itu berisi, bahwa dia tidak dapat memperoleh akta
kelahiran atau akta tanda kenal lahir. Dalam akta perkawinannya, keterangan yang satu dan
yang lainnya harus dicantumkan.

Pasal 73
Bila para pihak tidak dapat memperlihatkan akta kematian yang disebut dalam Pasal 71 nomor
5°, maka kekurangan itu dapat diperbaiki dengan cara yang sama seperti yang tercantum dalam
pasal yang lalu.

Pasal 74
Bila Pegawai Catatan Sipil menolak untuk melangsungkan perkawinan atas dasar tidak
lengkapnya surat-surat dan keterangan-keterangan yang diharuskan oleh pasal-pasal yang lalu,
maka pihak-pihak yang berkepentingan berhak mengajukan surat permohonan kepada
Pengadilan Negeri; setelah mendengar Kejaksaan,bila ada alasan untuk itu,dan mendengar
Pegawai Catatan Sipil,Pengadilan negeri itu secara singkat dan tanpa kemungkinan untuk
banding,akan mengambil keputusan tentang lengkap atau tidak lengkapnya surat-surat.

Pasal 75 
Perkawinan tidak boleh dilangsungkan, sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumuman, di
mana hari itu sendiri tidak termasuk. Jika ada alasan penting Kepala Pemerintahan Daerah,
yang di daerahnya telah dilakukan pemberitahuan kawin, berkuasa memberikan dispensasi dan
pengumuman dan waktu tunggu yang diharuskan. Jika dispensasi telah diberikan, berita
tentang hal itu harus ditempel secepat-cepatnya pada pintu utama gedung yang dimaksud pada
alinea pertama Pasal 52. Dalam berita tempel itu harus disebutkan kapan perkawinan itu akan
atau dilaksanakan.

Pasal 76
Perkawinan harus dilaksanakan di muka umum, dalam gedung tempat membuat akta Catatan
Sipil, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu pihak dan dihadapan dua
orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu
tahun dan berdiam di Indonesia.

Pasal 77
Bila salah satu pihak karena halangan yang terbukti cukup sah, tidak dapat pergi ke gedung
tersebut, perkawinan boleh dilangsungkan dalam sebuah rumah khusus di daerah Pegawai
Catatan Sipil yang bersangkutan. Jika terjadi hal yang demikian, maka dalam akta perkawinan
harus dicantumkan sebab-sebab terjadinya. Penilaian tentang sah tidaknya halangan tersebut
dalam pasal ini, diserahkan kepada Pegawai Catatan Sipil itu.

Pasal 78
Kedua calon suami istri harus datang secara pribadi menghadap Pegawai Catatan Sipil itu.

Pasal 79
Jika ada alasan-alasan penting. Presiden berkuasa untuk mengizinkan pihak-pihak yang
bersangkutan melangsungkan perkawinan mereka dengan menggunakan seorang wakil yang
khusus diberi kuasa penuh dengan akta otentik. Bila pemberi kuasa itu, sebelum perkawinan
dilaksanakan, telah kawin dengan orang lain secara sah, maka perkawinan yang telah
berlangsung dengan wakil khusus dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 80
Kedua calon suami istri, di hadapan Pegawai Catatan Sipil dan dengan kehadiran para saksi,
harus menerangkan bahwa yang satu menerima yang lain sebagai suami atau istrinya, dan
bahwa dengan ketulusan hati mereka akan memenuhi kewajiban mereka, yang oleh undangundang ditugaskan kepada mereka sebagai suami istri.

Pasal 81
Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan
kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan Pegawai Catatan Sipil telah
berlangsung.

Pasal 82
Jika terjadi pelanggaran oleh Pegawai Catatan Sipil atas ketentuan-ketentuan dalam bab ini,
maka selama hal itu tidak diatur dalam aturan undang-undang hukum pidana, para Pegawai itu boleh dihukum oleh Pengadilan Negeri dengan denda uang yang tidak melebihi seratus rupiah,
tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang berkepentingan untuk menuntut ganti rugi, bila ada
alasan untuk itu.

BAGIAN 5
Perkawinan-perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing BukanTionghoa, tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 83
Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antara sesama warga negara Indonesia,
maupun antara warga negara Indonesia dengan warga negara lain, adalah sah apabila
perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang biasa di negara tempat berlangsungnya
perkawinan itu, dan suami istri yang warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuanketentuan tersebut dalam bagian 1 Bab ini.

Pasal 84
Dalam waktu satu tahun setelah kembalinya suami istri ke wilayah Indonesia, akta tentang
perkawinan mereka di luar negeri harus didaftarkan dalam daftar umum perkawinan di tempat
tinggal mereka.

BAGIAN 6
Batalnya Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Golongan Tionghoa, tetapi
Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 85
Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.

Pasal 86
Batalnya suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Pasal 27, dapat dituntut oleh
orang yang karena perkawinan sebelumnya terikat dengan salah seorang dan suami istri itu,
oleh suami istri itu sendiri, oleh keluarga sedarah dalam garis ke atas, oleh siapa pun yang
mempunyai kepentingan dengan batalnya perkawinan itu, dan, oleh Kejaksaan. Bila batalnya
perkawinan yang terdahulu dipertanyakan, maka terlebih dahulu harus diputuskan ada tidaknya
perkawinan terdahulu itu.

Pasal 87
Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bekas kedua suami istri atau
salah seorang dari mereka, hanya dapat dibantah oleh suami istri itu, atau oleh salah seorang
dari mereka yang memberikan persetujuan secara tidak bebas.
Bila telah terjadi kekhilafan tentang diri orang yang dikawini, keabsahan perkawinan itu hanya
dapat dibantah oleh suami atau istri yang telah khilaf itu. Dalam hal-hal tersebut dalam pasal
ini, tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan tidak boleh diterima, bila telah terjadi tinggal serumah terus-menerus selama tiga bulan sejak si suami atau istri mendapat kebebasan, atau
sejak mengetahui kebebasannya.

Pasal 88
Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang karena cacat mental ditaruh di bawah pengampuan,
keabsahan perkawinan itu hanya boleh dibantah oleh bapaknya, ibunya dan keluarga sedarah
dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibinya, demikian pula oleh
pengampuannya, dan akhirnya oleh Kejaksaan.
Setelah pengampuan itu dicabut, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh suami atau
istri yang telah ditaruh di bawah pengampuan itu, tetapi tuntutan ini pun tidak dapat diterima
bila kedua suami istri telah tinggal bersama selama enam bulan, terhitung dari pencabutan
pengampuan itu.

Pasal 89
Bila perkawinan dilakukan oleh orang yang belum mencapai umur yang disyaratkan dalam
Pasal 29, maka pembatalan perkawinan itu boleh dituntut, baik oleh orang yang belum cukup
umur itu, maupun oleh Kejaksaan. Namun keabsahan perkawinan itu tidak dapat dibantah:
1. bila pada hari tuntutan akan pembatalan itu diajukan, salah seorang atau kedua suami
istri telah mencapai umur yang disyaratkan;
2. bila istri, kendati belum mencapai umur yang disyaratkan. telah hamil sebelum tuntutan
diajukan.

Pasal 90
Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal
30, 31, 32 dan 33, boleh dimintakan pembatalan, baik oleh suami istri itu sendiri, maupun oleh
orang tua mereka atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang
mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan.

Pasal 91
Bila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin bapak, ibu, kakek, nenek, wali atau wali
pengawas, maka dalam hal izin harus diperoleh ataupun wali harus didengar menurut pasalpasal 36, 37, 38, 39 dan 40, pembatalan perkawinan hanya boleh dituntut oleh orang yang
harus diperoleh izinnya atau harus didengar menurut undang-undang.
Para keluarga sedarah yang izinnya disyaratkan tidak lagi boleh menuntut pembatalan
perkawinan, bila secara diam-diam, atau perkawinan itu telah berlangsung enam bulan tanpa
bantahan apa pun dan mereka terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu.
Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pengetahuan tentang berlangsungnya
perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap Ialai untuk mendaftarkan
akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84.

Pasal 92
Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Catatan Sipil yang berwenang dan
tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan, dapat dimintakan pembatalannya oleh suami
istri itu, oleh bapak, ibu, dan keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas, dan juga oleh wali, wali pengawas, dan oleh siapa pun yang berkepentingan dalam hal itu, dan akhirnya oleh
Kejaksaan.
Jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 76, sejauh mengenai keadaan saksi-saksi, maka
perkawinan itu tidak mutlak harus batal; Hakimlah yang akan mengambil keputusan menurut
keadaan.
Bila tampak jelas adanya hubungan selaku suami istri, dan dapat pula diperlihatkan akta
perkawinan yang dibuat di hadapan Pegawai Catatan Sipil, maka suami istri itu tidak dapat
diterima untuk minta pembatalan perkawinan mereka menurut pasal ini.

Pasal 93
Dalam segala hal di mana sesuai dengan pasal-pasal 85, 90 dan 92 suatu tuntutan hukum
pernyataan batal dapat dimulai oleh orang yang mempunyai kepentingan dalam ha! itu, yang
demikian tidak dapat dilakukan oleh kerabat sedarah dalam garis ke samping oleh anak dari
perkawinan lain, atau oleh orang-orang luar, selama suami istri itu kedua-duanya masih hidup,
dan tuntutan boleh diajukan hanya bila mereka dalam hal itu telah memperoleh atau akan
segera memperoleh kepentingan.

Pasal 94
Setelah perkawinan dibubarkan, Kejaksaan tidak boleh menuntut pembatalannya.

Pasal 95
Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik
terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan
dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu.

Pasal 96
Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya
mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi
anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Suami atau isteri yang beritikad buruk boleh dijatuhi
hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Pasal 97
Dalam ha! tersebut dalam dua pasal yang lalu, perkawinan itu berhenti mempunyai akibatakibat perdata, terhitung sejak hari perkawinan itu dinyatakan batal.

Pasal 98
Batalnya suatu perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, bila dia telah berbuat dengan
itikad baik dengan suami istri itu.

Pasal 99
Tiada suatu perkawinan pun yang harus batal bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan pasal-pasal 34,42,46,52, dan 75, atau, kecuali apa yang diatur dalam Pasal 77, bila
perkawinan itu dilangsungkan tidak di muka umum dalam gedung tempat akta-akta Catatan Sipil dibuat. Dalam hal-hal itu berlakulah ketentuan Pasal 82 bagi Pegawai-pegawai Catatan
Sipil.

Pasal 99a
Pembatalan suatu perkawinan oleh Pengadilan atas tuntutan Kejaksaan di Pengadilan tersebut
harus didaftar dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan oleh Pegawai Catatan Sipil
tempat perkawinan itu dilangsungkan, dengan cara yang sesuai dengan alinea pertama Pasal 64
Reglemen tentang Catatan Sipil untuk golongan Eropa atau alinea pertama Pasal 72 Reglemen
yang sama untuk golongan Tionghoa. Tentang pendaftaran itu harus dibuat catatan pada
margin akta perkawinan.
Bila perkawinan itu berlangsung di luar Indonesia, maka pendaftarannya dilakukan di Jakarta.

BAGIAN 7
Bukti Adanya Suatu Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 100
Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta
pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam
hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 101
Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan
itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang
adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku
suami isteri.

Pasal 102
Keabsahan seorang anak yang tidak dapat memperlihatkan akta perkawinan orang tuanya yang
sudah meninggal, tidak dapat dibantah, bila dia telah memperlihatkan kedudukannya sebagai
anak sesuai dengan akta kelahirannya, dan orang tuanya telah hidup secara jelas sebagai suamiisteri.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 103
Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu.
Pasal 104 Suami isteri, dengan hanya melakukan perkawinan, telah saling mengikatkan diri untuk
memelihara dan mendidik anak mereka.

Pasal 105
Setiap suami adalah menjadi kepala persatuan perkawinan. Sebagai kepala, ia wajib memberi
bantuan kepada isterinya atau tampil untuknya di muka Hakim, dengan mengingat
pengecualian-pengecualian yang diatur di bawah ini. Dia harus mengurus harta kekayaan
pribadi si isteri, kecuali bila disyaratkan yang sebaliknya. Dia harus mengurus harta kekayaan
itu sebagai seorang kepala keluarga yang baik, dan karenanya bertanggung jawab atas segala
kelalaian dalam pengurusan itu. Dia tidak diperkenankan memindahtangankan atau
membebankan harta kekayaan tak bergerak isterinya tanpa persetujuan si isteri.

Pasal 106
Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan
mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal.

Pasal 107
Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi
isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.

Pasal 108
Seorang isteri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah,
tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik
secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis.
Sekalipun suami telah memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta atau perjanjian
tertentu, si isteri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi
pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

Pasal 109
Mengenai perbuatan atau perjanjian, yang dibuat oleh seorang isteri karena apa saja yang
menyangkut perbelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian
perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undangundang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dan suaminya.

Pasal 110
Isteri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak
dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri
menjalankan pekerjaan bebas.

Pasal 111
Bantuan suami tidak diperlukan:
1. bila si isteri dituntut dalam perkara pidana;
2. dalam perkara perceraian, pisah meja dan ranjang, atau pemisahan harta. 

Pasal 112
Bila suami menolak memberi kuasa kepada isterinya untuk membuat akta, atau menolak tampil
di Pengadilan, maka si isteri boleh memohon kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggi
mereka bersama supaya dikuasakan untuk itu.

Pasal 113
Seorang isteri yang atas usaha sendiri melakukan suatu pekerjaan dengan izin suaminya, secara
tegas atau secara diam-diam, boleh mengadakan perjanjian apa pun yang berkenaan dengan
usaha itu tanpa bantuan suaminya. Bila ia kawin dengan suaminya dengan penggabungan harta,
maka si suami juga terikat pada perjanjian itu. Bila si suami menarik kembali izinnya, dia wajib
mengumumkan penarikan kembali itu.

Pasal 114
Bila si suami, karena sedang tidak ada atau karena alasan-alasan lain, terhalang untuk
membantu isterinya atau memberinya kuasa, atau bila ia mempunyai kepentingan yang
berlawanan, maka Pengadilan Negeri di tempat tinggal suami isteri itu boleh memberikan
wewenang kepada si isteri untuk tampil di muka Pengadilan, mengadakan perjanjian,
melakukan pengurusan, dan membuat akta-akta lain.

Pasal 115
Pemberian kuasa umum, pun jika dicantumkan pada perjanjian perkawinan, berlaku tidak lebih
daripada yang berkenaan dengan pengurusan harta kekayaan si isteri itu sendiri.

Pasal 116
Batalnya suatu perbuatan berdasarkan tidak adanya kuasa, hanya dapat dituntut oleh si isteri,
suaminya atau oleh para ahli waris mereka.

Pasal 117
Bila seorang isteri, setelah pembubaran perkawinan melaksanakan perjanjian atau akta,
seluruhnya atau sebagian, yang telah dia adakan tanpa kuasa yang disyaratkan, maka dia tidak
berwenang untuk meminta pembatalan perjanjian atau akta itu.

Pasal 118
Isteri dapat membuat wasiat tanpa izin suami.

BAB VI

HARTA BERSAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PENGURUSANNYA
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Harta Bersama Menurut Undang-Undang 

Pasal 119
Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama
menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain
dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh
ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

Pasal 120
Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak
dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,
juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini
yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

Pasal 121
Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat
oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan
maupun selama perkawinan.

Pasal 122
Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta
bersama itu.

Pasal 123
Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban
para ahli waris dan yang meninggal itu.

BAGIAN 2
Pengurusan Harta Bersama
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 124
Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya,
memindahtangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang
diatur dalam Pasal 140.
Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama
masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau
jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan
perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan
ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan
untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Pasal 125
Bila si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan
kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka si isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dan harta bersama itu, setelah dikuasakan untuk itu oleh
Pengadilan Negeri.

BAGIAN 3
Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Padanya
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 126
Harta bersama bubar demi hukum:
1. karena kematian;
2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;
3. karena perceraian;
4. karena pisah meja dan ranjang;
5. karena pemisahan harta.
Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2°, 3°, 4°, dan
5°pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

Pasal 127
Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih
di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda
yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu
boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas. Bila pendaftaran
harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama berlangsung terus untuk
keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya.

Pasal 128
Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri,
atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang
itu.


Pasal 129
Pakaian, perhiasan dan perkakas untuk mata pencaharian salah seorang dari suami isteri itu,
beserta buku-buku dan koleksi benda-benda kesenian dan keilmuan, dan akhirnya surat-surat
atau tanda kenang-kenangan yang bersangkutan dengan asal usul keturunan salah seorang dari
suami isteri itu, boleh dituntut oleh pihak asal benda itu, dengan membayar harga yang ditaksir
secara musyawarah atau oleh ahli-ahli.

Pasal 130
Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama
seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada
isterinya atau kepada para ahli waris si isteri.

Pasal 131
Suami atau isteri, setelah pemisahan dan pembagian seluruh harta bersama, tidak boleh
dituntut oleh para kreditur untuk membayar utang-utang yang dibuat oleh pihak lain dari
suami atau isteri itu sebelum perkawinan, dan utang-utang itu tetap menjadi tanggungan suami
atau isteri yang telah membuatnya atau para alih warisnya; hal ini tidak mengurangi hak pihak
yang satu untuk minta ganti rugi kepada pihak yang lain atau ahli warisnya.

Pasal 132
Isteri berhak melepaskan haknya atas harta bersama; segala perjanjian yang bertentangan
dengan ketentuan ini batal; sekali melepaskan haknya, dia tidak boleh menuntut kembali apa
pun dari harta bersama, kecuali kain seprai dan pakaian pribadinya. Dengan pelepasan ini dia
dibebaskan dan kewajiban untuk ikut membayar utang-utang harta bersama. Tanpa
mengurangi hak para kreditur atas harta bersama, si isteri tetap wajib untuk melunasi utangutang yang dari pihaknya telah jatuh ke dalam harta bersama; hal ini tidak mengurangi haknya
untuk minta penggantian seluruhnya kepada suaminya atau ahli warisnya.

Pasal 133
Isteri yang hendak menggunakan hak tersebut dalam pasal yang lalu, wajib untuk
menyampaikan akta pelepasan, dalam waktu satu bulan setelah pembubaran harta bersama itu,
kepada panitera Pengadilan Negeri di tempat tinggal bersama yang terakhir, dengan ancaman
akan kehilangan hak itu (bila lalai). Bila gabungan itu bubar akibat kematian suaminya, maka
tenggang waktu satu bulan berlaku sejak si isteri mengetahui kematian itu.

Pasal 134
Bila dalam jangka waktu tersebut di atas isteri meninggal dunia, sebelum menyampaikan akta
pelepasan. para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas harta bersama itu dalam
waktu satu bulan setelah kematian itu, atau setelah mereka mengetahui kematian itu, dan
dengan cara seperti yang diuraikan dalam pasal terakhir. Hak isteri untuk menuntut kembali
kain seprai dan pakaiannya dan harta bersama itu, tidak dapat diperjuangkan oleh para ahli
warisnya.

Pasal 135
Bila para ahli waris tidak sepakat dalam tindakan, sehingga sebagian menerima dan yang lain
melepaskan diri dari harta bersama itu, maka yang menerima itu, tidak dapat memperoleh lebih
dari bagian warisan yang menjadi haknya atas barang-barang yang sedianya menjadi bagian
isteri itu seandainya terjadi pemisahan harta. Sisanya dibiarkan tetap pada si suami, atau para
ahli warisnya, yang sebaliknya berkewajiban terhadap ahli waris yang melakukan pelepasan,
untuk memenuhi apa saja yang sedianya akan dituntut oleh si isteri dalam hal pelepasan, tetapi
hanya sebesar bagian warisan yang menjadi hak ahli waris yang melakukan pelepasan.
Pasal 136 Isteri yang telah menarik pada dirinya tidak berhak melepaskan diri dari harta bersama itu.
Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan semata-mata atau penyelamatan, tidak
membawa akibat seperti itu.

Pasal 137
Isteri yang telah menghilangkan atau menggelapkan barang-barang dan harta bersama, tetap
berada dalam penggabungan meskipun telah melepaskan dirinya; hal yang sama berlaku bagi
para ahli warisnya.

Pasal 138
Dalam hal gabungan harta bersama berakhir karena kematian si isteri para ahli warisnya dapat
melepaskan diri dari harta bersama itu, dalam waktu dan dengan cara seperti yang diatur
mengenai si isteri sendiri.

BAB VII

PERJANJIAN KAWIN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Perjanjian Kawin pada Umumnya

Pasal 139
Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik
atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 140
Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami
sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undangundang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.
Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si
suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal mi tidak mengurangi wewenang isteri
untuk mensyaratkañ bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang
bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi
secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama,
barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara,
surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang
selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

Pasal 141
Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan
hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun
tidak boleh mengatur warisan itu.

Pasal 142
Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar
dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.

Pasal 143
Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan
perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau
oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah,
yang pernah berlaku di Indonesia.

Pasal 144
Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian
bersama, kecuali jika hal mi ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian
diatur dalam Bagian 2 bab ini.

Pasal 145
Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan
dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya
rumah tangga dan pendidikan anak-anak.

Pasal 146
Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk
penguasaan suami.

Pasal 147
Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan
menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat
pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 148
Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan
dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperi akta
perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa
kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

Pasal 149
Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

Pasal 150
Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali
surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas
nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam
perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang
bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus
tercantum.

Pasal 151
Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap
untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian kawin,
asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh
orang yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.
Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal 38 dan Pasal 41, maka
rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu
dapat sekalian diambil ketetapan.

Pasal 152
Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama
menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga
sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus
diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya
perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika
perkawinan berlangsung di luar negeri.

Pasal 153
Segala ketentuan mengenai gabungan harta bersama selalu berlaku selama tidak ada
penyimpangan daripadanya, baik yang dibuat secara tertulis, maupun secara tersirat, dalam
perjanjian kawin. Bagaimanapun sifat dan cara gabungan harta bersama diperjanjikan, isteri
atau para ahli warisnya berhak untuk melepaskan diri daripadanya, dengan cara dan dalam halhal seperti yang diatur dalam bab yang lalu.

Pasal 154
Perjanjian kawin, demikian pula hibah-hibah yang berkenaan dengan perkawinan, tidak
berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan.

BAGIAN 2
Gabungan Keuntungan dan Kerugian dan Gabungan Hasil dari Pendapatan
(Tidak Berlaku Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 155
Bila para calon suami isteri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan
kerugian, maka persyaratan mi menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama
secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami isteri
selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul
bersama, bila gabungan harta bersama bubar. Pasal 156
Masing-masing dan suami isteri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian,
bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 157
Yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami isteri ialah bertambahnya harta
kekayaan mereka, berdua, yang selama perkawinan timbul dan hasil harta kekayaan mereka dan
pendapatan masing-masing, dan usaha dan kerajinan masing-masing dan penabungan
pendapatan yang tidak dihabiskan, yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta
benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dan pendapatan.

Pasal 158
Apa saja yang diperoleh seorang suami atau isteri selama perkawinan dan warisan, wasiat atau
hibah, entah berasal dan keluarga entah dan orang lain, tidak termasuk keuntungan, dengan
tidak mengurangi ketentuan Pasal 167.

Pasal 159
Barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama siapa pun juga
dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya.

Pasal 160
Naik atau turunnya harga barang salah seorang dan suami isteri itu, tidak dihitung sebagai
keuntungan atau kerugian bersama.

Pasal 161
Perbaikan barang-barang tetap, yang terjadi karena pertumbuhan tanah, perdamparan lumpur,
penanganan oleh tukang kayu atau karena hal-hal lain, tidak dianggap sebagai keuntungan
bersama, melainkan hanya menguntungkan pemilik barang-barang itu.

Pasal 162
Kerusakan atau pengurangan karena kebakaran, kebanjiran, hanyut atau lain sebagainya, tidak
termasuk kerugian bersama, tetapi menjadi beban si pemilik barang yang rusak atau berkurang
itu.

Pasal 163
Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus
dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan
suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu.

Pasal 164
Perjanjian, bahwa antara suami isteri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan
saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara
menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian.

Pasal 165
Barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan
perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian kawin sendiri, atau dalam
surat pertelaan yang ditandatangani oleh Notaris dan para pihak yang berjanji, dan dilekatkan
pada akta asli perjanjian kawin, yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika gabungan
keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan gabungan
penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 dan Pasal 164; tanpa bukti
ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan.

Pasal 166
Adanya barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan
pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat
pertelaan.
Bila tidak ada surat pertelaan barang-barang bergerak yang diperoleh si suami selama
perkawinan atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja barang-barang itu dan
berapa harga masing-masing, istri itu atau para ahli warisnya berwenang untuk membuktikan
adanya dan harga barang-barang itu dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan
bahwa umum mengetahuinya.

Pasal 167
Yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah penerimaan
uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya seperti juga cagak hidup, dan dengan
demikian tercakup kedua jenis golongan yang dibicarakan dalam bagian ini.

BAGIAN 3
Hibah-Hibah Antara Kedua Calon Suami Isteri
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 168
Dalam mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri, secara timbal balik atau secara
sepihak, boleh memberikan hibah yang menurut pertimbangan mereka pantas diberikan, tanpa
mengurangi pemotongan hibah itu sejauh penghibahan itu kiranya akan merugikan mereka
yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang.

Pasal 169
Hibah-hibah itu dapat berkenaan dengan barang-barang yang telah ada seperti yang dirinci
dalam akta hibahnya, dapat pula dengan seluruh atau sebagian harta warisan si penghibah.

Pasal 170
Pemberian hibah-hibah demikian itu berlaku biar pun disambut tanpa pernyataan setuju secara
tegas oleh pihak yang diberi hibah.

Pasal 171
Hibah-hibah itu dapat diberikan dengan persyaratan-persyaratan, yang pelaksanaannya
tergantung pada kehendak si penghibah.

Pasal 172
Hibah yang terdiri dan barang-barang yang telah ada dan tertentu tidak dapat ditarik kembali,
kecuali jika tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan Hibah itu.

Pasal 173
Hibah yang mencakup seluruh atau sebagian warisan si penghibah tidak dapat ditarik kembali,
dengan pengertian, bahwa dia tidak lagi menguasai barang-barang yang termasuk dalam hibah
itu, kecuali uang dalam jumlah-jumlah kecil untuk upah, atau untuk soal-soal lain menurut
pertimbangan hakim. Bila syarat-syarat tidak dipenuhi, hibah-hibah itu dapat ditarik kembali.

Pasal 174
Hibah yang terdiri dari barang-barang yang telah ada dan terinci secara tertentu, dan diberikan
antara suami isteri dalam perjanjian kawin, tak dapat dianggap diberikan dengan syarat, bahwa
penerimaan hibah harus hidup lebih lama daripada pemberinya, kecuali bila syarat yang dibuat
secara tegas dalam perjanjian.

Pasal 175
Tiada hibah seluruh atau sebagian dan warisan si penghibah, yang diberikan dalam perjanjian
kawin, baik yang diberikan oleh yang seorang dan suami isteri kepada yang lain, maupun yang
diberikan secara timbal balik, akan beralih kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan
mereka, bila yang diberi hibah meninggal sebelum si penghibah.

BAGIAN 4
Hibah-Hibah yang Diberikan Kepada Kedua Calon Suami Isteri atau Kepada Anakanak dan Perkawinan Mereka
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 176
Baik dalam penjanjian kawin, maupun dengan akta Notaris tersendiri, yang dibuat sebelum
pelaksanaan perkawinan, pihak ketiga boleh memberikan hibah, yang menurut pendapat
mereka pantas diberikan kepada kedua calon suami isteri atau kepada salah seorang dan
mereka, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mengurangi hibah itu bila dengan hibah
itu orang yang mempunyai hak atas suatu bagian menurut undang-undang dirugikan.

Pasal 177
Bila hibah-hibah itu diberikan dalam perjanjian kawin, maka untuk berlakunya secara sah tidak
perlu ada persetujuan tegas dan yang diberi hibah; sebaliknya bila hibah itu diberikan dengan
akta tersendiri, maka hal itu tidak mempunyai akibat kecuali setelah ada persetujuan tegas
untuk menerima.

Pasal 178
Suatu hibah yang terdiri dan seluruh atau sebagian warisan si penghibah, meskipun diberikan
hanya untuk kedua suami isteri atau untuk salah seorang dan mereka, selalu dianggap diberikan
untuk anak-anak dan keturunan mereka, bila si penghibah hidup lebih lama daripada yang
diberi hibah, dan bila dalam akta tidak ditentukan lain. Hibah seperti itu hapus, bila si
penghibah hidup lebih lama daripada anak-anak dan keturunan mereka selanjutnya yang diberi
hibah.

Pasal 179
Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 169, 171, 172, dan 173, berlaku juga pada hibah-hibah
yang dibicarakan dalam bagian ini.

BAB VIII

GABUNGAN HARTA BERSAMA ATAU PERJANJIAN KAWIN PADA
PERKAWINAN KEDUA ATAU SELANJUTNYA
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 180
Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya,menurut hukum ada gabungan harta benda
menyeluruh antara suami isteri, bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Pasal 181
Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dan
perkawinan yang sebelumnya, suami atau isteri yang baru, oleh percampuran harta dan utangutang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada
jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak atau bila anak itu telah meninggal lebih
dahulu, oleh turunannya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa keuntungan
ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dan harta benda suami atau isteri yang
kawin lagi itu.
Anak-anak dan perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu terbukanya warisan
dan suami atau isteri yang kawin lagi berhak menuntut pemotongan atau pengurangan; dan apa
yang melebihi bagian yang diperkenankan, masuk ke dalam warisan itu.

Pasal 182
Suami atau isteri, yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dan melakukan
perkawinan berikutnya, tidak boleh menyediakan kepada suami atau isteri yang baru, dengan
perjanjian kawin itu, keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal
sebelum ini.

Pasal 183
Suami isteri tidak diperkenankan dengan cara yang berliku-liku saling memberi hibah lebih
daripada yang diperkenankan dalam ketentuan-ketentuan di atas.
Semua hibah yang diberikan dengan dalih yang dikarang-karang, atau diberikan kepada orangorang perantara, adalah batal.

Pasal 184
Yang dimaksud dengan hibah yang diberikan kepada perantara ialah hibah yang diberikan oleh
seorang suami atau isteri kepada semua anak atau salah seorang anak dan perkawinan
terdahulu isteri atau suaminya, demikian pula hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah
penghibah dan pada waktu penghibahan diperkirakan akan menjadi warisan isteri atau suami
penghibah itu, meskipun suami atau isteri penghibah ini mungkin tidak hidup lebih lama dan
penerima hibah.

Pasal 184a
Pasal-pasal 181-184, dalam hal suami isteri yang kawin kembali satu sama lain, tidak berlaku
bagi anak-anak atau keturunan dan perkawinan mereka yang terdahulu.

Pasal 185
Juga jika ada anak-anak dan perkawinan yang dulu, maka keuntungan dan kerugian harus
dibagi rata antara suami isteri, kecuali bila peraturan tentang itu ditiadakan atau diubah oleh
perjanjian kawin.


BAB IX

PEMISAHAN HARTA BENDA
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 186
Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada
Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal:
1. bila suami, dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta
bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran.
2. bila karena kekacau-balauan dan keburukan pengurusan harta kekayaan si suami,
jaminan untuk harta perkawinan isteri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak
isteri akan hilang, atau jika karena kelalaian besar dalam pengurusan harta perkawinan si
isteri, harta itu berada dalam keadaan bahaya.
Pemisahan harta benda yang dilakukan hanya atas persetujuan bersama adalah batal.

Pasal 187
Tuntutan akan pemisahan harta benda harus diumumkan secara terbuka.
Pasal 188 Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk
menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu.

Pasal 189
Putusan Hakim yang mengabulkan tuntutan akan pemisahan harta benda itu, sebelum
pelaksanaannya, harus diumumkan secara terbuka, dengan ancaman menjadi batal
pelaksanaannya bila tidak dipenuhi persyaratan pengumuman itu. Putusan tentang
dikabulkannya pemisahan harta benda itu, dalam hal akibat hukumnya, mempunyai kekuatan
berlaku surut, terhitung dari hari gugatan diajukan.

Pasal 190
Selama penyidangan, isteri boleh melakukan tindakan-tindakan, dengan seizin Hakim, untuk
menjaga agar barang-barangnya tidak hilang atau diboroskan si suami.

Pasal 191
Keputusan di mana pemisahan harta benda diizinkan, hapus menurut hukum, bila hal itu tidak
dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian barang-barang itu, seperti yang ternyata dan
akta otentik tentang itu; atau bila dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap, si isteri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada
Hakim dan tidak melanjutkan penuntutan secara teratur

Pasal 192
Para kreditur si suami yang tidak turut campur dalam penyidangan, boleh menentang
pemisahan itu, meskipun hal itu telah dilaksanakan, bila hak-hak mereka dengan adanya
pelaksanaan itu, secara sengaja dirugikan.

Pasal 193
Meskipun ada pemisahan harta benda, si isteri wajib memberi sokongan untuk biaya rumah
tangga dan pendidikan anak-anak yang dilahirkan olehnya karena perkawinan dengan si suami,
menurut perbandingan antara harta si isteri dan harta si suami. Bila si suami ada dalam keadaan
tidak mampu, biaya-biaya itu menjadi tanggungan si isteri saja.

Pasal 194
Isteri yang berpisah harta benda dengan suaminya, memperoleh kembali kebebasan untuk
mengurusnya, dan meskipun ada ketentuan-ketentuan Pasal 108, dia dapat memperoleh izin
umum dan hakim untuk menguasai barang-barang bergeraknya.

Pasal 195
Suami tidak bertanggung jawab kepada isterinya, bila si isteri setelah berpisah harta bendanya,
telah lalai untuk memanfaatkan atau menanamkan kembali uang penjualan barang tetap yang
telah dipindahtangankannya atas izin yang diperolehnya dan Hakim, kecuali bila si suami ikut
membantu dalam mengadakan kontrak, atau bila dapat dibuktikan, bahwa uang itu telah
diterima oleh suami, atau telah dipergunakan untuk kepentingan suami. Pasal 196
Gabungan harta benda yang telah dibubarkan, dapat dipulihkan kembali atas persetujuan
kedua suami isteri. Persetujuan yang demikian tidak boleh diadakan selain dengan akta otentik.

Pasal 197
Bila gabungan harta bersama itu telah pulih kembali, barang-barangnya dikembalikan ke
keadaan semula, seakan-akan tidak pernah ada pemisahan, tanpa mengurangi kewajiban si
isteri untuk memenuhi perjanjian, yang dibuatnya selama waktu sejak pemisahan sampai
dengan pemulihan kembali gabungan harta bersama itu. Segala perjanjian yang oleh suami
isteri itu dipergunakan untuk memulihkan kembali gabungan harta bersama itu dengan syaratsyarat yang semula, adalah batal.

Pasal 198
Suami isteri itu wajib untuk mengumumkan pemulihan kembali gabungan harta bersama itu
secara terbuka. Selama pengumuman seperti itu seperti itu belum dilaksanakan, suami isteri itu
tidak boleh mempersoalkan akibat-akibat pemulihan gabungan harta bersama itu dengan
pihak-pihak ketiga.

BAB X

PEMBUBARAN PERKAWINAN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Pembubaran Perkawinan pada Umumnya

Pasal 199
Perkawinan bubar:
1. oleh kematian;
2. oleh tidak hadirnya si suami atau si isteri selama sepuluh tahun, yang disusul oleh
perkawinan baru isteri atau suaminya. sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab
18;
3. oleh keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini;
4. oleh perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.

BAGIAN 2
Pembubaran Perkawinan Setelah Pisah Meja dan Ranjang
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 200
Bila suami isteri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dan alasan-alasan yang
tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu
tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua belah pihak. maka
mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan, dan menuntut
agar perkawinan mereka dibubarkan.

Pasal 201
Tuntutan itu harus segera ditolak, bila pihak tergugat, setelah tiga kali dan bulan ke bulan
dipanggil ke Pengadilan tidak muncul-muncul, atau datang dengan mengadakan perlawanan
terhadap tuntutan itu, atau menyatakan bersedia untuk berdamai dengan pihak lawan.

Pasal 202
Bila pihak tergugat menyetujui tuntutan, Pengadilan Negeri harus memerintahkan, agar suami
isteri itu secara pribadi bersama-sama menghadap seorang atau lebih hakim anggota, yang akan
berusaha mendamaikan mereka.
Bila usaha itu tidak berhasil, Hakim harus memerintahkan untuk kembali lagi, paling cepat tiga
bulan dan paling lambat enam bulan setelah pertama kali menghadap.
Bila ada alasan yang sah untuk tidak menghadap maka anggota atau para anggota yang
ditunjuk itu harus pergi ke rumah suami isteri itu.
Bila salah seorang dari suami isteri, atau kedua-duanya, bertempat tinggal di luar daerah hukum
Pengadilan Negeri yang kepadanya permohonan diajukan, maka Pengadilan Negeri itu boleh
meminta Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya kedua suami isteri itu bertempat tinggal
untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam tiga alinea terdahulu. Pengadilan Negeri ini
akan membuat berita acara tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya dan segera
mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.
Bila salah seorang dan suami isteri, atau kedua-duanya bertempat tinggal di luar Indonesia,
Pengadilan Negeri boleh meminta kepada seorang pejabat Pengadilan di negara tempat mereka
berdiam, untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam alinea satu dan dua, atau
memerintahkannya kepada Pegawai Perwakilan Indonesia di tempat tinggal suami isteri itu.
Berita Acara mengenai hal itu dikirimkan kepada Pengadilan Negeri itu.

Pasal 203
Bila pertemuan yang kedua ternyata tidak berhasil juga, maka setelah mendengar penuntut
umum, Pengadilan Negeri harus mengambil keputusan dan menerima tuntutan itu, jika segala
persyaratan acara telah dipenuhi seperti yang dikemukakan di atas.
Namun demikian, setelah mengadakan pemeriksaan Pengadilan Negeri bebas untuk
menangguhkan putusan selama enam bulan, bila ternyata baginya masih ada kemungkinan
untuk berdamai.

Pasal 204
Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini boleh dimintakan banding kepada Hakim yang lebih
tinggi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan.

Pasal 205
Perkawinan itu dibubarkan oleh putusan tersebut dan pendaftarannya dalam daftar-daftar
Catatan Sipil.
Pendaftarannya harus dilakukan dengan cara, dalam jangka waktu dan dengan ancaman
hukuman seperti yang ditentukan dalam Pasal 221 tentang perceraian.

Pasal 206
Pembubaran perkawinan tidak mengurangi akibat-akibat yang diatur dalam Pasal 222 sampai
dengan Pasal 228 dan Pasal 231 yang berdasarkan Pasal 246 juga berlaku terhadap pisah meja
dan ranjang, dan juga tidak mengurangi syarat-syarat, yang berdasarkan permufakatan
berkenaan dengan pasal 237, telah ditetapkan oleh suami isteri itu, baik terhadap diri mereka
maupun terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
Pada waktu memutuskan pisah meja dan ranjang itu, Hakim mengangkat salah seorang dan
antara orang tua yang telah melakukan kekuasaan orang tua sebagai wali.
Atas permohonan kedua orang tua atau salah seorang dan mereka, Pengadilan Negeri
berdasarkan keadaan yang timbul setelah putusan pembubaran perkawinan mempunyai
kekuatan hukum yang pasti, boleh mengubah penetapan yang telah diberikan berdasarkan
alinea yang lalu, dan persyaratan-persyaratan terhadap anak-anak seperti yang termaksud dalam
alinea pertama, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua, wali
pengawasnya dan keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang masih di bawah umur.
Boleh dinyatakan, bahwa penetapan ini dapat segera dilaksanakan, meskipun ada perlawanan
atau banding dengan atau tanpa jaminan.
Pemeriksaan terhadap orang tua dan wali pengawas yang bertempat tinggal di luar daerah
hukum Pengadilan Negeri itu, boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal
atau tempat kediaman mereka, yang akan menyampaikan berita acara tentang hal itu kepada
Pengadilan Negeri tersebut pertama. Pemanggilan para orang tua dan wali pengawas dilakukan
dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 terhadap keluarga sedarah dan semenda.
Mereka dapat mewakilkan diri dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 334.
Salah satu dari kedua orang tua yang tidak mengajukan permohonan dan yang tidak
menghadap atas panggilan boleh mengadakan perlawanan dalam waktu tiga puluh hari setelah
suatu penetapan atau suatu akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau untuk pelaksanaan
penetapan itu, disampaikan kepada orang tua itu sendiri, atau setelah dia melakukan suatu
perbuatan yang tak dapat tidak memberi kesimpulan, bahwa dia telah mengerti tentang
penetapan itu atau tentang pelaksanaannya yang dimulai. Orang tua yang permohonannya
telah ditolak, dan orang tua yang kendati melakukan perlawanan telah dinyatakan salah,
demikian pula yang perlawanannya telah ditolak, boleh mohon banding dalam waktu tiga
puluh hari setelah keputusan diucapkan.
Bila anak yang belum dewasa belum benar-benar berada dalam kekuasaan orang yang
berdasarkan salah satu ketentuan pasal ini ditugaskan menjadi wali, maka dalam putusan itu
atau dalam penetapan harus diperintahkan juga penyerahan anak-anak itu. Ketentuanketentuan alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku terhadap hal ini.

Pasal 206a
Dalam kenyataan pemutusan atau pada pengubahan seperti yang dimaksud dalam alinea ketiga
Pasal 206b, bila ada ketakutan yang beralasan, jangan-jangan orang tua yang tidak diserahi
tugas perwalian tidak akan memberi cukup bantuan untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang belum dewasa, Pengadilan Negeri dapat pula memberi perintah tersebut dalam Pasal
230b, dengan cara dan dengan akibat-akibat seperti yang ditentukan dalam pasal itu. Dalam hal tidak ada perintah ini, dewan perwalian boleh menuntut pembayaran itu kepada pengadilan,
setelah penetapan pembubaran perkawinan itu didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil.
206b. Ketentuan Pasal 232a berlaku juga bagi orang-orang yang kawin kembali satu sama lain,
setelah perkawinan mereka yang dahulu dibubarkan sesuai dengan pasal-pasal sebelum ini.

BAGIAN 3
Perceraian Perkawinan
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 207
Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah
hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan
termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila
tidak mempunyai tempat tinggal pokok.
Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai
tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu
harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya.

Pasal 208
Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.

Pasal 209
Dasar-dasar yang dapat berakibat perceraian perkawinan hanya sebagai berikut:
1. zina;
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah
dilangsungkan perkawinan;
4. pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri
itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa,
atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Pasal 210
Bila salah seorang dan suami isteri itu dengan keputusan Hakim dikenakan hukuman karena
telah berzina, maka untuk mendapatkan perceraian perkawinan, cukuplah salinan surat
putusan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri dengan surat keterangan, bahwa putusan
itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ketentuan ini berlaku juga, bila perceraian
perkawinan ini dituntut karena si suami atau si isteri dikenakan hukuman penjara lima tahun
atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 211
Dalam hal perbuatan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, demikian
pula dalam hal perubahan tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sebenarnya, yang terjadi setelah timbulnya sebab perceraian perkawinan, tuntutan perceraian perkawinan itu boleh juga
diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal bersama yang terakhir.
Tuntutan akan perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal bersama dengan
itikad buruk hanya dapat dikabulkan, bila yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa
alasan sah, tetap menolak untuk kembali kepada suami atau isterinya.
Tuntutan itu tidak boleh dimulai sebelum lampau lima tahun, terhitung sejak suami atau isteri
itu meninggalkan tempat tinggal bersama mereka.
Bila kepergian itu mempunyai alasan yang sah, jangka waktu lima tahun itu akan dihitung sejak
berakhirnya alasan itu.

Pasal 212
Isteri itu, baik sebagai penggugat untuk perceraian maupun sebagai tergugat, dengan izin
Hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsungnya persidangan.
Pengadilan Negeri akan menunjuk rumah di mana isteri itu harus tinggal.

Pasal 213
Isteri itu tidak berhak untuk menuntut tunjangan nafkah, yang setelah ditentukan Hakim harus
dibayar oleh si suami kepada isterinya selama berlangsungnya perkara itu.
Bila isteri itu, tanpa izin Hakim, meninggalkan tempat tinggal yang ditunjuk baginya, maka
tergantung pada keadaan, dia boleh diberi hak lagi untuk menuntut tunjangan, bahkan bila dia
adalah penggugat, dia dapat dinyatakan tidak dapat diterima untuk melanjutkan tuntutan
hukumnya.

Pasal 214
Pengadilan Negeri, selama persidangan masih berjalan, bebas untuk mencabut pelaksanaan
kekuasaan orang tua untuk sementara seluruhnya atau sebagian, dan sejauh dianggap perlu,
memberikan wewenang-wewenang yang demikian atas diri dan barang-barang anak-anak
kepada pihak lain antara orang tua itu, atau kepada orang yang ditunjuk Pengadilan Negeri,
atau kepada dewan perwalian.
Terhadap penetapan-penetapan mi tidak diperkenankan memohon banding. Penetapanpenetapan itu tetap berlaku sampai putusan yang menolak gugatan perceraian memperoleh
kekuatan hukum yang pasti; dalam hal gugatan diterima, penetapan-penetapan itu tetap
berlaku sampai satu bulan berlalu, setelah penetapan yang diberikan berkenaan dengan itu
untuk mengatur soal perwalian memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
Mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan alinea pertama, berlaku alinea ketujuh
dan kedelapan Pasal 319f.

Pasal 215
Hak-hak si suami mengenai pengurusan harta si isteri tidak terhenti selama perkara berjalan,
hal ini tidak mengurangi wewenang si isteri untuk melindungi haknya, dengan melakukan
tindakan-tindakan pencegahan yang ditunjukkan dalam ketentuan-ketentuan Reglemen Acara
Perdata.
Semua akta si suami yang sengaja mengurangi hak-hak si isteri adalah batal.

Pasal 216
Hak untuk menuntut perceraian perkawinan gugur jika terjadi perdamaian suami isteri, entah
perdamaian itu terjadi setelah si suami atau si isteri mengetahui perbuatan-perbuatan yang
sedianya boleh dipakai sebagai alasan untuk menggugat, entah setelah gugatan untuk
perceraian dilakukan.
Undang-undang menganggap telah ada perdamaian, bila si suami dan si isteri tinggal bersama
lagi setelah isteri dengan izin Hakim meninggalkan rumah kediaman mereka bersama.

Pasal 217
Suami atau isteri, yang mengajukan gugatan baru atas dasar suatu sebab baru yang timbul
setelah perdamaian, boleh mempergunakan alasan-alasan yang lama untuk mendukung
gugatannya.

Pasal 218
Gugatan untuk perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal bersama dengan
itikad buruk, gugur bila suami atau isteri, sebelum diputuskan perceraian, kembali ke rumah
kediaman bersama. Namun bila setelah sebab yang sah, pihak lain oleh memulai gugatan baru
untuk perceraian perkawinan enam bulan setelah kepergian itu, dan boleh menggunakan
alasan-alasan lama untuk mendukung gugatannya.
Dalam hal itu, gugatan perceraian perkawinan tidak akan gugur bila pihak yang meninggalkan
tempat tinggal bersama itu kembali sekali lagi.

Pasal 219
Dalam kedua hal yang diatur dalam Pasal 210, suami atau isteri yang membiarkan lampau
waktu enam bulan terhitung dari hari putusan Hakim mendapatkan kekuatan hukum yang
pasti, tidak dapat diterima lagi untuk memulai gugatan perceraian perkawinan.
Bila salah seorang dan suami isteri itu berada di luar negeri pada waktu pihak yang lain
mendapat putusan hukuman, maka jangka waktu yang ditetapkan adalah enam bulan dihitung
mulai dari hari kembalinya ke Indonesia.

Pasal 220
Gugatan untuk perceraian gugur, bila salah seorang dan kedua suami isteri meninggal sebelum
ada putusan.

Pasal 221
Perkawinan dibubarkan oleh keputusan hakim dan pendaftaran perceraian yang ditetapkan
dengan putusan itu dalam daftar-daftar Catatan Sipil.
Pendaftaran itu harus dilakukan atas permohonan kedua suami isteri atau salah seorang dan
mereka di tempat pendaftaran perkawinan itu. Jika perkawinan itu dilaksanakan di luar
Indonesia, maka pendaftaran harus dilakukan dalam daftar-daftar Catatan Sipil di Jakarta.
Pendaftaran itu harus dilakukan dalam jangka waktu enam bulan, terhitung dari hari putusan
itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
Bila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam jangka waktu itu, kekuatan putusan perceraian itu
hapus, dan perceraian tidak dapat dituntut sekali lagi atas dasar dan alasan yang sama.

Pasal 222
Suami atau isteri yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan, boleh menikmati
keuntungan-keuntungan yang dijanjikan kepadanya oleh pihak lain berkenaan dengan
perkawinan mereka, sekalipun keuntungan-keuntungan itu dijanjikan secara timbal balik.

Pasal 223
Sebaliknya, suami atau isteri yang dinyatakan kalah dalam putusan perceraian itu, kehilangan
semua keuntungan yang dijanjikan oleh pihak lain kepadanya berkenaan dengan perkawinan
mereka.

Pasal 224
Dengan berlakunya perceraian perkawinan, keuntungan-keuntungan yang dijanjikan akan
keluar setelah kematian salah seorang dan suami isteri itu, tidak segera dapat dituntut, pihak
yang gugatannya untuk perceraian perkawinan dikabulkan, baru boleh mempergunakan haknya
akan keuntungan-keuntungan itu setelah pihak lawannya meninggal.

Pasal 225
Bila suami atau isteri, yang atas permohonannya dinyatakan perceraian, tidak mempunyai
penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan
menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain.

Pasal 226
Dihapus dengan 5. 1938-622.

Pasal 227
Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup terhenti dengan kematian si suami atau si isteri.

Pasal 228
Tunjangan-tunjangan yang dijanjikan oleh pihak ketiga dalam perjanjian perkawinan, tetap
harus dibayar kepada si suami atau si isteri yang mendapat janji untuk kepentingannya.

Pasal 229
Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para
orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan
Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap
anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan
mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas
mereka dan kekuasaan orang tua.
Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh
kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh
dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan
perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama.
Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu
diberitahukan kepadanya.
Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang
perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat
naik banding mengenai penetapan itu.
Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua.

Pasal 230
Atas dasar hal-hal yang terjadi setelah putusan perceraian perkawinan memperoleh kekuatan
hukum yang pasti, maka Pengadilan Negeri berkuasa untuk mengubah penetapan-penetapan
yang telah diberikan menurut alinea pertama pasal yang lalu atas permohonan kedua orang tua
atau salah seorang setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua orang tua, para wali
pengawas dan keluarga sedarah atau semenda anak-anak yang di bawah umur. Penetapanpenetapan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan dengan segera meskipun ada perlawanan
atau banding, dengan atau tanpa jaminan.
Ketentuan alinea keempat dan kelima Pasal 206 berlaku terhadap hal ini.

Pasal 230a
Bila anak-anak yang di bawah umur belum berada dalam kekuatan nyata seseorang
berdasarkan Pasal 230 atau 229 ditugaskan menjadi wali, atau dalam kekuasaan bapak ibu atau
dewan perwalian yang mungkin diserahi anak-anak itu berdasarkan Pasal 214 alinea pertama,
maka dalam penetapan itu juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu.
Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h dalam hal ini
berlaku.

Pasal 230b
Pada penetapan dalam alinea pertama Pasal 229, setelah mendengar atau memanggil dengan
sah seperti yang dimaksud dalam alinea itu dan setelah mendengar dewan perwalian, bila ada
kekhawatiran yang beralasan, bahwa orang tua yang diserahi tugas perwalian, tidak akan
memberikan tunjangan secukupnya untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang masih
di bawah umur, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan juga, bahwa orang tua itu untuk
biaya hidup dan pendidikan anak tiap-tiap tiga bulan akan membayarkan kepada dewan
perwalian suatu jumlah yang dalam pada itu ditentukan. Ketentuan-ketentuan alinea kedua,
ketiga dan keempat Pasal 229 berlaku juga terhadap perintah ini.

Pasal 230c
Bila tidak ada perintah seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal sebelum ini, dewan
perwalian boleh menuntut pembayaran tunjangan itu lewat Pengadilan, setelah putusan
tentang perceraian perkawinan itu didaftarkan dalam daftar-daftar catatan sipil.

Pasal 230d
Dihapus dengan S. S. 1938-622.

Pasal 231
Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dan
perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijaminkan bagi mereka oleh
undang-undang, atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka.
Akan tetapi anak-anak itu tidak boleh menuntutnya, selain dengan cara yang sama dan dalam
keadaan yang sama seakan-akan tidak pernah terjadi perceraian perkawinan.

Pasal 232
Bila suami isteri yang bercerai itu dahulu kawin dengan gabungan harta bersama, pembagian
harta harus dilakukan berdasarkan dan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Bab VI.

Pasal 232a
Bila suami isteri itu kawin kembali satu sama lain, semua akibat perkawinan itu menurut
hukum dengan sendirinya timbul kembali, seakan-akan tidak pernah terjadi perceraian. Namun
hal ini tidak mengurangi kelanjutan berlakunya perbuatan-perbuatan yang sekiranya telah
dilakukan terhadap pihak-pihak ketiga selama waktu antara perceraian itu dengan perkawinan
baru, dan tidak mengurangi kelanjutan berlakunya penetapan-penetapan Hakim, yang
sekiranya telah memecat atau melepaskan suami isteri itu dan perwalian atas anak-anak mereka
sendiri, penetapan-penetapan mana harus dipandang sebagai pemecatan atau pelepasan dan
kekuasaan orang tua.
Segala persetujuan antara suami isteri yang bertentangan dengan ini adalah batal.

BAB XI

PISAH MEJA DAN RANJANG
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 233
Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau
isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan
atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan
penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang Iainnya.

Pasal 234
Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang sama seperti gugatan untuk
perceraian perkawinan.

Pasal 235
Suami atau isteri yang telah mengajukan gugatan untuk pisah meja dan ranjang, tidak dapat
diterima untuk menuntut perceraian perkawinan.

Pasal 236
Pisah meja dan ranjang juga boleh ditetapkan oleh hakim atas permohonan kedua suami isteri
bersama-sama, yang boleh diajukan tanpa kewajiban untuk mengajukan alasan tertentu. Pisah meja dan ranjang tidak boleh diizinkan, kecuali bila suami isteri itu telah kawin selama dua
tahun.

Pasal 237
Sebelum meminta pisah meja dan ranjang, suami isteri itu wajib mengatur dengan akta otentik
semua persyaratan untuk itu, baik yang bercerai pelaksanaan kekuasaan orang tua dan urusan
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Tindakan-tindakan yang telah mereka
rancang untuk dilaksanakan selama pemeriksaan Pengadilan, harus dikemukakan supaya
dikuatkan oleh Pengadilan Negeri, dan jika perlu, supaya diatur olehnya.

Pasal 238
Permintaan kedua suami isteri harus diajukan dengan surat permohonan kepada Pengadilan
Negeri tempat tinggal mereka; dan dalam surat itu harus dilampirkan baik salinan akta
perkawinan maupun salinan perjanjian yang dibicarakan dalam alinea pertama pasal yang lalu.

Pasal 239
Berkenaan dengan itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kedua suami isteri untuk
bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau Iebih anggota yang akan memberi
wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka.
Bila suami isteri itu bertahan dengan niat mereka, Hakim akan memerintahkan mereka untuk
menghadap lagi setelah lewat enam bulan. Bila ternyata ada alasan sah yang menghalangi
mereka untuk menghadap, maka Hakim yang ditunjukkan harus pergi ke rumah suami isteri
itu.
Bila suami isteri itu bertempat tinggal di luar daerah di mana Pengadilan Negeri itu bertempat
kedudukan, Pengadilan Negeri dapat menunjuk kepada kepala daerah setempat untuk
melakukan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam tiga alinea yang lalu. Pejabat yang telah
ditunjuk itu akan membuat berita acara tentang apa yang telah dilakukannya dan
mengirimkannya ke Pengadilan Negeri.
Bila salah seorang dan suami isteri atau kedua-duanya bertempat tinggal di luar Indonesia,
Pengadilan Negeri itu boleh memohon kepada seorang Hakim di negara tempat suami isteri
itu berdiam, untuk memanggil kedua suami isteri atau salah seorang menghadap kepadanya
dengan tujuan melakukan ikhtiar perdamaian, atau menugaskan hal itu kepada pejabat
perwakilan Indonesia di wilayah tempat suami isteri itu berdiam. Berita acara yang dibuat
mengenai hal itu harus dikirimkan kepada Pengadilan Negeri itu.

Pasal 240
Pengadilan Negeri harus mengambil keputusan enam bulan setelah berlangsungnya pertemuan
kedua. Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 230b dan 230c berlaku sama terhadap ibu dan bapak,
yang tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua.

Pasal 241
Bila permohonan yang diajukan ditolak, paling lambat satu bulan setelah diberikan keputusan,
suami isteri itu bersama-sama boleh mengajukan permohonan banding dengan surat
permohonan.

Pasal 242
Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri
tidak lagi wajib untuk tinggal bersama.

Pasal 243
Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk
pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan.

Pasal 244
Karena pisah meja dan ranjang, pengurusan suami atas harta isterinya ditangguhkan. Si isteri
mendapat kembali kekuasaan untuk mengurus hartanya, dan dapat memperoleh kuasa umum
dan Hakim untuk menggunakan barang-barangnya yang bergerak.

Pasal 245
Putusan-putusan mengenai pisah meja dan ranjang harus diumumkan secara terang-terangan.
Selama pengumuman terang-terangan ini belum berlangsung, putusan tentang pisah meja dan
ranjang tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 246
Ketentuan - ketentuan Pasal 210 sampai dengan 220, Pasal 222 sampai dengan 228, dan Pasal
231, berlaku juga terhadap pisah meja dan ranjang yang diminta oleh salah seorang dan suami
isteri terhadap yang lain.
Setelah mengucapkan putusan tentang pisah meja dan ranjang, Pengadilan Negeri setelah
mendengar dan memanggil dengan sah orang tua dan keluarga sedarah dan semenda anakanak yang masih di bawah umur, harus menetapkan siapa dan kedua orang tua itu yang akan
melakukan kekuasaan orang tua atas diri tiap-tiap anak, kecuali bila kedua orang tua itu telah
dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan
Hakim yang terdahulu yang mungkin telah memecat atau melepaskan mereka dan kekuasaan
orang tua.
Ketetapan ini berlaku setelah hari putusan tentang pisah meja dan ranjang memperoleh
kekuatan hukum yang pasti. Sebelum hari itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan
perlawanan serta banding pun tidak diperbolehkan.
Terhadap penetapan ini, pihak orang tua yang tidak ditugaskan untuk melaksanakan kekuasaan
orang tua, boleh melakukan perlawanan, bila atas panggilan termaksud dalam alinea kedua dia
tidak menghadap. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah
penetapan itu diberitahukan kepadanya. Pihak orang tua yang telah menghadap atas
pemanggilan dan tidak ditugaskan untuk melakukan kekuasaan orang tua, atau yang
perlawanannya ditolak, boleh mohon banding terhadap penetapan itu dalam waktu tiga puluh
hari setelah hari termaksud dalam alinea ketiga. Ketentuan Pasal 230b dan Pasal 230c berlaku
sama terhadap bapak dan ibu yang tidak diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua.
Terhadap pemeriksaan para orang tua berlaku alinea keempat Pasat 206.

Pasal 246a
Bila anak-anak yang masih di bawah umur itu belum berada dalam kekuasaan nyata orang yang
berdasarkan Pasal 246 dan Pasal 246a diserahi tugas melaksanakan kekuasaan orang tua, atau dalam kekuasaan bapak, ibu atau dewan perwalian yang mungkin diserahi anak-anak itu
berdasarkan alinea pertama Pasal 246 dan sesuai dengan Pasat 214, maka dalam penetapan itu
juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, ketiga
dan keempat serta kelima Pasat 319h dalam hal ini berlaku.
Pasal 246b
Berdasarkan keadaan yang timbul setelah putusan pisah meja dan ranjang mendapat kekuatan
hukum yang pasti, Pengadilan Negeri boleh mengadakan perubahan pada penetapanpenetapan, yang telah diberikan berdasarkan alinea kedua pasal yang lalu, atas permohonan
kedua orang tua atau salah seorang dan mereka, setelah mendengar dan memanggil dengan sah
kedua orang tua dan para keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang masih di bawah
umur. Penetapan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera meskipun ada perlawanan
atau banding, dengan atau tanpa jaminan.
Ketentuan alinea keempat dan kelima Pasal 206 dalam hal ini berlaku.

Pasal 247
setelah mempertimbangkan perjanjian yang dibicarakan dalam alinea pertama Pasal 237,
Hakim mengabulkan permintaan pisah meja dan ranjang atas permohonan kedua suami isteri,
maka pisah meja dam ranjang itu memperoleh segala akibat yang dijanjikan dalam perjanjian
itu.

Pasal 248
Pisah meja dan ranjang menurut hukum dengan sendirinya batal karena perdamaian suami
isteri, dan perdamaian ini menghidupkan kembali segala akibat dan perkawinan mereka, tanpa
mengurangi berlangsungnya terus kekuatan perbuatan-perbuatan terhadap pihak-pihak ketiga,
yang sekiranya telah dilakukan dalam tenggang waktu antara perpisahan itu dan
perdamaiannya. Semua persetujuan suami isteri yang bertentangan dengan ini adalah batal.

Pasal 249
Bila putusan yang menyatakan suami isteri pisah meja dan ranjang sudah diumumkan secara
jelas, suami isteri itu tidak boleh menerapkan berlakunya akibat-akibat perdamaian mereka
terhadap pihak ketiga, bila mereka tidak mengumumkan secara jelas, bahwa pisah meja dan
ranjang itu telah tiada.

BAB XII

KEBAPAKAN DAN ASAL KETURUNAN ANAK-ANAK
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Anak-anak Sah
Pasal 250 Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai
bapaknya.

Pasal 251
Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat
diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:
1. bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau
memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya;
3. bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 252
Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa
sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah
berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan
isterinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja.
Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak
itu sebagai anaknya.

Pasal 253
Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinaan, kecuali bila kelahiran
anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperankan untuk menjadikan hal
itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu.

Pasal 254
Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan
pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa mengurangi hak
isterinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadikan bukti
bahwa suaminya adalah bapak anak itu.
Bila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami isteri itu tidak
menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah.

Pasal 255
Anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah bubarnya perkawinan adalah tidak sah.
Bila kedua orang tua seorang anak yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusnya perkawinan
kawin kembali satu sama lain, si anak tidak dapat memperoleh kedudukan anak sah selain
dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini.

Pasal 256
Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal 251,252,253, dan 254, pengingkaran keabsahan
anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak
itu, atau di sekitar itu;
dalam waktu dua bulan setelah dia kembali, bila dia telah tidak berada di situ; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu telah
disembunyikan terhadapnya.
Semua akta yang dibuat di luar Pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai
kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka Hakim.
Bila suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta dibuat di luar Pengadilan, meninggal
dunia dalam jangka waktu tersebut di atas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu
baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum mereka.

Pasal 257
Tuntutan hukum yang diajukan oleh suami itu gugur bila para ahli waris tidak melanjutkannya
dalam waktu dua bulan, terhitung dari hari meninggalnya suami.

Pasal 258
Bila suami meninggal dia menerapkan haknya dalam hal ini, padahal waktunya untuk itu masih
berjalan, maka para ahli warisnya tidak dapat mengingkari keabsahan anak itu selain dalam hal
tersebut Pasal 252.
Gugatan untuk membantah keabsahan anak itu harus dimulai dalam waktu dua bulan
terhitung sejak anak itu memiliki harta benda suami, atau sejak para ahli warisnya terganggu
dalam memilikinya oleh anak.

Pasal 259
Dalam hal-hal di mana para ahli warisnya, berkenaan dengan pasal-pasal 256,257,dan 258
mempunyai wewenang untuk memulai atau melanjutkan suatu gugatan untuk membantah
keabsahan seorang anak, mereka akan memperoleh jangka waktu satu tahun, bila salah seorang
atau lebih dari mereka bertempat tinggal di luar negeri.
Dalam hal ada perang di laut, jangka waktu itu dilipatduakan.
Dengan S.1946-67 yang berlaku 13 Juli 1946, ditentukan:
1. Hakim yang menangani gugatan yang dilakukan atau memungkinkan dilakukan untuk
mengingkari keabsahan anak, berwenang sampai pada waktu yang akan ditentukan oleh
Presiden, untuk memperpanjang jangka waktu yang diatur dalam Pasal 256 sampai 259
Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk mengingkari keabsahan seorang anak
dengan akta yang dibuat di luar pengadilan, untuk mengajukan suatu gugatan
pengingkaran semacam itu, atau untuk melanjutkan gugatan demikian dengan jangka
waktu tertentu, ataupun sampai saat tertentu, bila pengindahan jangka waktu tersebut di
atas karena keadaan-keadaan luar biasa, selayaknya tidak dapat diharapkan.
2. Perpanjangan waktu termaksud dalam ayat (1) boleh diberikan oleh Hakim karena
jabatan.

Pasal 260
Semua gugatan untuk mengingkari keabsahan seorang anak harus ditujukan kepada wali yang
secara khusus diperbantukan kepada anak itu, dan ibunya harus dipanggil dengan sah untuk
sidang itu.

Pasal 261
Asal keturunan anak-anak sah dibuktikan dengan akta-akta kelahiran yang didaftarkan dalam
daftar-daftar Catatan Sipil.
Bila tidak ada akta demikian, cukuplah bila seorang anak telah mempunyai kedudukan tak
terganggu sebagai anak sah.

Pasal 262
Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena
perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di
dalamnya.
Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah:
bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya;
bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus
dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya;
bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya;
bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya.

Pasal 263
Tiada seorang pun dapat menyandarkan diri pada kedudukan yang bertentangan dengan
kedudukan yang nyata dinikmatinya dan sesuai dengan akta kelahirannya, dan sebaliknya tiada
seorang pun dapat menyanggah kedudukan yang dimiliki seorang anak sesuai dengan akta
kelahirannya.

Pasal 264
Bila tidak ada akta kelahiran dan tidak nyata pemilikan kedudukan yang tak terputus-putus, dan
bila anak itu didaftarkan dengan nama-nama palsu dalam daftar-daftar Catatan Sipil atau
seakan-akan dilahirkan dari bapak ibu yang tidak dikenal, maka asal keturunannya dapat
dibuktikan dengan saksi-saksi.
Namun pembuktian dengan cara demikian tidak boleh diperkenankan, kecuali bila ada bukti
permulaan tertulis, atau bila dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa
yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, dapat dianggap cukup berbobot untuk
memperkenankan pembuktian demikian.

Pasal 265
Bukti permulaan tertulis adalah surat-surat ke luar, daftar-daftar dan surat-surat rumah tangga
bapak atau ibu, atau akta-akta notaris atau akta-akta di bawah tangan yang berasal dari pihakpihak yang tersangkut dalam perselisihan, atau bila masih hidup, mereka yang sedianya
berkepentingan dalam perselisihan itu.

Pasal 266
Bukti lawan itu terdiri dari segala alat bukti yang cocok untuk menunjukkan, bahwa orang yang
menyandarkan diri pada asal keturunannya bukan anak dari ibu yang diakuinya sebagai ibunya,
atau juga bila soal ibu telah dibuktikan bahwa dia bukan anak dari suami ibu itu.

Pasal 267
Hanya Hakim perdatalah yang berwenang untuk mengadili tuntutan-tuntutan akan suatu
kedudukan.

Pasal 268
Tuntutan pidana karena kejahatan penggelapan kedudukan tidak dapat dilancarkan sebelum
keputusan akhir atas sengketa mengenai kedudukan itu diucapkan.
Akan tetapi kejaksaan bebas untuk melancarkan suatu tuntutan pidana seperti itu, bila pihakpihak yang berkepentingan tinggal diam, asalkan ada bukti permulaan tertulis, sesuai dengan
ketentuan Pasal 265, dan pada permulaan pemeriksaan pidana telah dinyatakan adanya bukti
permulaan.

Pasal 269
Gugatan untuk menarik kembali kedudukan terhadap anak, tidak terkena ketentuan lewat
waktu.

Pasal 270
Para ahli waris anak yang tidak memperjuangkan kedudukannya, tidak dapat melancarkan
gugatan seperti itu, kecuali bila anak meninggal waktu masih di bawah umur atau dalam tiga
tahun setelah menjadi dewasa.

Pasal 271
Namun para ahli waris dapat melanjutkan tuntutan hukum demikian, bila hal itu telah dimulai
oleh anak itu, kecuali bila anak itu tidak melanjutkan tuntutannya selama tiga tahun sejak
tindakan acara yang terakhir dilakukan.

Pasal 271a
Orang yang gugatannya untuk memperjuangkan suatu kedudukan perdata atau untuk
mengingkari keabsahan seorang anak dikabulkan, setelah putusan itu memperoleh kekuatan
hukum yang pasti, harus menyeluruh melakukan pendaftaran putusan itu dalam daftar
kelahiran yang sedang berjalan di tempat kelahiran anak itu didaftar. Hal ini harus diterangkan
pula pada margin akta kelahiran itu.

BAGIAN 2
Pengesahan Anak-anak Luar Kawin
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 272
Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh
perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan
mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu
terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Pasal 273
Anak yang dilahirkan dari orang tua, yang tanpa memperoleh dispensasi dari Pemerintah tidak
boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu
dalam akta kelahiran.

Pasal 274
Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui
anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari
Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung.

Pasal 275
Dengan cara yang sama seperti yang diatur dalam pasal yang lalu, dapat juga disahkan anak di
luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang;
1. bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka,
perkawinan mereka tidak jadi dilaksanakan;
2. bila anak itu dilahirkan oleh seorang ibu, yang termasuk golongan Indonesia atau yang
disamakan dengan golongan itu; bila ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatankeberatan penting terhadap perkawinan orang tua itu, menurut pertimbangan Presiden.

Pasal 276
Dalam hal-hal seperti yang dinyatakan dalam dua pasal yang tersebut terakhir, Mahkamah
Agung, bila menganggap perlu, sebelum memberikan nasihatnya, harus mendengar atau
memerintahkan untuk mendengar keluarga sedarah si pemohon, dan bahkan dapat
memerintahkan bahwa permohonan pengesahan itu diumumkan dalam Berita Negara.

Pasal 277
Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat
pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku
ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu.

Pasal 278
Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 275, pengesahan itu hanya berlaku mulai dari
diberikannya surat pengesahan Presiden; hal itu tidak boleh berakibat merugikan anak-anak
sah sebelumnya dalam hal pewarisan, demikian pula hal itu tidak berlaku bagi keluarga sedarah
lainnya dalam hal pewarisan, kecuali bila mereka yang terakhir ini telah menyetujui pemberian
surat pengesahan itu.

Pasal 279
Dengan cara yang sama dan menurut ketentuan yang sama seperti yang tercantum dalam
pasal-pasal yang lalu, anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan, boleh juga
disahkan; pengesahannya itu berakibat menguntungkan keturunan itu.
BAGIAN 3
Pengakuan Anak-anak Luar Kawin (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 280
Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu
dan bapak atau ibunya.

Pasal 281
Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum
diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan.
Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil,
dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus
dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.
Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang
berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya.
Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh
dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282
Pengakuan anak di luar kawin oleh orang yang masih di bawah umur tidak ada harganya,
kecuali jika orang yang masih di bawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas
tahun, dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan, penipuan atau bujukan.
Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia
mencapai umur sembilan belas tahun.

Pasal 283
Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh
diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Pasal 284
Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu
termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak
menyetujui pengakuan itu.
Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat
lain daripada terhadap bapaknya.
Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau
golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari
hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan
pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin
dengan bapak.

Pasal 285
Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk
kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri
maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.
Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua
tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang
yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

Pasal 286
Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap tuntutan yang
dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam
hal itu.

Pasal 287
Dilarang menyelidiki siapa bapak seorang anak.
Namun dalam hal kejahatan tersebut dalam Pasal 285 sampai dengan 288, 294, dan 332 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, bila saat dilakukannya kejahatan itu bertepatan dengan saat
kehamilan perempuan yang terhadapnya dilakukan kejahatan itu, maka atas gugatan pihak yang
berkepentingan orang yang bersalah boleh dinyatakan sebagai bapak anak itu.

Pasal 288
Menyelidiki siapa ibu seorang anak, diperkenankan.
Namun dalam hal itu, anak wajib melakukan pembuktian dengan saksi-saksi kecuali bila telah
ada bukti permulaan tertulis.

Pasal 289
Tiada seorang anak pun diperkenankan menyelidiki siapa bapak atau ibunya, dalam hal-hal di
mana menurut Pasal 283 pengakuan tidak boleh dilakukan.

BAB XIII

KEKELUARGAAN SEDARAH DAN SEMENDA
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 290
Kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang
adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang
sama.
Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut
derajat.

Pasal 291
Urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan
derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan
dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama.

Pasal 292
Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas.
Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir
adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.

Pasal 293
Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran;
dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada
dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya;
sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak
dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya.

Pasal 294
Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula
antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya
antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara
ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada
dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

Pasal 295
Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian
antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.
Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak isteri dan sebaliknya tidak ada
kekeluargaan semenda.

Pasal 296
Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat
kekeluargaan sedarah.

Pasal 297
Dengan terjadinya suatu perceraian, kekeluargaan semenda antara salah satu dari suami isteri
dan para keluarga sedarah dari pihak yang lain tidak dihapuskan.

BAB XIV

KEKUASAAN ORANG TUA
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1
Akibat-akibat Kekuasaan Orang tua Terhadap Pribadi Anak Pasal 298
Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya.
Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur.
Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari
kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Bagi yang sudah dewasa berlaku
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bagian 3 bab ini.

Pasal 299
Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan
kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari
kekuasaan itu.

Pasal 300
Kecuali jika terjadi pelepasan atau pemecatan dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah
meja dan ranjang, bapak sendiri yang melakukan kekuasaan itu.
Bila bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua,
kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja
dan ranjang.
Bila ibu juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang
wali sesuai dengan Pasal 359.

Pasal 301
Tanpa mengurangi ketentuan dalam hal pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan
ranjang, perceraian perkawinan, serta pisah meja dan ranjang, orang tua itu wajib untuk tiaptiap minggu, tiap-tiap bulan dan tiap-tiap tiga bulan, membayar kepada dewan wali sebanyak
yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri atas tuntutan dewan itu, untuk kepentingan
pemeliharaan dan pendidikan anak mereka yang di bawah umur, pun sekiranya mereka tidak
mempunyai kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu dan tidak dibebaskan atau
dipecat dari itu.

Pasal 302
Bila bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai alasan-alasan yang
sungguh-sungguh untuk merasa tidak puas akan kelakuan anaknya, maka Pengadilan Negeri,
atas permohonannya atau atas permohonan dewan wali, asal dewan ini diminta olehnya untuk
itu dan melakukannya untuk kepentingannya, boleh memerintahkan penampungan anak itu
selama waktu tertentu dalam suatu lembaga negara atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri
Kehakiman. Penampungan ini dibiayai oleh anak itu; penampungan itu tidak boleh
diperintahkan untuk lebih lama dari enam bulan berturut-turut, bila pada waktu penetapan itu
anak belum mencapai umur empat belas tahun, atau bila pada waktu penetapan itu dicapai
umur tersebut, paling lama satu tahun dan sekali-kali tidak boleh melewati saat dia mencapai
kedewasaan.
Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penampungan sebelum mendengar dewan
perwalian dan dengan tidak mengurangi ketentuan alinea pertama Pasal 303, sebelum mendengar anak itu; bila orang tua yang satu lagi tidak kehilangan kekuasaan orang tua, maka
dia pun harus didengar lebih dahulu setidak-tidaknya dipanggil dengan sah. Alinea keempat
Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan tersebut terakhir.

Pasal 303
Bila anak itu tidak menghadap untuk didengar pada hari yang ditentukan, Pengadilan Negeri
harus menunda pemeriksaan itu sampai hari yang kemudian ditentukan, dan harus
memerintahkan agar hari itu anak dibawa kehadapannya oleh juru sita atau polisi; penetapan
ini dilaksanakan atas perintah kejaksaan; bila ternyata hari itu anak tidak menghadap, maka
Pengadilan Negeri tanpa mendengar anak, boleh memerintahkan penampungan atau
menolaknya.
Dalam hal ini tidak usah diindahkan tertib acara selanjutnya, kecuali perintah untuk
penampungan yang tidak usah dinyatakan alasan-alasannya.
Apabila Pengadilan dalam penetapannya memutuskan, bahwa orang yang melakukan
kekuasaan orang tua dan anak itu tidak mampu membiayai penampungan itu, maka segala
biaya dibebankan kepada negara.
Penetapan yang memerintahkan penampungan itu harus dilaksanakan atas perintah kejaksaan
atas permohonan orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Pasal 304
Dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak itu sewaktu-waktu boleh dilepaskan dan lembaga
seperti yang dimaksud Pasal 302, bila alasan penampungan itu tidak ada lagi atau bila keadaan
jasmaninya atau keadaan rohaninya tidak mengizinkan untuk tinggal lebih lama lagi di situ.
Orang yang menjalankan kekuasaan orang tua tetap bebas untuk memperpendek waktu
penampungan yang ditentukan dalam perintah. Untuk perpanjangan, harus diindahkan lagi apa
yang ditentukan dalam Pasal 302 dan 303.
Pengadilan Negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan itu setiap kali untuk jangka
waktu yang lebih dan enam bulan berturut-turut, perintah itu tidak boleh diberikan sebelum
kepala lembaga tempat anak tinggal waktu permohonan untuk perpanjangan diajukan, atau
orang yang menggantikannya didengar atas permohonan itu, jika perlu secara tertulis.

Pasal 305
Dihapus dengan S. 1927- 31 jis. 390,421.

Pasal 306
Anak di luar kawin yang diakui sebagai sah sama sekali berada di bawah perwalian.
Pasal 298 berlaku baginya.
Ketentuan Pasal 301 berlaku bagi orang yang telah mengakui anak luar kawin yang belum
dewasa, bila ía tidak melakukan kekuasaan perwalian atas anak itu tanpa dibebaskan atau
dipecat dari itu.

BAGIAN 2
Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua Terhadap Barang-barang Anak

Pasal 307
Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah
umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi
ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e.
Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang dihibahkan atau diwasiatkan kepada
anak-anak, baik dengan akta antar yang sama-sama masih hidup maupun dengan surat wasiat,
dengan ketentuan bahwa pengurusan atas barang-barang itu akan dilakukan oleh seorang
pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang
tua.
Bila pengurusan yang diatur demikian, karena alasan apa pun juga sekiranya hapus, maka
barang-barang termaksud beralih pengelolaannya kepada orang yang melakukan kekuasaan
orang tua.
Meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas, orang yang melakukan
kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk minta perhitungan dan pertanggungjawaban dari
orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa.

Pasal 308
Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya,
harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari
barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya.
Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya
bertanggung jawab atas hak miliknya.

Pasal 309
Dia tidak boleh memindahtangankan barang-barang anak-anaknya yang masih di bawah umur,
kecuali dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang diatur dalam Bab XV Buku Pertama
mengenai pemindahtanganan barang-barang kepunyaan anak-anak di bawah umur.

Pasal 310
Dalam hal-hal di mana dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka anak-anak ini harus diwakili oleh pengampu
khusus yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 311
Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil
dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa.
Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu, dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau
perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka
yang masih di bawah umur.
Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang
orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua
atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil.

Pasal 312
Dengan hak menikmati hasil itu, terkait kewajiban-kewajiban:
1. hal-hal yang diwajibkan bagi pemegang hak pakai hasil.
2. pemeliharaan dan pendidikan anak-anak itu, sesuai dengan harta kekayaan mereka yang
disebut terakhir;
3. pembayaran semua angsuran dan bunga atas uang pokok;
4. biaya penguburan anak.

Pasal 313
Hak menikmati hasil tidak terjadi:
1. terhadap barang-barang yang diperoleh anak-anak itu sendiri dari pekerjaan dan usaha
sendiri:
2. terhadap barang-barang yang dihibahkan dengan akta semasa pewaris masih hidup atau
dihibahkan dengan wasiat kepada mereka, dengan persyaratan tegas, bahwa kedua orang
tua mereka tidak berhak menikmati hasilnya.

Pasal 314
Hak menikmati hasil terhenti dengan kematian anak-anak itu.

Pasal 315
Bapak atau ibu yang hidup terlama, sekiranya telah lalai untuk menyelenggarakan pendaftaran
sesuai dengan Pasal 127, oleh kelalaian itu kehilangan hak menikmati hasil atas seluruh barangbarang kepunyaan anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Pasal 316
Dihapus dengan S. 1927 - 31 jis. 390,421.

Pasal 317
Dihapus dengan S. 1927 - 31 jis. 390,421.

Pasal 318
Bila hak menikmati hasil itu hilang berdasarkan Pasal 315, Pengadilan Negeri menetapkan
pembayaran kepada orang tua yang hidup terlama suatu tunjangan tahunan dan pendapatan
anak-anaknya agar dipergunakan untuk mengajukan pendidikan mereka selama mereka masih
di bawah umur.

Pasal 319
Bapak atau ibu anak-anak di luar kawin yang diakui secara sah, tidak mempunyai hak
menikmati hasil atas barang-barang kepunyaan anak-anak itu.

BAGIAN 2A
Pembebasan dan Pemecatan dan Kekuasaan Orang tua (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 319a
Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua dapat dibebaskan dan kekuasaan orang
tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas
permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak
cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anakanaknya dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan ini berdasarkan
hal lain.
Bila Hakim menganggap perlu untuk kepentingan anak-anak, masing-masing dan orang tua,
sejauh belum kehilangan kekuasaan orang tua, boleh dipecat dan kekuasaan orang tua, baik
terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan orang tua
yang lainnya atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak itu, sampai
dengan derajat keturunan keempat, atau dewan perwalian, atau Kejaksaan atas dasar:
1. menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara
dan mendidik seorang anak atau lebih;
2. berkelakuan buruk;
3. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena sengaja ikut serta dalam suatu
kejahatan dengan seorang anak yang masih di bawah umur yang ada dalam
kekuasaannya;
4. dijatuhi hukuman yang tidak dapat ditarik kembali karena melakukan kejahatan yang
tercantum dalam Bab 13, 14, 15, 18, 19, dan 20, Buku Kedua Kitab Undang-undang
Hukum Pidana, terhadap seorang di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya;
5. dijatuhi hukuman badan yang tidak dapat ditarik kembali untuk dua tahun atau lebih.
6. Dalam pasal ini pengertian kejahatan meliputi juga keikutsertaan membantu dan
percobaan melakukan kejahatan.

Pasal 319b
Permohonan atau tuntutan yang dimaksud dalam pasal yang lalu, harus memuat peristiwaperistiwa dan keadaan-keadaan yang menjadi dasarnya, dan diajukan bersama dengan suratsurat yang diperlukan sebagai bukti kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang tua yang
dimintakan pembebasannya atau pemecatannya, atau bila tidak ada tempat tinggal yang
demikian, kepada pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang terakhir, atau bila permohonan
atau tuntutan itu mengenai pembebasan atau pemecatan salah seorang dan orang tua yang
diserahi tugas melakukan kekuasaan orang tua setelah pisah meja dan ranjang. Dalam
permohonan atau tuntutan itu oleh Panitera Pengadilan harus dicatat terlebih dahulu
pengajuannya. Kemudian salinan permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat tersebut di
atas harus disampaikan secepatnya oleh panitera Pengadilan Negeri kepada dewan perwalian,
kecuali bila permohonan atau tuntutan untuk pelepasan atau pemecatan itu diajukan oleh
dewan perwalian sendiri.
Dalam permohonan atau tuntutan akan pembebasan, sedapat-dapatnya diberitahukan juga
dengan cara bagaimana kekuasaan orang tua atau perwaliannya harus diatur, dan dalam setiap
permohonan atau tuntutan termaksud dalam pasal yang lalu, harus disebut juga nama kedua
orang tua, tempat tinggal dan tempat kediaman mereka sejauh hal ini diketahui, nama dan
tempat tinggal keluarga sedarah atau semenda, yang menurut Pasal 333 harus dipanggil, demikian pula nama dan tempat tinggal para saksi yang sekiranya dapat membuktikan
peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan tersebut.
Pembebasan tidak boleh diperintahkan, bila orang yang melakukan kekuasaan orang tua
menentangnya.

Pasal 319c
Pengadilan Negeri mengambil keputusan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah
kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda anak itu dan setelah mendengar dewan
perwalian. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya saksi-saksi yang ditunjuk dan
dipilih olehnya, baik dari keluarga sedarah atau semenda maupun dan luar mereka, dipanggil
untuk didengar di bawah sumpah.
Bila kedua orang tua atau saksi-saksi yang harus didengar bertempat tinggal di luar daerah
hukum pengadilan negeri, maka tugas mendengar itu boleh dilimpahkan dengan cara seperti
yang ditentukan bagi keluarga sedarah atau semenda dalam Pasal 333.
Anak kalimat terakhir alinea keempat Pasal 206 berlaku juga bagi kedua orang tua.

Pasal 319d
Semua panggilan dilakukan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 bagi keluarga
sedarah dan semenda, tetapi bila harus dilakukan panggilan terhadap seseorang yang tempat
tinggalnya tidak diketahui, hal itu harus segera dipasang oleh Panitera dalam satu atau beberapa
surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri itu. Panggilan terhadap orang yang
pembebasannya atau pemecatannya dan kekuasaan orang tua dimohon atau dituntut, harus
disertai keterangan singkat tentang isi permohonan atau tuntutan itu, kecuali bila tempat
tinggalnya tidak diketahui.
Bila perlu Pengadilan Negeri boleh juga mendengar orang-orang selain mereka yang telah
ditunjuk, sebagai saksi di bawah sumpah, pula orang-orang yang telah menghadap pada hari
yang ditentukan itu, dan boleh pula menetapkan akan memeriksa saksi-saksi lebih lanjut; saksisaksi terakhir ini harus ditunjuk dalam penetapan itu dan harus dipanggil dengan cara yang
sama.

Pasal 319e
Selama pemeriksaan, setiap penduduk Indonesia yang berwenang untuk melakukan perwalian
itu dan setiap pengurus perkumpulan, yayasan dan lembaga amal boleh mengajukan
permohonan kepada pengadilan negeri supaya ditugaskan memangku perwalian itu. Pengadilan
Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk didengar tentang surat permohonan
itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut.
Jika permohonan atau tuntutan itu dikabulkan, suami atau isteri orang yang dibebaskan atau
dipecat dan kekuasaan orang tua, dengan sendirinya menurut hukum harus melakukan
kekuasaan orang tua, kecuali bila dia juga telah dibebaskan atau dipecat.
Namun demikian, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan Kejaksaan atau
karena jabatan, Pengadilan Negeri boleh membebaskannya juga dan kekuasaan orang tua, bila
ada alasan untuk itu. Terhadap pembebasan mi berlaku alinea terakhir Pasal 319b.
Bila terjadi pembebasan seperti itu, demikian pula bila suami atau isterinya juga telah
dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, maka pengadilan negeri harus mengadakan
perwalian bagi anak-anak yang terlepas dan kekuasaan orang tua. Dalam penetapan tentang pembebasan atau pemecatan itu, orang tua yang kehilangan
kekuasaan orang tua, harus dijatuhi hukuman memberikan perhitungan dan
pertanggungjawaban kepada isterinya atau suaminya, atau kepada dewan perwalian.
Bila anak-anak yang diserahkan kepada kekuasaan orang tua atau perwalian beberapa orang,
mempunyai hak milik bersama atas barang-barang maka Pengadilan Negeri boleh menunjuk
salah seorang dan mereka atau orang lain untuk mengurus barang-barang itu, dengan jaminanjaminan yang ditetapkan Pengadilan Negeri, sampai diadakan pemisahan dan pembagian
menurut Bab 17 Buku Kedua.

Pasal 319f
Pemeriksaan perkara ini berlangsung dalam sidang tertutup.
Keputusan beserta alasan-alasannya harus diucapkan di muka umum sesegera mungkin setelah
pemeriksaan terakhir; keputusan ini boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera meskipun ada
perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan, dan semuanya atas naskah aslinya.
Bila orang yang dimohon atau dituntut pembebasannya atau pemecatannya itu atas panggilan
tidak datang, maka ia boleh mengajukan perlawanan dalam tiga puluh hari setelah keputusan
atau akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau yang dibuat untuk melaksanakan hal itu
disampaikan kepadanya, atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak
memberi kesimpulan bahwa keputusan atau permulaan pelaksanaannya telah diketahui
olehnya.
Orang yang permohonannya atau Kejaksaan yang tuntutannya untuk pembebasan atau
pemecatan dan kekuasaan orang tua ditolak, dan orang yang dibebaskan atau dipecat dan
kekuasaan orang tua kendati telah menghadap setelah dipanggil, demikian pula orang yang
perlawanannya ditolak, boleh naik banding dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan
diucapkan.
Bila tujuan permohonan atau tuntutan itu adalah pembebasan atau pemecatan dan kekuasaan
orang tua, maka selama pemeriksaan Pengadilan Negeri bebas untuk menghentikan sementara
pelaksanaan, kekuasaan orang tua, seluruhnya atau sebagian dan menyerahkan wewenang atas
diri dan barang-barang anak-anak itu, sekiranya Pengadilan Negeri menganggap hal itu perlu,
kepada suami atau isteri orang yang digugat, atau kepada orang yang ditunjuk oleh dewan
perwalian, atau kepada dewan perwalian.
Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak diperkenankan mengajukan
perlawanan atau naik banding. Penetapan itu tetap berlaku sampai keputusan tentang
pemecatan memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
Biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak di bawah umur, yang menurut alinea
kelima harus dikeluarkan oleh orang yang ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau oleh dewan
perwalian, boleh diambil dan harta kekayaan dan pendapatan anak-anak yang masih di bawah
umur, dan jika anak-anak itu tidak mampu, dan harta kekayaan dan pendapatan orang tua
mereka; kedua orang tua ini bertanggung jawab atas biaya-biaya itu secara tanggungmenanggung.
Orang yang mengajukan tuntutan di muka Hakim untuk perhitungan dan pertanggungjawaban
demikian, harus dianggap telah mendapat izin dan Hakim untuk beperkara secara cuma-cuma.
Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang pernah mengajukan tuntutan demikian tetapi
ditolak tuntutannya.

Pasal 319g
Orang yang telah dilepaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, baik atas permohonan
sendiri ataupun atas permohonan mereka yang berwenang untuk memohon pembebasan atau
pemecatan menurut Pasal 319a, atau atas tuntutan kejaksaan, boleh diberi kekuasaan orang tua
kembali atau diangkat menjadi wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur, bila ternyata
bahwa peristiwa-peristiwa yang telah mengakibatkan pembebasan atau pemecatan, tidak lagi
menjadi halangan untuk pemulihan atau pengangkatan itu. Demikian pula orang yang telah
dibebaskan atau dipecat dan perwalian atas anak-anaknya sendiri dan kemudian kawin kembali
dengan suami atau isteri yang dahulu, selama perkawinan itu, boleh diberi kekuasaan orang tua
kembali. Permohonan atau tuntutan untuk itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang
dulu menangani permohonan atau tuntutan untuk pembebasan atau pemecatan, kecuali bila
yang dibebaskan atau dipecat itu pisah meja dan ranjang, atau perkawinannya dibubarkan oleh
perceraian perkawinan atau setelah pisah meja dan ranjang; dalam hal kekecualian ini, semua
permohonan atau tuntutan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah menangani
permohonan atau tuntutan untuk pisah meja dan ranjang, perceraian atau pembubaran
perkawinan.
Pengadilan Negeri, sebelum mengambil keputusan, harus mendengar atau memanggil dengan
sah, jika mungkin, kedua orang tua, keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak, beserta
dewan perwalian; bila anak-anak itu berada di bawah perwalian, yang harus didengar atau
dipanggil dengan sah adalah wali atau pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga amal yang
ditugaskan melakukan perwalian, dan wali pengawasannya. Bila perlu, Pengadilan Negeri boleh
memerintahkan agar saksi-saksi yang dipilih, baik dan keluarga sedarah maupun dan keluarga
semenda, didengar di bawah sumpah.
Bila saksi-saksi yang harus didengar itu bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah
hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa permintaan, maka pemeriksaan boleh dilimpahkan
dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 333 terhadap keluarga sedarah dan semenda.
Ketentuan dalam anak kalimat terakhir dan alinea keempat Pasal 206 berlaku kecuali bagi para
saksi.
Pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup. Keputusan beserta alasan-alasannya
harus diucapkan di muka umum. Keputusan itu boleh dinyatakan dapat dilaksanakan segera
meskipun ada perlawanan atau banding, dengan atau tanpa jaminan, semuanya atas naskah
aslinya.
Terhadap keputusan yang mengabulkan permohonan atau tuntutan, orang tua yang dengan itu
kehilangan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, bila ia telah tidak menghadap atas
panggilan, boleh melakukan perlawanan dalam tiga puluh hari setelah keputusan itu atau suatu
akta yang dibuat berdasarkan hal itu atau untuk pelaksanaannya telah disampaikan kepadanya
secara pribadi, atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang tak dapat tidak memberi
kesimpulan bahwa keputusan itu atau pelaksanaannya yang telah dimulai diketahui olehnya.
Dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan diucapkan, permohonan banding boleh
diajukan oleh orang yang permohonannya ditolak, atau oleh Kejaksaan yang tuntutannya
ditolak, serta oleh orang yang telah didengar dan meskipun menentangnya, terhadapnya
permohonan dan tuntutan itu dikabulkan.

Pasal 319h
Bila anak-anak yang masih di bawah umur tidak nyata-nyata berada dalam kekuasaan orang
atau pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga amal, yang mendapat tugas melakukan
kekuasaan orang tua atau perwalian berdasarkan keputusan hakim termaksud dalam bagian ini,
atau dalam kekuasaan orang tua atau dewan perwalian yang mungkin kepadanya anak-anak itu dipercayakan berdasarkan penetapan termaksud dalam Pasal 319f, alinea kelima, maka dalam
keputusan itu juga harus diperintahkan penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang
berdasarkan keputusan itu mendapat kekuasaan atas anak-anak yang masih di bawah umur itu.
Bila orang yang memegang kekuasaan nyata atas anak-anak yang di bawah umur itu menolak
untuk menyerahkan anak-anak itu, maka pihak yang menurut keputusan hakim mendapat
kekuasaan atas anak-anak itu, dapat berusaha agar penyerahan dilakukan oleh juru sita yang
diserahi tugas olehnya untuk melaksanakan keputusan itu.
Keputusan itu tidak boleh dilaksanakan sebelum disampaikan kepada pihak yang kekuasaannya
atas anak-anak itu dicabut, serta kepada pihak yang kekuasaannya yang nyata anak-anak di
bawah umur itu berada.
Keputusan itu tidak boleh dilaksanakan sebelum disampaikan kepada pihak yang kekuasaannya
atas anak-anak itu dicabut, serta kepada pihak yang dalam kekuasaannya yang nyata anak-anak
di bawah umur itu berada.
Bila terjadi perlawanan secara nyata, juru sita boleh meminta bantuan Polisi.
Juru sita boleh memasuki setiap tempat anak-anak yang di bawah umur berada atau
diperkirakan berada; tetapi bila anak-anak yang di bawah umur itu berada atau diperkirakan
berada dalam rumah, yang dilarang oleh penghuninya dimasuki atau yang pintu-pintunya
terkunci, juru sita boleh menghubungi kepala daerah setempat, atau pegawai yang ditunjuk
oleh kepala daerah itu, dan dalam kehadirannya masuk ke dalam rumah itu. Kehadiran kepala
daerah atau seorang pegawai dan apa yang dilakukan dalam kehadirannya berdasarkan pasal
ini, harus dicantumkan dalam berita acara pelaksanaan yang harus ditandatangani juga olehnya.

Pasal 319i
Kejaksaan, baik jika terjadi peristiwa yang dapat menjadi alasan untuk mengadakan pemecatan
dan kekuasaan orang tua, maupun jika ada anak di bawah umur yang terlantar atau tanpa
pengawasan, berhak mempercayakan anak di bawah umur itu untuk sementara kepada dewan
perwalian, sampai pengadilan mengangkat seorang pemangku kekuasaan orang tua atau
perwalian, atau sampai pengadilan menetapkan tidak perlu diadakan pengangkatan dan
ketetapan ini mendapat kekuatan tetap. Ketentuan alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 319f
berlaku dalam hal ini.
Bila Kejaksaan mempergunakan wewenang termaksud di atas sebelum mengajukan
permohonan atau tuntutan untuk pemecatan itu, kepada Hakim dan wajib mengajukan
tuntutan itu sesegera mungkin.
Perintah untuk menyerahkan pengawasan anak yang di bawah umur kepada dewan perwalian,
menghentikan pelaksanaan kekuasaan orang tua sejauh hal itu mengenai diri anak itu.
Bila pihak yang bersangkutan menolak untuk menyerahkan anak yang masih di bawah umur
itu kepada dewan perwalian, maka Kejaksaan berhak memerintahkan juru sita membawa anak
itu kepada dewan perwalian atau memerintahkan polisi untuk melaksanakan surat perintahnya.
Ketentuan alinea ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 319j
Orang yang dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua, wajib memberi tunjangan
kepada dewan perwalian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah
ditarik dan kekuasaannya, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tiga bulan, sebesar jumlah
yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri atas permohonan dewan perwalian. Bila penentuan tunjangan itu telah dimohon oleh dewan perwalian dalam permohonan untuk
pelepasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua kepada Pengadilan Negeri, atau telah
dimohon selama berjalan pemeriksaan termaksud dalam Pasal 319e, maka Pengadilan harus
menentukan tunjangan itu dalam penetapan yang menyatakan pelepasan atau pemecatan

Pasal 319k
Setiap keputusan yang mengandung pembebasan atau pemecatan dan kekuasaan orang tua,
harus segera diberitahukan oleh panitera berupa salinan kepada pihak yang menerima
kekuasaan orang tua itu atau kepada pihak yang ditugaskan untuk melakukan perwalian,
demikian pula kepada dewan perwalian.
Pemberitahuan yang sama harus dilakukan oleh panitera tentang penetapan-penetapan
Pengadilan termaksud dalam Pasal yang lalu.

Pasal 319l
Dihapus dengan S. 1938 - 622.

Pasal 319m
Segala surat-surat permohonan, tuntutan, penetapan. pemberitahuan dan semua surat lain yang
dibuat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, bebas dan materai.
Segala permohonan termaksud dalam bagian ini, yang diajukan oleh dewan perwalian, harus
diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan cuma-cuma, dan salinan-salinan yang diminta oleh
dewan-dewan itu untuk salinan-salinan yang diperintahkan kepadanya, harus diberikan oleh
panitera kepada mereka secara bebas dan segala biaya.

BAGIAN 3
Kewajiban-kewajiban Timbal Balik Antara Kedua Orangtua atau Keluarga Sedarah
dalam Garis ke Atas dan Anak-anak Beserta Keturunan
(Tidak Berlaku bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 320
Anak tidak berhak menuntut kedudukan yang tetap dan orang tuanya dengan cara
menyediakan segala sesuatu untuk itu sebelum ia kawin, atau dengan cara lain.

Pasal 321
Setiap anak wajib memberi nafkah orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila
mereka ini dalam keadaan miskin.

Pasal 322
Menantu laki-laki dan perempuan juga dalam hal-hal yang sama wajib memberi nafkah kepada
mertua mereka, tetapi kewajiban ini berakhir:
1. bila ibu mertua melangsungkan perkawinan kedua. 2. bila suami atau isteri yang menimbulkan hubungan keluarga semenda itu, dan anak-anak
dan perkawinan dengan isteri atau suaminya telah meninggal dunia.

Pasal 323
Kewajiban-kewajiban yang timbul dan ketentuan-ketentuan dua pasal yang lalu berlaku timbal
balik.

Pasal 324
Dihapus dengan S. 1938-622.

Pasal 325
Dihapus dengan S. 1938-622.

Pasal 326
Bila orang yang wajib memberi nafkah itu membuktikan bahwa ia tidak mampu menyediakan
uang untuk itu, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan, setelah menyelidiki duduknya
perkara, agar dia membawa orang yang wajib dipeliharanya ke rumahnya dan menyediakan
kebutuhannya di sana.

Pasal 327
Bila bapak atau ibu menawarkan untuk memberi nafkah dan memelihara dirumahnya anak
yang wajib diberinya nafkah, maka ia karena itu terbebas dan keharusan untuk memenuhi
kewajiban itu dengan cara lain.

Pasal 328
Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya.
Kewajiban ini berlaku timbal-balik.

Pasal 329
Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah batal dan tidak
berlaku.

BAB XIVA

PENENTUAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN TUNJANGAN NAFKAH
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 329a
Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan
pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan
pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang
wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku
ini menjadi tanggungannya.

Pasal 329b
Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk membayar nafkah
atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim.
Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan atas pertimbangan, bahwa perbandingan
nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di satu pihak dan pendapatan dan
kekayaan orang yang dihukum untuk membayar sehubungan dengan beban-beban yang
menjadi tanggungannya di lain pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah
sedemikian mencolok, sehingga seandainya perbandingan yang berubah ini ada pada saat
tersebut, maka penetapan itu sedianya akan lain.
Dengan cara sama, peraturan yang telah dimufakati oleh kedua pihak mengenai nafkah yang
diwajibkan berdasarkan buku ini, boleh diubah atau dicabut oleh Hakim.

BAB XV

KEBELUMDEWASAAN DAN PERWALIAN
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Untuk
Kebelumdewasaan, Berlaku Ketentuan-ketentuan Golongan Timur Asing IA sub c,
yang Mengandung Ketentuan Yang Sama Seperti Ketentuan Pasal 330 Alinea Pertama
dan Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

BAGIAN 1
Kebelumdewasaan

Pasal 330
Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun
dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua
puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah
perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab
ini.
Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan
undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang
disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka
Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:
1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai
penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21
tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak
kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

BAGIAN 2
Perwalian Pada Umumnya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 331
Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan
361.
Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu
perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama.

Pasal 331a
Perwalian mulai berlaku:
1. bila oleh Hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan,
atau apabila pengangkatan itu dihadirinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan
kepadanya;
2. bila seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat pengangkatan itu,
karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan
pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
3. bila seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali oleh Hakim atau oleh salah
seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya,
atau atas kuasa Hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
4. bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau
pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima
pengangkatan itu;
5. dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan;
6. bila seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang
mengakibatkan perwalian itu.
Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan dalam pasal ini
atau pasal-pasal yang lain, balai harta peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini
secepat-cepatnya.

Pasal 331b
Bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain
atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat
perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain.
Perwalian berakhir:
1. bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang
tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan
sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya;
2. bila anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan
orang tua berdasarkan Pasal-pasal 206b atau 323a, pada saat berlangsungnya
perkawinan;
3. bila anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut undang-undang,
pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat
pemberian surat pengesahan yang diatur dalam Pasal 274; 4°.bila dalam hal yang diatur dalam Pasal 453 orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali
kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.

Pasal 332
Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal berikut, barangsiapa sehubungan dengan Bagian 8
dan 9 dalam bab ini tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian, wajib menerima
perwalian tersebut. Bila orang yang diangkat menjadi wali menolak atau lalai menjalankan
perwalian itu, balai harta peninggalan sebagai pengganti dan atas tanggung jawab wali, harus
melakukan tindakan-tindakan sementara guna mengurus pribadi dan harta benda anak belum
dewasa dengan cara seperti yang diatur dalam instruksi untuk balai harta peninggalan. Dalam
hal itu wali bertanggung jawab atas tindakan-tindakan balai harta peninggalan, tanpa
mengurangi tuntutan terhadapnya.

Pasal 332a
Baik orang yang diangkat menjadi wali oleh salah seorang dari kedua orang tua, maupun
wanita bersuami yang diangkat oleh salah seorang dari kedua orang tua, maupun wanita
bersuami yang diangkat menjadi wali, tidaklah wajib menerimanya. Pengangkatan itu tidak
mengakibatkan suatu apa pun bila mereka tidak menyatakan sanggup menerima. Pernyataan
ini harus dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat tinggal anak yang belum dewasa
dalam waktu enam puluh hari, setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.
Bila yang diangkat bertempat tinggal sejauh lebih dan lima belas pal dari kepaniteraan
Pengadilan Negeri itu, pernyataan tersebut boleh diajukan secara tertulis di atas kertas tanpa
materai.
Pemberitahuan ini bila menyangkut wanita bersuami, harus dilakukan baik kepadanya maupun
kepada suaminya. Pemberitahuan tidak diwajibkan bila di kepaniteraan Pengadilan Negeri
telah dilakukan atau diajukan pernyataan, bahwa pengangkatan itu ditolak. Ketentuanketentuan tersebut di atas berlaku terhadap perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut
dalam Pasal 365, kecuali jika perwalian itu diperintahkan atas permintaan atau kesanggupan
mereka sendiri.

Pasal 332b
Wanita bersuami tidak boleh menjadi wali tanpa bantuan atau izin tertulis dari suami. Bila
suami telah memberikan bantuan atau izin atau bila ia kawin dengan wanita tersebut setelah
perwalian dimulai, seperti halnya bila wanita tersebut menurut Pasal 112 atau Pasal 114 telah
menerima perwalian itu berdasarkan kuasa Hakim, maka wali wanita bersuami itu, seperti tidak
bersuami, berhak melakukan segala tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu dan
bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu, tanpa pemberian kuasa atau bantuan apa pun
juga. Perintah untuk melimpahkan perwalian kepada suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga
sosial memberikan kekuatan hukum kepada perjanjian-perjanjian yang dilakukan perempuan
bersuami itu selaku pengurus perwalian tersebut tanpa adanya bantuan atau pemberian kuasa
suaminya.

Pasal 333
Bila sehubungan dengan ketentuan-ketentuan kitab undang-undang ini ikut sertanya keluarga
sedarah atau semenda dan anak belum dewasa diharuskan, maka sedapat-dapatnya harus selalu
dipanggil sejumlah empat orang dipilih dari keluarga terdekat dan sedapat-dapatnya dari garis kedua pihak, dengan catatan bahwa yang dipanggil Hakim adalah mereka yang bertempat
tinggal atau berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; sedangkan
bila dipandang perlu mendengar anggota sedarah atau semenda yang bertempat tinggal atau
berkediaman di luar daerah hukum tersebut maka pemanggilan dan pemeriksaan mereka boleh
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang-orang itu
bertempat tinggal atau berkediaman atau kepada kepala daerah setempat, yang akan
mengirimkan berita acara yang dibuatnya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama.
Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka yang telah dewasa dan
bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia. Semua panggilan termaksud dalam pasal ini
dilakukan dengan surat tercatat.

Pasal 334
Setiap kali diperlukan kehadiran para keluarga sedarah atau semenda dari anak belum dewasa,
mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa khusus. Surat kuasa bebas dari bea materai. Yang
diberi kuasa boleh bertindak atas nama satu orang saja.

Pasal 335
Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila sepanjang perwalian harta
anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran dari
Balai Harta Peninggalan, setiap kali, kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut
dalam Pasal 365, atas kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin
pengurusan mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai atau
menambah jaminan yang telah ada.
Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta Peninggalan. Dalam hal perbedaan
pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang ditaruh antara wali dan Balai Harta
Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap
memintanya. Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta Peninggalan
berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal ini,
tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruhan jaminan menurut alinea pertama dan ketiga.

Pasal 336
Bila wali Ialai dalam waktu yang ditentukan dalam alinea pertama pasal yang lalu untuk
menaruh salah satu jaminan tersebut di dalamnya, Balai Harta Peninggalan harus melakukan
pendaftaran hipotek atas beban wali tersebut. Bila si wali berkeberatan karena pendaftaran
yang baru itu diambil untuk jumlah uang yang terlampau besar atau atas barang-barang yang
lebih banyak daripada seperlunya guna menjamin anak belum dewasa, maka persoalan ini
harus diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 337
Baik wali yang telah menanggung pendaftaran semacam itu maupun wali yang dengan sukarela
telah menaruh jaminan, setiap waktu untuk mengakhiri akibatnya dengan meletakkan jaminan
lain atas kerelaan Balai Harta Peninggalan atau dalam hal adanya perbedaan pendapat dengan
balai harta peninggalan tentang cukup tidaknya jaminan yang ditawarkan, dengan keputusan
Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 335.
Bila soalnya diselesaikan di luar Pengadilan, maka penghapusan hipotek berlangsung
berdasarkan tuntutan Balai Harta Peninggalan; dalam hal kebalikannya penghapusan itu dilakukan berdasarkan perintah Hakim yang dilangsungkan oleh penyimpan hipotek karena
jabatannya dengan penunjukkan perintah Hakim. Wali itu boleh minta pengurangan jaminan
yang telah ditaruhnya, bila sepanjang pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa sangat
mengalami kemerosotan di luar kesalahannya. Bila ada perbedaan pendapat tentang hal itu
antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan
pihak yang lebih dulu memintanya.

Pasal 338
Bila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali lalai menaruh ikatan jaminan atau
gadai dan tidak memiliki harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta
Peninggalan pengurusan harta kekayaan anak belum dewasa harus dicabut oleh Pengadilan
Negeri dan diberikan kepada Balai Harta Peninggalan sampai wali memberikan jaminan
secukupnya; yaitu bila atas permintaan wali, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta
Peninggalan, menyerahkan tugas tersebut kembali kepada wali.
Wali yang telah dicabut pengurusannya, tetap ditugaskan memelihara anak-anak yang belum
dewasa dengan dasar dan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan Negeri. atas
usul Balai Harta Peninggalan.
Akan tetapi bila pengurusan harta tak bergerak dan anak belum dewasa memerlukan
pengawasan terus menerus, Pengadilan Negeri setelah mendengar Balai Harta Peninggalan,
dapat menentukan bahwa tugas pengurusan itu tetap berada si wali asal saja wali itu
menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan semua uang tunai, barang-barang berharga dan
surat-surat berharga milik anak yang belum dewasa; dalam hal yang demikian Balai Harta
Peninggalan akan memberikan uang secukupnya kepada wali untuk pemeliharaan dan
pendidikan anak belum dewasa dan untuk keperluan sehari-hari pengurusan barang-barang tak
bergerak, dengan kewajiban pula bagi wali supaya setiap tahun memberikan kepada Balai Harta
Peninggalan pertanggungjawaban tentang pemakaian uang itu menurut cara yang ditetapkan
dalam Pasal 372.

Pasal 338a
Wali yang berminat meninggalkan Indonesia boleh mengajukan surat permohonan kepada
Pengadilan Negeri agar memperoleh pencabutan jaminan benda yang telah diberikan olehnya
atau yang telah diambil atas tanggungannya. Permohonan itu harus didahului dengan
pertanggungjawaban yang lengkap kepada Balai Harta Peninggalan menurut cara yang diatur
dalam Pasal 372 dan dalam surat permohonan itu harus dilampirkan surat keterangan dari
Balai Harta Peninggalan bahwa Balai Harta Peninggalan itu telah menyetujui
pertanggungjawaban yang diserahkan kepadanya.
Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan setelah mendengar Balai Harta Peninggalan
dan keluarga sedarah beserta semenda. Permohonan akan dikabulkan bila ternyata si wali telah
memenuhi kewajibannya sebagai wali. Bila karena ini pencabutan jaminan diizinkan, maka
jaminan itu harus diganti dengan penyerahan tanggungan; apabila hal ini tidak bisa dijalankan,
harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan pasal yang lalu.

Pasal 339
Bila wali itu meninggalkan Indonesia bersama si anak yang belum dewasa, maka atas
permintaan wali tersebut dan setelah mendengar Balai Harta Peninggalan, tugas pengurusan
yang dicabut menurut Pasal 338, oleh Pengadilan Negeri boleh dikembalikan kepadanya, seluruhnya atau sebagian, dengan penentuan sebagaimana dianggap perlu oleh Pengadilan
Negeri bagi kepentingan anak belum dewasa.

Pasal 340
Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat tinggal dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 341
Bila seorang penanggung meninggalkan Indonesia karena pindah atau meninggal dunia, maka
Pengadilan Negeri atas permintaan Balai Harta Peninggalan boleh memerintahkan kepada
wali, supaya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri, ditunjuk
penanggung baru yang setelah penunjukkan diterima, penanggung yang pertama atau ahli
warisnya demi hukum bebas dari ikatan. Dalam hal si wali tidak mematuhi perintah itu, maka
berlakulah ketentuan Pasal 336 dan 338.

Pasal 342
Penanggung dan hak gadai berakhir, dan hipotek-hipotek yang didaftarkan harus dihapuskan,
bila tugas pengurusan wali berakhir dan bila pertanggungan jawab pun berakhir dengan
memberi perhitungan, menyerahkan surat-surat dan membayar uang sisa.

Pasal 343
Akta untuk penyelenggaraan pendaftaran hipotek dan penghapusan yang harus dilakukan
menurut bagian ini tidak dikenakan biaya dan pajak, . kecuali uang upah bagi penyimpan
hipotek yang masuk tanggungan anak yang belum dewasa.

Pasal 344
Segala penetapan Pengadilan Negeri tersebut dalam bagian ini diambil atas surat permintaan,
setelah mendengar pertimbangan Kejaksaan, tanpa adanya bentuk acara dan tidak dapat
dimintakan banding.

BAGIAN 3
Perwalian Oleh Ayah dan Ibu
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa,Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 345
Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku
demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau
dipecat dari kekuasaan orang tua.

Pasal 346
Dicabut dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 347
Dicabut dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 348
Jika setelah suami meninggal dunia, isteri menerapkan, atau setelah dipanggil secara sah untuk
itu, mengaku bahwa ia sedang mengandung, maka balai harta peninggalan harus jadi
pengampu atas buah kandungan itu dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan
yang mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, baik demi kebaikan
anak bila ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang berkepentingan. Bila anak
itu lahir hidup, ketentuan-ketentuan biasa tentang perwalian harus diperhatikan.

Pasal 349
Dicabut dengan S. 1927 -31 jis. 390, 421.

Pasal 350
Dicabut dengan S. 1927 -31 jis. 390, 421.

Pasal 351
Bila wali ibu kawin, maka suaminya, kecuali jika ia dikecualikan atau dipecat dari perwalian,
selama dalam perkawinan antara suami dan isteri tidak ada pisah meja dan ranjang atau tidak
ada pisah harta benda, demi hukum menjadi wali peserta dan di samping isterinya bertanggung
jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah
perkawinan berlangsung. Perwalian peserta suami berakhir, bila ia dipecat dari perwalian atau
si ibu berhenti menjadi wali.

Pasal 352
Wali bapak atau wali ibu yang kawin lagi, bila wali pengawas menghendakinya, sebelum atau
sesudah perkawinan itu dilangsungkan, wajib menyampaikan daftar lengkap harta kekayaan
anak belum dewasa kepada wali pengawas.
Bila yang dimaksud dalam alinea terdahulu tidak dipenuhi dalam waktu satu bulan, maka wali
pengawas, dengan melampirkan bukti tentang permintaannya untuk itu, boleh mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya wali itu dipecat; Pengadilan Negeri harus
membuat penetapan sesuai dengan permohonan itu, kecuali bila dalam jangka waktu yang
ditentukan oleh Pengadilan Negeri dan diberitahukan kepadanya, si wali masih menyampaikan
daftar yang dikehendakinya kepada Pengadilan Negeri; ketetapan diambil tanpa suatu bentuk
acara.
Sedapat-dapatnya dalam penetapan yang sama, yang berisi pemecatan itu, oleh Pengadilan
Negeri diangkat pula wali yang baru.

Pasal 353
Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang
telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa,
atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui.
Bila pengakuan itu dilakukan oleh kedua orang tua, maka perwalian terhadap anak itu, dengan
pengecualian yang sama, dilakukan oleh orang tua yang lebih dulu mengakui dan bila
pengakuan itu dilakukan pada waktu yang sama, bapaklah yang memangku perwalian.
Bila orang tua yang melakukan perwalian berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lalu
meninggal dunia, dipecat dari perwalian, ditempatkan di bawah pengampuan, atau dalam hal
tersebut dalam Pasal 354 tidak dipertahankan sebagai wali atau tidak diangkat sekali lagi
sebagai wali, maka orang tua yang satu lagi demi hukum menjadi wali, kecuali jika ia telah
dikecualikan atau dipecat dari perwalian atau telah kawin. Bila bapak atau ibu yang menurut
ketentuan yang lalu memangku perwalian tidak hadir, maka Pengadilan Negeri harus
mengangkat seorang wali.
Bila bapak atau ibu yang tidak dikecualikan atau dibebaskan dari perwalian dan telah kawin dan
oleh karena itu menurut alinea yang lalu demi hukum tidak memangku perwalian, mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya diangkat menjadi wali, maka Pengadilan Negeri
harus mengabulkannya, kecuali jika kepentingan anak tidak mengizinkannya; Pengadilan
Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah suami atau istri si
pemohon dan, jika orang tua yang lain masih hidup, juga dia dan wali pengawas. Terhadap
pemeriksaan orang-orang ini berlaku ketentuan alinea keempat Pasal 206. Terhadap wali ibu
atas di luar kawin yang diakui dan terhadap suaminya berlaku Pasal 351, kecuali bila karena
perkawinan tersebut anak menjadi sah.

Pasal 354
Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak
kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian.
Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang
tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap
pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai
memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan
haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung
sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak.
Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi
orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan,
untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini.

Pasal 354a
Bila perwalian diserahkan kepada orang lain dalam salah satu hal yang dimaksud dalam alinea
pertama Pasal 353, maka bapak yang telah dewasa atau ibu yang telah dewasa dari anak tidak
sah yang diakuinya, sejauh mereka tidak dikecualikan, dibebaskan atau dipecat dari perwalian,
boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri supaya diangkat menjadi wali
sebagai pengganti wali yang lain itu.
Pengadilan Negeri mengambil ketetapan atas permohonan itu setelah mendengar atau
memanggil dengan sah si pemohon, wali, wali pengawas, suami atau isteri pemohon bila
pemohon ini telah kawin lagi, dan orang tua yang lain bila ia ikut mengakui anak dan masih hidup, serta dewan perwalian. Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan mi, kecuali jika
ada kekhawatiran yang mendasar, bahwa bapak dan ibu akan melalaikan si anak.
Ketentuan dalam kalimat terakhir Pasal 253 berlaku dalam hal ini. Terhadap pemeriksaan
orang-orang tersebut di atas berlaku ketentuan alinea keempat Pasal 206 dengan penyesuaian
sekedarnya.

BAGIAN 4
Perwalian yang Diperintahkan oleh Bapak atau Ibu
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 355
Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang
atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika
sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam
alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua.
Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga
yang diangkat belakang bertindak sebagai wali, bila yang Iebih dulu tidak ada.

Pasal 356
Pengangkatan seorang wali tidak mempunyai akibat apa pun bila orang tua yang melakukan
pengangkatan itu pada saat meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau
tidak menjalankan kekuasaan orang tua.

Pasal 357
Pasal 319g dan Pasal 382d tetap berlaku, juga bila yang berlaku, juga bila yang bertindak
sebagai wali adalah orang yang diangkat oleh salah seorang dan kedua orang tua.
Bila selama pengampuan salah seorang dari kedua orang tua yang karena sebab lain belum
pernah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian, orang tua yang lain telah mengangkat
seorang wali dan meninggal dunia, maka perwalian dari wali yang diangkat itu berakhir demi
hukum, dengan berakhirnya pengampuan.

Pasal 358
Pengangkatan seorang wali bagi anak di luar kawin yang dengan sah diakui oleh ayah atau
ibunya yang telah dipertahankanñ sebagai wali atau telah diangkat menjadi wali lagi, tidak
mempunyai kekuatan, kecuali bila disahkan oleh Pengadilan Negeri.

BAGIAN 5
Perwalian yang Diperintahkan oleh Pengadilan Negeri
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 359
Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang
perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus
mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga
sedarah dan semenda.
Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan
kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali
untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan
Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia
diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya,
tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga
seorang wali.
Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri, bila
alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi.
Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau
memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda
anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di
luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil
secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada
kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap
pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan
sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan,
penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan.
Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta
Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan
seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu
mulai berlaku.

Pasal 360
Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas
permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta
Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri
yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.
Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat
tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat
tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri
di Jakarta.
Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa
kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang
meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan
perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang
belum dewasa.

Pasal 361
Bila seorang anak belum dewasa yang berdiam di Indonesia mempunyai harta kekayaan di
Negeri Belanda atau di daerah jajahannya di luar Indonesia, maka atas permintaan seorang
pengurus di Negeri Belanda dan di daerah jajahan tersebut. Dalam hal itu wali tidak
bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan itu. Pengurus dipilih dengan cara yang
sama seperti wali.

Pasal 362
Wali, segera setelah perwaliannya mulai berlaku, di hadapan Balai Harta Peninggalan wajib
mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya
dengan baik dan tulus hati. Bila di tempat kediaman wali itu atau dalam jarak lima betas pal
dari tempat itu tidak ada Balai Harta Peninggalan atau tidak ada perwakilannya maka sumpah
boleh diangkat di hadapan Pengadilan Negeri atau kepala pemerintahan daerah tempat
kediaman wali. Tentang pengambilan sumpah itu harus dibuat berita acara.

Pasal 363
Tanpa mengurangi ketentuan alinea kedua Pasal 354a dan alinea keempat Pasal 359, perwalian
anak di luar kawin diatur oleh Pengadilan Negeri tanpa Iebih dulu mendengar siapa pun.

Pasal 364
Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri tentang perwalian tidak bisa dimintakan banding,
kecuali jika ada ketentuan sebaliknya.

BAGIAN 6
Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 365
Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh
diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada
suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut
anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum
dewasa untuk waktu yang lama.
Pasal 362 tidak berlaku.
Perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial itu, sehubungan dengan perwalian yang ditugaskan
kepadanya, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan yang diberikan
atau yang diperintahkan kepada wali, kecuali jika undang-undang menentukan lain.
Para anggota pengurus masing-masing bertanggung jawab secara pribadi dan tanggungmenanggung atas pelaksanaan perwalian itu, selama perwalian itu dilakukan oleh pengurus dan
selama anggota-anggota pengurus ini tidak menunjukkan pada Hakim, bahwa mereka telah
mencurahkan segala usaha guna melaksanakan perwalian sebagaimana mestinya atau mereka
dalam keadaan tidak mampu menjaganya.
Pengurus boleh memberi kuasa secara tertulis kepada seorang anggotanya atau lebih untuk
melakukan perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut dalam surat kuasa itu.
Pengurus berhak pula atas kehendaknya menyerahkan pengurusan harta kekayaan anak-anak
belum dewasa yang dengan tegas ditunjuknya, asalkan secara tertulis, kepada Balai Harta
Peninggalan, yang dengan demikian wajib menerima pengurusan itu dan menyelenggarakannya
menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadapnya. Penyerahan ini tidak dapat dicabut. Pasal 365a
Panitera Pengadilan Negeri yang memerintahkan perwalian memberitahukan perintah itu
kepada dewan perwalian dan Kejaksaan Negeri yang dalam daerah hukumnya perkumpulan,
yayasan, atau lembaga sosial itu berkedudukan.
Pengurus perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial melaporkan secara tertulis penempatan
anak belum dewasa di suatu rumah atau lembaga kepada dewan perwalian dan Kejaksaan yang
dalam daerah hukumnya terletak rumah atau lembaga tersebut. Rumah atau lembaga yang
dimaksudkan ini, dikunjungi oleh pejabat Kejaksaan atau oleh seorang petugas yang
ditunjuknya dan oleh dewan perwalian tiap kali dipandang perlu dan patut guna meneliti
keadaan anak belum dewasa yang ditempatkan di dalamnya.
Bila dikehendakinya, wali pengawas diberi kesempatan tiap-tiap minggu mengunjungi anak
belum dewasa yang ada dalam pengawasannya.

BAGIAN 7
Perwalian Pengawas
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 366
Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan
sebagai wali pengawas.

Pasal 367
Ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku dan tidak membawa perubahan dalam perwalian
pengawas yang diperintahkan di Negeri Belanda untuk anak belum dewasa yang kemudian
berdiam di Indonesia.
Bila wali pengawas yang diangkat di Negeri Belanda tidak berada di Indonesia dan tidak
menunjuk seorang kuasa khusus guna mewakili dirinya dalam segala kejadian yang
memerlukan kehadiran dan keikutsertaannya, maka dianggaplah bahwa terhadap tugas yang
harus dilakukannya di Indonesia, ia telah memerintahkan perwakilannya kepada Balai Harta
Peninggalan di tempat tinggal anak belum dewasa, yang oleh karenanya harus diterima oleh
Balai Harta Peninggalan tersebut.

Pasal 368
Para wali tersebut dalam Bagian 3 bab ini, segera setelah perwalian mulai berjalan, wajib
memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Bila para wali tersebut
lalai, mereka boleh diberhentikan, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 369
Dalam segala hal, bila perwalian diperintahkan oleh Hakim, Panitera Pengadilan Negeri yang
bersangkutan harus segera memberitahukan secara tertulis adanya pengangkatan itu kepada
Balai Harta Peninggalan, dengan keterangan, apakah pengangkatan itu terjadi dengan dihadiri
oleh wali itu, atau jika perwalian itu diperintahkan kepada perkumpulan, yayasan atau lembaga
sosial, dengan keterangan, apakah hal itu terjadi atas permintaan atau kesanggupan sendiri. Panitera juga wajib dengan cara yang sama memberitahukan pernyataan-pernyataan yang
menurut Pasal 332a diucapkan di kepaniteraan atau yang dikirimkan kepadanya; demikian pula
pengesahan dimaksudkan dalam Pasal 358.

Pasal 370
Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan anak belum dewasa, bila kepentingan
ini bertentangan dengan kepentingan wali tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban khusus,
yang dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam surat instruksinya pada waktu Balai
Harta Peninggalan itu diperintahkan memangku perwalian pengawas.
Dengan ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas wajib
memaksa wali untuk membuat daftar atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam
segala warisan yang jatuh ke tangan anak belum dewasa.

Pasal 371
Dengan ancaman mengganti biaya, kerugian, dan bunga, Balai Harta Peninggalan wajib
melakukan segala tindakan yang ditentukan dalam undang-undang agar setiap wali, sekalipun
tidak diperintahkan oleh Hakim, memberikan jaminan secukupnya, atau setidak-tidaknya
menyelenggarakan pengurusan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 372
Setiap tahun wali pengawas harus minta kepada wali (kecuali bapak dan ibu) supaya
memberikan suatu perhitungan ringkas dan pertanggungjawaban dan memperlihatkan
kepadanya surat-surat andil dan surat-surat berharga milik anak belum dewasa. Perhitungan
ringkas itu harus dibuat di atas kertas tak bermeterai dan diserahkan tanpa suatu biaya dan
tanpa suatu bentuk hukum apa pun.

Pasal 373
Bila seorang wali enggan melaksanakan ketentuan pasal yang lalu atau bila wali pengawas
dalam perhitungan ringkas menemukan tanda-tanda kecurangan atau kealpaan besar, maka
wali pengawas harus menuntut pemecatan wali itu. Demikian pula ia harus menuntut
pemecatan dalam hal-hal lain yang ditentukan undang-undang.

Pasal 374
Bila perwalian kosong atau ditinggalkan karena ketidakhadiran wali, atau bila untuk sementara
waktu wali tidak mampu menjalankan tugasnya, maka wali pengawas, dengan ancaman
hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, harus mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri untuk mengangkat wali baru atau wali sementara.
Pasal 375
Perwalian pengawas mulai dan berakhir pada saat yang sama dengan mulainya dan
berakhirnya perwalian.

BAGIAN 8
Alasan-alasan yang Dapat Melepaskan Diri dari Perwalian (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 376
Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390,421.

Pasal 377
Yang boleh melepaskan diri dari perwalian ialah:
1. mereka yang melakukan tugas negara di luar Indonesia;
2. para anggota angkatan darat dan laut;
3. mereka yang melakukan tugas negara di luar keresidenan atau mereka yang karena tugas
negara pada saat-saat tertentu ada di luar keresidenan; Orang-orang tersebut dalam tiga
nomor di atas ini boleh meminta agar dibebaskan dan perwalian, bila alasan-alasan
dimaksud terjadi setelah mereka diangkat menjadi wali;
4. mereka yang telah genap enam puluh tahun; bila mereka diangkat sebelumnya, mereka
boleh minta dibebaskan dari perwalian pada waktu berumur 65 tahun;.
5. mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau penderitaan berat yang dapat
dibuktikan; Mereka ini boleh minta dibebaskan dari perwalian, bila penyakit atau
penderitaan itu timbul setelah mereka diangkat menjadi wali;
6. mereka yang tidak mempunyai anak sendiri, tetapi dibebani tugas memangku dua
perwalian;
7. mereka yang ditugaskan memangku satu perwalian, sedangkan mereka sendiri
mempunyai seorang anak atau lebih;
8. mereka yang pada waktu diangkat sebagai wali mempunyai lima orang anak sah,
termasuk di antaranya anak yang telah meninggal dalam dinas ketentaraan;
9. wanita-wanita; Wanita yang dalam keadaan tidak bersuami telah menerima suatu
perwalian boleh minta dibebaskan, bila ia kawin;
10. mereka yang tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak belum
dewasa, bila dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tempat perwalian itu diperintahkan
ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya. Bapak dan ibu tidak
diperbolehkan minta dibebaskan dari perwalian anak-anak mereka sendiri, karena salah
satu alasan tersebut di atas.

Pasal 378
Barang siapa hendak melepaskan diri dari perwalian, harus memohon pembebasan dari Hakim
yang memerintahkan perwalian atau, bila sebelumnya tidak ada pengangkatan oleh Hakim, dari
Pengadilan Negeri tempat tinggalnya.
Kecuali orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 377 nomor 5 pemohon diwajibkan, dengan
ancaman kehilangan hak, untuk mengajukan permohonan dalam tenggang waktu tiga puluh
hari sejak hari mulai berlakunya perwalian itu bila pemohon berdiam di Indonesia, dan dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari bila ia berdiam di luar Indonesia.
Permohonan tidak dapat diterima, bila perwalian itu dibebankan padanya karena
pernyataannya sendiri, bahwa ia sanggup menerima perwalian itu. Hakim mengambil ketetapan tanpa bentuk acara dan tanpa banding. Meskipun wali telah
mengemukakan alasan-alasan untuk melepaskan diri, ia masih wajib memangku perwalian itu
sampai diambil keputusan terakhir tentang alasan-alasan itu.

BAGIAN 9
Pengecualian. Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 379
Selain pegawai-pegawai Kehakiman bangsa Eropa yang dikecualikan dari perwalian menurut
ketentuan dalam Pasal 9 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di
Indonesia, mereka yang dikecualikan dari perwakilan adalah:
1. orang yang sakit ingatan;
2. orang belum dewasa;
3. orang yang ada di bawah pengampuan;
4. mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian; akan
tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum dewasa, yang dengan ketetapan
Hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalam Pasal 3l9g dan pasal 382d.
5. ketua, wakil ketua, anggota, panitera. panitera pengganti, bendahara, pemegang buku,
dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka
sendiri.

Pasal 380
Bila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak
menghendakinya, maka dapatlah dipecat dan perwalian, baik terhadap semua anak belum
dewasa, maupun terhadap seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah satu perwalian:
1. mereka yang berkelakuan buruk;
2. mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan mereka,
menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban mereka;
3. mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 10 dan nomor 2pasal ini
atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut pasal 319 alinea kedua nomor 1
dan nomor 2;
4. mereka yang berada dalam keadaan pailit;
5. mereka yang untuk diri sendiri atau yang bapaknya, ibunya, isteri/ suaminya atau anakanaknya berperkara di muka hakim melawan anak belum dewasa dalam hal yang
melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar harta kekayaan anak belum
dewasa;
6. mereka yang dihukum dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti, karena dengan sengaja telah ikut serta dalam suatu kejahatan terhadap
anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;
7. mereka yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena
melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan terhadap anak
belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;
8. mereka yang mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi selama dua tahun
atau lebih. Bapak dan ibu tidak boleh dipecat, baik karena hal-hal tersebut pada nomor
4 dan nomor 5, maupun karena tidak cakap.
Suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial boleh dipecat dari perwaliannya dalam hal-hal
tersebut di bawah nomor-nomor 2, 3, 4, dan 5, bila hakim berpendapat bahwa
kepentingan anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya.
Badan-badan itu juga boleh dipecat, bila pemberitahuan tertulis tersebut dalam Pasal 365a
alinea kedua dilalaikannya atau bila kunjungan-kunjungan yang diatur di dalamnya dihalanghalanginya. Dalam pengertian kejahatan dalam pasal ini termasuk juga usaha membantu dan
mencoba untuk melakukannya.

Pasal 381
Pemecatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atau, bila tempat
tinggalnya tidak ada, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir, atas permohonan wali
pengawas, atas permohonan salah satu keluarga sedarah atau keluarga semenda anak belum
dewasa sampai dengan derajat keempat, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan
Kejaksaan.
Pemecatan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan
oleh Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan perceraian.
Permintaan atau tuntutan itu harus memuat peristiwa-peristiwa dan keadaan-keadaan yang
merupakan dasarnya pula harus memuat daftar nama orang tua wali dan wali pengawas serta
tempat kediaman dan tempat tinggal mereka, sejauh ini diketahui, nama dan tempat tinggal
keluarga sedarah atau keluarga semenda yang menurut Pasal 333 harus dipanggil, demikian
pula nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang kiranya dapat menguatkan peristiwa yang
dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan itu. Kecuali jika permohonan atau tuntutan itu
beserta surat-surat yang dilampirkan untuk menguatkannya, harus segera dikirim oleh panitera
kepada dewan tersebut. Pada surat permohonan atau tuntutan itu, oleh panitera Pengadilan
Negeri dicatat hari masuknya.

Pasal 381a
Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah kedua
orang tua, wali dan wali pengawas, keluarga sedarah dan keluarga semenda anak belum dewasa
dan dewan perwalian. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pemanggilan saksi-saksinya
guna diperiksa di bawah sumpah, yakni yang ditunjuk dan dipilihnya, baik dari keluarga
sedarah dan semenda maupun dari luar keluarga.
Bila mereka yang akan diperiksa itu, yakni kedua orang tua, wali, wali pengawas atau saksi,
bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum Pengadilan Negeri, maka
pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri boleh dilimpahkan dengan cara yang sama, seperti yang
ditentukan dalam Pasal 333 terhadap keluarga sedarah atau semenda Anak kalimat terakhir
dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap orang tua, wali dan wali pengawas.
Segala panggilan dilakukan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 333 terhadap keluarga
sedarah dan semenda bila ada panggilan terhadap seorang yang tempat kediamannya tidak
diketahui, maka panggilan itu harus segera dimuatkan dalam satu surat kabar atau lebih yang
ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Panggilan terhadap seseorang yang dimohonkan atau dituntut pemecatannya harus disertai dengan pemberian secara ringkas tentang isi permintaan
atau tuntutan, kecuali jika tempat kediaman orang itu tidak diketahui.
Bila dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh mendengar orang-orang selain yang telah
ditentukan di atas menghadap pada hari yang telah ditentukan, dan boleh juga memerintahkan
pemeriksaan saksi-saksi ini harus disebutkan dalam penetapan lebih lanjut dan harus dipanggil
dengan cara yang sama.

Pasal 381b
Selama pemeriksaan, tiap-tiap penduduk di Indonesia yang berhak melakukan perwalian dan
pengurus tiap-tiap perkumpulan, yayasan, dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365 boleh
mengajukan diri kepada Pengadilan Negeri dengan surat permohonan supaya diperkenankan
memangku perwalian itu. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan pemanggilan mereka untuk
didengar tentang permohonan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan
orang-orang tersebut dengan penyesuaian seperlunya. Bila permintaan atau tuntutan itu
dikabulkan, Pengadilan Negeri menetapkan pengangkatan wali. Dalam keputusan tentang
pemecatan wali, wali yang dipecat harus dihukum mengadakan pertanggungjawaban tentang
pengurusannya kepada penggantinya.

Pasal 382
Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang dengan pintu tertutup. Penetapan disertai
dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang terbuka dalam waktu yang sesingkatsingkatnya setelah berlangsung pemeriksaan terakhir; penetapan ini boleh dinyatakan segera
dapat dilaksanakan sekalipun ada perlawanan atau banding dengan atau tanpa jaminan, semua
itu atas naskah aslinya.
Selama pemeriksaan berjalan, Pengadilan Negeri leluasa untuk menghentikan penunaian
perwalian itu seluruhnya atau sebagian dan memberi kekuasaan atas diri anak belum dewasa
dan harta kekayaannya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri, kepada seorang yang
ditunjuknya atau kepada dewan perwalian.
Terhadap penetapan termaksud dalam alinea yang lalu tidak boleh dimintakan peradilan yang
lebih tinggi. Penetapan itu tetap berlaku sampai keputusan tentang pemecatan memperoleh
kekuatan tetap. Ketentuan dalam alinea ketujuh dan kedelapan Pasal 319 f berlaku dalam hal
ini.

Pasal 382a
Baik berdasarkan atas peristiwa yang dapat menyebabkan pemecatan, maupun karena anak
belum dewasa ditinggalkan atau tanpa suatu pengawasan, Jaksa berwenang mempercayakan
anak belum dewasa itu untuk sementara waktu kepada dewan perwalian, sampai Pengadilan
Negeri mengangkat seorang wali atau dinyatakan, bahwa pengangkatan itu tidak perlu dan
penetapan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ketentuan dalam alinea ketujuh dan
kedelapan Pasal 318f berlaku dalam hal ini.
Bila Jaksa menggunakan wewenang tersebut di atas sebelum mengajukan permintaan atau
tuntutan akan pemecatan atau pengangkatan seorang wali, ía wajib segera melakukan segala
sesuatu agar pengadilan mengangkat seorang wali.
Bila penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian ditolak Jaksa boleh menyuruh
membawa anak itu képada juru sita atau kepada Polisi yang diberi tugas untuk melaksanakan
surat perintahnya. Ketentuan-ketentuan dalam alinea-alinea ketiga, keempat dan kelima Pasal 319h berlaku dalam hal ini. Perintah penyerahan anak belum dewasa kepada dewan perwalian
menurut alinea pertama pasal ini menghentikan perwalian anak itu, sekedar mengenai diri si
anak.

Pasal 382b
Bila orang yang diminta atau dituntut pemecatannya tidak datang menghadap atas panggilan, ia
boleh mengajukan perlawanan dalam waktu 30 hari, setelah penetapan atau akta yang dibuat
berdasarkan penetapan itu atau pelaksanaannya diberitahukan kepadanya atau setelah ia
melakukan suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu
atau permulaan pelaksanaannya sudah diketahui olehnya.
Orang yang permohonannya akan pemecatan ditolak, atau jawatan Kejaksaan yang
tuntutannya ditolak pula, dan orang yang dipecat dan perwaliannya meskipun ia menyangkal,
seperti orang yang perlawanannya ditolak boleh mengajukan permohonan banding terhadap
keputusan Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari setelah keputusan diucapkan.

Pasal 382c
Bila wali bapak dan wali ibu tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajiban memelihara
dan mendidik anak-anak mereka dan kepentingan anak-anak dari segi lain tidak bertentangan
dengan pembebasan mereka dari perwalian maka atas permintaan dewan perwalian atau
tuntutan Jaksa, mereka berdua boleh dibebaskan dari perwalian terhadap seorang anak atau
Iebih oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka atau jika tidak ada, oleh Pengadilan
Negeri tempat tinggal mereka yang terakhir. Pembebasan bapak atau ibu yang diangkat
menjadi wali setelah bercerai, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang telah mengadili tuntutan
akan perceraian itu. Dalam surat permohonan atau tuntutan atau pembebasan sedapatdapatnya harus dikemukakan pula bagaimana pergantian wali itu kiranya dapat
diselenggarakan. Pembebasan ini tidak boleh diperintahkan, bila pihak yang diminta atau yang
dituntut pembebasannya, menentang hal ini.
Berdasarkan surat permintaan sendiri, wali-wali lainnya boleh dibebaskan oleh Pengadilan
Negeri tempat tinggal mereka dari perwalian, baik terhadap semua, maupun terhadap seorang
atau beberapa dan anak-anak belum dewasa, yang ada di bawah kekuasaan mereka, bila
seorang penduduk Indonesia yang berhak menjalankan perwalian, atau pengurus salah satu
perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365, menyatakan sanggup
dengan surat untuk mengganti mereka, dan Pengadilan Negeri menimbang pergantian tersebut
baik untuk kepentingan anak-anak.
Pengadilan Negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau memanggil dengan sah
kedua orang tua, wali dan wali pengawas, para keluarga atau semenda anak-anak belum dewasa
dan dewan perwalian, serta mengangkat wali, bila permintaan atau tuntutan dikabulkan.
Ketentuan dalam alinea ketiga Pasal 381 dan alinea-alinea kedua, ketiga dan keempat Pasal
381a berlaku dalam hal ini.
Pemeriksaan perkara berlangsung dalam sidang tertutup. Dalam waktu yang selekas-lekasnya
setelah pemeriksaan terakhir, penetapan dengan alasan-alasannya diucapkan dalam sidang
terbuka dan boleh dinyatakan segera dapat dilaksanakan, sekalipun ada perlawanan atau
banding dengan atau tanpa jaminan, semuanya itu atas naskah asli.
Bila seseorang yang dimintakan atau dituntut pembebasannya berdasarkan alinea pertama,
tidak datang menghadap, maka terhadap pembebasan ini ia boleh mengajukan perlawanan
dalam waktu 30 hari sejak penetapan itu, atau akta yang dibuat berdasarkan penetapan itu atau
untuk melaksanakannya, diberitahukan kepadanya secara pribadi atau setelah ia melakukan suatu perbuatan yang secara mutlak memberi kesimpulan, bahwa penetapan itu atau
permulaan pelaksanaan telah diketahui olehnya. Orang yang permintaan akan pembebasannya
ditolak, atau jawatan Kejaksaan yang tuntutannya akan hal yang sama ditolak, dan orang yang
dibebaskan dari perwalian kendati datang menghadap atas panggilan, seperti juga orang yang
perlawanannya ditolak, semuanya dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 30
hari setelah putusan Pengadilan Negeri diucapkan.
Terhadap penetapan-penetapan termaksud dalam alinea kedua tidak boleh dimintakan
banding.

Pasal 382d
Seorang bapak atau Ibu yang dibebaskan atau dipecat dari perwalian terhadap anak-anaknya
sendiri, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan mereka yang berhak meminta
pembebasan, ataupun pemecatannya, ataupun atas tuntutan jawatan Kejaksaan boleh
dipulihkan kembali dalam perwalian, bila ternyata bahwa peristiwa-peristiwa yang
mengakibatkan pembebasan atau pemecatannya tidak lagi berlawanan dengan pemilihan itu.
Permintaan atau tuntutan untuk itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah
mengadili pemintaan atau tuntutan akan pembebasan atau pemecatannya, kecuali jika
perkawinan orang yang dibebaskan atau dipecat itu telah dibubarkan karena perceraian dalam
hal mana permintaan atau tuntutan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang telah
mengadili tuntutan akan perceraian itu.
Pengadilan Negeri mengambil keputusan setelah mendengar atau memanggil dengan sah, bila
mungkin kedua orang tua, demikian pula wali atau pengurus perkumpulan, yayasan dan
lembaga sosial yang mengaku perwalian itu, wali pengawas, para anggota keluarga sedarah atau
semenda dari anak-anak dan dewan perwalian.
Bila dipandang perlu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya didengar di bawah
sumpah saksi-saksi yang dipilihnya dan keluarga sedarah atau semenda atau dari luar mereka.
Alinea-alinea ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh Pasal 319 berlaku dalam hal ini
berada dalam kekuasaan seseorang atau kekuasaan pengurus perkumpulan, yayasan dan
lembaga sosial yang diwajibkan melakukan perwalian menurut putusan Hakim sebagaimana
dimaksudkan dalam bagian ini, atau dalam kekuasaan seseorang atau kekuasaan dewan
perwalian yang kepadanya dipercayakan anak-anak itu menurut penetapan sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 382 alinea ketiga maka dalam penetapan yang sama diperintahkan
juga penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut penetapan mendapat kekuasaan
atas anak-anak itu. Ketentuan-ketentuan dalam alinea-alinea kedua, ketiga, keempat dan kelima
Pasal 319h berlaku dalam hal ini.

Pasal 382f
Ketentuan Pasal 31 berlaku terhadap pembebasan atau pemecatan seorang bapak atau ibu dari
perwalian terhadap anak-anak sendiri.

Pasal 382g
Semua surat permohonan, tuntutan penetapan, pemberitahuan semua surat lain yang dibuat
guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam bagian ini adalah bebas dari meterai.
Segala permintaan termaksud dalam bagian ini, yang berasal dari dewan perwalian, harus
dilayani dengan cuma-cuma, demikian pula segala salinan pertama, salinan dan petikan yang diminta oleh dewan perwalian guna kepentingan tugas yang diperintahkan kepadanya, oleh
panitera diberikan kepadanya dengan cuma-cuma.

BAGIAN 10
Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 383
Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut
kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala
tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya.

Pasal 384
Bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang penting, merasa tidak puas terhadap kelakuan anak
belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri atau atas permintaan dewan perwalian, asal
saja dewan diminta oleh wali untuk itu, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penempatan
anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau swasta yang akan ditunjuk
oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu dilakukan atas biaya anak belum dewasa, dan bila ia
tidak mampu, atas biaya wali; penempatan semacam itu hanya boleh dilakukan selama-lamanya
enam bulan berturut-turut, bila pada hari penetapan Hakim anak belum dewasa belum
mencapai umur empat belas tahun, atau selama-lamanya satu tahun bila pada hari penetapan ia
telah mencapai umur tersebut, dan sekali-kali tidak boleh melewati saat anak belum dewasa
menjadi dewasa.
Pengadilan Negeri tidak boleh memerintahkan penempatan itu sebelum mendengar atau
memanggil secara sah wali, pengawas, para keluarga sedarah dan semenda dari anak belum
dewasa, dewan perwalian dan, tanpa mengurangi ketentuan dalam alinea berikut, juga anak
belum dewasa sendiri.
Bila anak belum dewasa tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan untuk
mendengarnya, maka Pengadilan Negeri menunda pemeriksaan sampai pada hari yang
ditentukan, dan memerintahkan agar anak belum dewasa itu pada hari tersebut, di bawa ke
depannya oleh juru sita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah jawatan
Kejaksaan, bila ternyata anak belum dewasa pada hari itu pun tidak datang menghadap, maka
Pengadilan Negeri, tanpa mendengarnya, memerintahkan atau menolak penempatannya.
Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan bentuk acara lebih lanjut, melainkan perintah
penempatan itulah yang harus diberikan, tetapi itu pun tidak perlu dimuat alasan-alasannya.
Bila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa anak belum dewasa dan wali
tidak mampu membiayai penempatan itu, maka semua biaya menjadi beban negara. Penetapan
yang memerintahkan suatu penempatan, dilaksanakan atas perintah, setelah ada permintaan
dan pihak wali.

Pasal 384a
Dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak belum dewasa sewaktu-waktu boleh dikeluarkan
dari lembaga termaksud dalam pasal yang lalu, bila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatan itu telah tiada atau bila keadaan jasmani dan rohani anak belum dewasa itu tidak
mengizinkan penempatan lebih lama.
Wali selalu leluasa untuk mempersingkat waktu penempatan yang telah ditentukan dalam
perintah. Untuk memperpanjang waktu penempatan, perlu diperhatikan lagi ketentuan dalam
pasal yang lalu.
Pengadilan Negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan waktu itu, tiap-tiap kali tidak
lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tidak boleh diberikan sebelum mendengar
permintaan itu dari kepala lembaga tempat anak belum dewasa itu tinggal pada waktu
permintaan perpanjangan diajukan atau dari seorang penggantinya.

BAGIAN 11
Tugas Pengurusan Wali
(Tidak berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 385
Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga
yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul
karena pengurusan yang buruk. Bila kepada anak yang belum dewasa, baik dengan suatu akta
antara orang-orang yang masih hidup, maupun dengan sebuah wasiat, telah dihibahkan atau
dihibah wasiatkan sejumlah harta benda dan pengurusannya itu dipercayakan kepada seorang
pengurus atau lebih yang telah ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan Pasal 307, yang berlaku
bagi pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali.

Pasal 386
Dalam waktu sepuluh hari setelah perwalian mulai berlaku, wali harus menuntut pengangkatan
penyegelan, bila penyegelan ini telah dilakukan, dan dengan dihadiri oleh wali pengawas, segera
membuat atau menyuruh membuat daftar barang-barang kekayaan anak belum dewasa.
Daftar barang-barang atau inventaris itu boleh dibuat di bawah tangan, tetapi dalam segala hal
keberesannya harus dikuatkan di bawah sumpah oleh wali sendiri di hadapan Balai Harta
Peninggalan; bila inventaris itu dibuat di bawah tangan, inventaris itu harus diserahkan kepada
Balai Harta Peninggalan.

Pasal 387
Bila anak belum dewasa berutang kepada wali, maka hal itu harus dijelaskan dalam inventaris;
dalam hal tidak ada penjelasan dalam inventaris yang demikian itu, wali tidak akan
diperbolehkan menagih sesuatu yang dipiutangkannya, sebelum anak belum dewasa itu
menjadi dewasa, tambahan lagi, ia akan kehilangan segala bunga dan angsuran atas jumlah
pokok yang sedianya dapat ditagih semenjak pembuatan inventaris sampai saat anak belum
dewasa menjadi dewasa; tetapi selama masa itu, bagi wali, lewat waktu tidak berlaku.

Pasal 388
Pada permulaan setiap perwalian, kecuali yang dilakukan oleh bapak atau ibu, Balai Harta
Peninggalan, setelah mendengar wali pengawas, dan setelah memanggil keluarga sedarah atau
semenda anak belum dewasa, menurut perkiraan dan dalam keseimbangan dengan harta kekayaan yang harus diurus, harus menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk biaya
hidup anak belum dewasa itu beserta biaya yang diperlukan guna mengurus harta kekayaan;
semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan campur tangan Pengadilan Negeri, bila Balai
Harta Peninggalan tidak menyetujui pendapat sebagian besar keluarga anak belum dewasa yang
hadir.
Dalam akta yang sama harus ditentukan pula apakah wali dalam menjalankan pengurusan,
diperkenankan pula dengan upah menggunakan seorang pengurus khusus atau lebih, yang
akan mewakili wali dan di bawah tanggung jawab wali.

Pasal 389
Wali wajib mengusahakan supaya dijual segala meja, kursi atau perkakas rumah tangga yang
pada permulaan atau selama perwalian jatuh ke dalam kekayaan anak belum dewasa, demikian
juga barang-barang yang menurut alamnya dapat disimpan, asal saja dengan persetujuan Balai
Harta Peninggalan dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali pengawas, bila
yang menjadi wali pengawas bukan Balai Harta Peninggalan sendiri, serta keluarga sedarah atau
semenda.
Penjualan harus dilakukan di muka umum oleh petugas yang berhak dengan memperhatikan
kebiasaan-kebiasaan setempat, kecuali jika Pengadilan, setelah mendengar dan memanggil
seperti di atas, kiranya memerintahkan, bahwa barang-barang tertentu yang ditunjuk, untuk
kepentingan anak belum dewasa, harus dijual di bawah tangan dengan harga atau di atas harga
yang sudah ditaksir oleh ahli-ahli yang diangkat untuk itu.
Pengadilan Negeri boleh juga, setelah mendengar seperti di atas, mengizinkan penjualan di
muka umum atau di bawah tangan akan barang-barang bergerak yang sehubungan dengan
ketentuan alinea pertama pasal ini telah disimpan dalam wujud asli, bila kepentingan anak
belum dewasa menghendakinya.
Barang-barang dagangan boleh dijual di bawah tangan oleh wali dengan perantaraan makelar,
komisioner atau orang lain yang sejajar, dengan harga kurs yang berlaku, sedangkan hasil-hasil
tanah hendaknya dijual di pasar atau di mana saja dengan harga pasar.

Pasal 390
Bapak atau ibu, sejauh menurut undang-undang mempunyai hak menikmati hasil atas
kekayaan anak belum dewasa, bebas dari kewajiban menjual perabot rumah tangga atau
barang-barang bergerak Iainnya, bila mereka lebih suka menyimpannya dengan maksud
mengembalikannya dalam keadaan aslinya kelak kepada anak belum dewasa.
Dalam hal itu mereka, atas biaya sendiri, harus menyuruh seorang ahli, yang akan diangkat
oleh wali pengawas dan mengangkat sumpah di depan kepala pemerintahan daerah, untuk
menaksir harga sebenarnya barang-barang tersebut. Barang-barang yang tidak dapat diserahkan
kembali dalam wujud aslinya harus ditanggung dengan sejumlah uang taksiran.

Pasal 391
Wali diwajibkan membungakan sisa penghasilan setelah pendapatan dikurangi dengan
pengeluaran, bila saldo untung melebihi seperempat daripada pendapatan biasa anak belum
dewasa.
Mereka tidak boleh membungakan uang tunai anak belum dewasa, selain dengan cara membeli
surat-surat pendaftaran dalam buku utang besar Kerajaan Belanda, membeli surat-surat
piutang atas beban Indonesia, dan memindahkannya atas nama anak belum dewasa, membeli barang-barang tetap atau membeli surat-surat piutang berbunga, dan dengan memberi jaminan
hipotek atas barang-barang tak bergerak, yang harganya dibebaskan dari segala beban
sekurang-kurangnya sepertiga lebih dari jumlah uang yang diperbungakan.
Bila wali lalai dalam satu tahun untuk membungakan sejumlah uang dengan cara seperti
diperintahkan dalam pasal ini, mereka harus membayar bunga uang itu menurut undangundang.

Pasal 392
Bila dalam harta kekayaan anak belum dewasa terdapat sertifikat-sertifikat utang nasional, wali
wajib memindahkannya ke dalam buku besar atas nama anak belum dewasa.
Surat piutang atas beban Indonesia pun harus dipindahkannya atas nama anak belum dewasa.
Dengan ancaman hukuman membayar biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas harus
berusaha agar peraturan ini dilaksanakan.
Bagaimana Balai Harta Peninggalan menurut pasal ini dan pasal-pasal 371 dan 374 harus
melaksanakan kewajiban untuk membayar ganti kerugian bagi semua anggota majelis bersamasama atau bagi setiap anggota khususnya, diatur oleh pemerintah dalam sebuah instruksi bagi
semua Balai Harta Peninggalan.

Pasal 393
Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh
mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau
memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa
memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan
memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan
setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum
dewasa dan wali pengawas.

Pasal 394
Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan
oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam
daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang
untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun
barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang
itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.

Pasal 395
Penjualan harus dilakukan di muka umum, di hadapan wali pengawas, oleh pegawai yang
berhak dan menurut kebiasaan setempat.

Pasal 396
Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak
dalam hal-hal yang luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendakinya. Izin
itu tidak akan diberikan, kecuali atas permintaan wali yang harus disertai alasan-alasannya dan
dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda. Bila
keluarga sedarah atau semenda tidak semua datang menghadap atas panggilan, maka cukup persetujuan bersama dari mereka yang datang. Barang tidak bergerak itu tidak boleh dijual
dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebelum pemberian izin telah ditaksir oleh tiga
orang ahli yang diangkat oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 397
Segala bentuk acara yang ditentukan dalam Pasal 393 tidak berlaku, bila dalam suatu putusan
pengadilan, atas permintaan salah seorang di antara beberapa orang pemilik barang yang belum
dibagi, diperintahkan menjualnya, kecuali bahwa penjualan itu selalu harus dilakukan di muka
umum.

Pasal 398
Bila Hakim sehubungan dengan Pasal 393, mengizinkan penjualan surat-surat berharga milik
anak belum dewasa, maka boleh ditetapkan bahwa penjualan itu hendaknya dilakukan di
bawah tangan, asalkan surat-surat tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga harga atau
pemberitahuan sejenis itu, sebagaimana lazimnya dikeluarkan di Indonesia.

Pasal 399
Wali tidak boleh menjual barang: tak bergerak anak belum dewasa selain dengan lelang umum.
Dalam hal itu pembelian tidak akan mempunyai kekuatan, sebelum disahkan oleh Pengadilan
Negeri menurut syarat-syaratnya dan ketentuan dalam alinea-alinea kedua, ketiga dan keempat
pasal 396.

Pasal 400
Wali tidak boleh menyewa atau mengambil sebagai hak usaha untuk diri sendiri barang-barang
anak belum dewasa, kecuali Pengadilan Negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya setelah
mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa
dan wali pengawas; dalam hal demikian, wali-pengawaslah yang berhak mengadakan perjanjian
dengan wali. Tanpa izin yang sama, wali tidak boleh menerima penyerahan hak atau piutang
terhadap mereka yang ada di bawah perwaliannya.

Pasal 401
Wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan bagi anak belum dewasa, selain
dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Wali tidak boleh menolak warisan
tanpa izin untuk itu yang diperoleh dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 393.

Pasal 402
Izin yang sama diperlukan juga untuk menerima sebuah hibah yang diperuntukkan bagi anak
belum dewasa akibat hibah yang demikian adalah sama seperti akibat hibah yang diberikan
kepada seorang yang telah dewasa.

Pasal 403
Sebelum mengajukan gugatan di muka Hakim untuk anak belum dewasa, atau sebelum
membelanya terhadap suatu gugatan, atas tanggung jawab sendiri wali boleh meminta kepada
Balai Harta Peninggalan supaya dikuasakan untuk itu; balai itu, atas permintaan tersebut, harus
menanyakan terlebih dahulu pendapat para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, demikian pula pendapat wali pengawas, sekiranya perwalian pengawas tidak dilakukan
oleh Balai Harta Peninggalan sendiri.
Wali yang tanpa izin tersebut mengajukan gugatan di muka Hakim atau mengadakan
pembelaan atas suatu gugatan dan dapat dihukum oleh Hakim untuk membayar biaya perkara
dengan uangnya sendiri, bila dipandangnya bahwa tidak dengan alasan yang layak perkara itu
dimulainya atau dipertahankannya; hal ini tidak mengurangi kewajiban wali untuk membayar
biaya, kerugian dan bunga, kiranya ada alasannya untuk itu.
Hukuman yang sama dapat juga diberikan bila ternyata bahwa izin tersebut didapatnya karena
penuturan yang bohong atau penyembunyian keadaan yang sebenarnya.

Pasal 404
Dalam suatu perkara yang diajukan terhadap anak belum dewasa, wali tidak leluasa
menyatakan menerima putusan tanpa kuasa untuk itu dari Balai Harta Peninggalan dengan
cara yang disebutkan dalam permulaan pasal yang lalu.

Pasal 405
Wali diharuskan mendapat izin yang sama, bila ia hendak meminta pemisahan atau pembagian
tetapi tanpa izin ia boleh menjawab tuntutan akan pemisahan atau pembagian yang diajukan
terhadap anak belum dewasa.

Pasal 406
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hal pemisahan dan pembagian harta yang
menyangkut kepentingan anak belum dewasa, ditetapkan dalam Bab XVII Buku Kedua yang
berjudul Pemisahan Harta Peninggalan.

Pasal 406a
Bila anak-anak belum dewasa yang berada di bawah beberapa orang wali mempunyai harta
kekayaan yang sama, Pengadilan Negeri boleh menunjuk salah seorang dari mereka atau orang
lain untuk menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan itu sampai pemisahan dan pembagian
selesai, atas jaminan yang ditentukan Pengadilan Negeri.

Pasal 407
Tanpa izin yang dibicarakan dalam Pasal 393, wali tidak boleh mengadakan perdamaian atas
nama anak belum dewasa, pula tidak diperbolehkan menyerahkan penyelesaian suatu perkara
kepada wasit.

Pasal 408
Jika bapak atau ibu dan isterinya atau suaminya yang telah lebih dulu meninggal dunia, dulunya
kawin dengan harta bersama secara penuh atau terbatas, maka Pengadilan Negeri, setelah
mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda beserta walipengawas, boleh memberi kuasa kepadanya agar selama waktu yang ditentukan, bahkan
sampai anak yang belum dewasa menjadi dewasa, terus menguasai harta kekayaan itu,
pendapatan perusahaan, perdagangan, pabrik atau yang sejenis itu. Izin ini tidak dapat
diberikan, kecuali jika setelah Pengadilan Negeri melihat daftar kekayaan, ternyata bahwa kepentingan anak belum dewasa adalah sangat besar dan ada jaminan yang diberikan oleh wali
atau wali-pengawas.
Izin tersebut atas permohonan wali atau walipengawas, boleh dicabut setelah mendengar
seperti di atas. Bahkan Kejaksaan, karena jabatan, boleh menuntut pencabutan izin itu.

BAGIAN 12
Perhitungan Pertanggungjawaban Perwalian
(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi
Golongan Tionghoa)

Pasal 409
Setiap wali, wajib mengadakan perhitungan penutup dan pertanggungjawaban.

Pasal 410
Perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan atas biaya dan kepada anak belum
dewasa bila ia telah menjadi dewasa, atau kepada ahli warisnya bila ia telah meninggal, atau
kepada pengganti pengurus. Wali harus membayar lebih dulu biaya-biaya untuk itu. Dalam
perhitungan itu, untuk semua pengeluaran yang perlu, yang pantas dan yang cukup beralasan,
wali harus mendapat penggantian.

Pasal 411
Semua wali, kecuali bapak, ibu dan wali-peserta, boleh memperhitungkan upah sebesar tiga
persen dari segala pendapatan, dua persen dari segala pengeluaran, dan satu setengah persen
dari modal yang mereka terima, kecuali jika mereka lebih suka menerima upah yang ditentukan
dengan surat wasiat atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355; dalam hal yang
demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih besar.

Pasal 412
Setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan perwalian, yang telah diadakan antara
wali dan anak belum dewasa yang sementara itu menjadi dewasa, adalah batal dan tidak
berharga, bila persetujuan itu tidak didahului perhitungan yang baik dan pertanggungjawaban
dengan alat-alat bukti yang diperlukan; semuanya itu harus dinyatakan dengan pengakuan
tertulis dari pihak yang kepadanya harus dilakukan perhitungan itu, yang diberikan sekurangkurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan.

Pasal 413
Perhitungan penutup yang harus diadakan oleh wali, tanpa ditagih pun harus memberikan
bunga sejak hari perhitungan ditutup. Segala bunga dari apa yang masih menjadi utang anak
belum dewasa terhadap walinya tidak akan berjalan, kecuali sejak hari teguran pelaksanaan
pembayaran, setelah perhitungan dan pertanggungjawaban ditutup.

Pasal 414
Segala tuntutan anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan dengan tindakan-tindakan
perwalian, gugur karena lewat waktu setelah lewat sepuluh tahun, terhitung sejak anak menjadi
dewasa.

BAGIAN 13
Balai Harta Peninggalan dan Dewan Perwalian
(Berlaku Bagi Semua Golongan Timur Asing)

Pasal 415
Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri ada Balai Harta Peninggalan, yang daerah dan
tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan Pengadilan Negeri.
Pemerintah boleh menentukan, bahwa segala kekuasaan yang diberikan kepada suatu Balai
Harta Peninggalan beserta usaha-usahanya, dipangku dan dijalankan oleh atau atas nama salah
satu Balai Harta Peninggalan yang lain. Dalam hal demikian, Balai Harta Peninggalan tersebut
terakhir harus diwakili oleh seorang anggota perwakilan yang berkantor di tempat Balai Harta
Peninggalan tersebut pertama. Kecuali dalam hal yang ditunjukkan dalam instruksi untuk
semua Balai Harta Peninggalan, anggota perwakilan itu selamanya berkuasa untuk bertindak
atas nama Balai Harta Peninggalan.
Bila pemerintah telah mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam alinea yang
lalu, maka Balai Harta Peninggalan yang diperintahkan bertugas untuk Balai Harta Peninggalan
lain, dalam segala urusan yang mengenai majelis tersebut terakhir, dianggap mempunyai
tempat tinggal semata-mata di kantor anggota perwakilan tersebut.
Untuk setiap Balai Harta Peninggalan harus diangkat agen-agen di tempat-tempat yang benar
membutuhkannya. Penunjukkan wakil semua Balai Harta Peninggalan di Negeri Belanda
dilakukan oleh Menteri Urusan Daerah Seberang Lautan, yang harus membuat instruksi bagi
perwakilan tersebut.

Pasal 416
Instruksi untuk semua Balai Harta Peninggalan ditentukan oleh pemerintah. setelah
mendengar Mahkamah Agung. Instruksi ini mengatur susunan dan peraturan dalam tiap-tiap
Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan baru.

Pasal 416a
Dalam daerah hukum setiap Pengadilan Negeri, ada sebuah dewan perwalian, yang ditugaskan
melakukan segala usaha pemeliharaan, kecuali campur tangan yang dengan tegas disebutkan
dalam kitab undang-undang ini dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya, bagi anak belum
dewasa yang dipercayakan kepadanya dengan putusan Hakim menurut Pasal 214, Pasal 319f
alinea kelima, atau Pasal 382 alinea ketiga seperti juga bagi anak-anak diserahkan kepadanya
oleh Kejaksaan menurut Pasal 319i atau Pasal 382a.
Daerah dan tempat kedudukan dewan perwalian sama dengan daerah dan tempat kedudukan
Pengadilan Negeri Biaya yang dikeluarkan dewan perwalian dibebankan kepada negara. Bila
dewan perwalian, menurut bab ini atau Bab X, Xl, XIV dan XIVA buku ini, maju ke
pengadilan, maka bantuan seorang pengacara atau advokat tidak diharuskan. Dewan perwalian
harus berusaha, agar segala uang yang dibayar oleh orang-orang yang menurut buku ini wajib memberikan tunjangan untuk nafkah dan pendidikan anak belum dewasa, digunakan sesuai
dengan maksudnya.

Pasal 416b
Tanpa mengurangi ketentuan alinea berikut, dewan perwalian terdiri dari Balai Harta
Peninggalan setempat, dengan jumlah anggota yang ditentukan oleh pemerintah.
Bila pemerintah mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh alinea kedua Pasal
415 maka dewan perwalian terdiri dari anggota perwakilan Balai Harta Peninggalan yang
berkedudukan di lain daerah, yaitu anggota yang berkantor di daerah setempat, dan sejumlah
anggota yang ditentukan oleh presiden.
Pegawai Balai Harta Peninggalan melakukan tugas pada dewan perwalian sama seperti pada
Balai Harta Peninggalan. Cara dewan perwalian menunaikan tugasnya, diatur oleh pemerintah.
Untuk tiap dewan perwalian, di tempat-tempat yang membutuhkannya diangkat agen-agen.

Pasal 417
Setiap Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian boleh mewakilkan atau menguasakan
dirinya kepada salah seorang anggota atau pegawainya, atau kepada seorang agennya dalam hal
bila mereka selaku majelis harus menunaikan tugas di luar gedung rapat mereka.
Dalam hal-hal, bila Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian minta pertimbangan, mereka
harus menyatakan pendapatnya secara tertulis dengan alasan-alasannya.

Pasal 418
Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian tidak bisa dikesampingkan dari segala campur
tangan, yang diperintahkan kepada mereka menurut ketentuan undang-undang. Segala
perbuatan dan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan di atas adalah batal dan tidak
berharga.

Pasal 418a
Kepala Daerah dan Pegawai Catatan Sipil wajib sedapat mungkin memberikan keteranganketerangan dengan cuma-cuma kepada Balai Harta Peninggalan dan dewan perwalian, dan
dengan cuma-cuma pula memberikan semua salinan dan petikan dari daftar-daftar yang
diminta oleh majelis tersebut untuk kepentingan tugas yang harus mereka lakukan; salinan dan
petikan yang diberikan itu bebas dari meterai.

BAB XVI
PENDEWASAAN
(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan
Tionghoa)

Pasal 419
Dengan pendewasaan, seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau
kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa.

Pasal 420
Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih di bawah umur menjadi dewasa, diperoleh
dengan venia aetatis atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh pemerintah
setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.

Pasal 421
Permohonan akan surat pernyataan dewasa boleh diajukan kepada pemerintah oleh anak yang
di bawah umur, bila ia telah mencapai umur dua puluh tahun penuh. Pada surat permohonan
itu harus dilampirkan akta kelahiran, atau bila itu tidak dapat diberikan, tanda bukti lain yang
sah tentang umur yang diisyaratkan itu.

Pasal 422
Mahkamah Agung tidak memberi nasihat sebelum mendengar atau memanggil secukupnya
kedua orang tua anak yang di bawah umur itu atau orang tuanya yang masih hidup, dan bila
anak yang di bawah umur itu ada dalam perwalian, walinya, wali pengawasnya dan keluargakeluarga sedarah atau semenda.

Pasal 423
Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan termaksud dalam pasal yang lampau
mengenai para orang tua, wali dan wali pengawas yang bertempat tinggal atau berdiam di luar
kabupaten tempat Mahkamah Agung berkedudukan, Pegawai yang ditugaskan melakukan
pemeriksaan itu, harus memberikan penjelasan apa saja yang dianggapnya perlu pada waktu
mengirimkan berita acaranya. Berita acara itu dengan penjelasannya harus dilampirkan pada
nasihat yang harus disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada pemerintah.

Pasal 424
Anak yang telah dinyatakan dewasa, dalam segala hal sama dengan orang dewasa. Akan tetapi
mengenai pelaksanaan perkawinan, dia tetap wajib dari para orang tuanya atau dari kakek
neneknya. atau dari Pengadilan Negeri menurut ketentuan-ketentuan Pasal 35 dan 37, sampai
ia mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, sedangkan terhadap anak-anak luar kawin yang
telah diakui, Pasal 39 alinea pertama tetap berlaku sampai mereka mencapai umur dua puluh
satu tahun penuh.

Pasal 425
Untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur itu, pemerintah bebas untuk
menambahkan pada surat pernyataan dewasa, dia tidak diperbolehkan, sampai dia mencapai
umur dua puluh satu tahun penuh, untuk memindahtangankan atau membebani harta tak
bergeraknya selain dengan persetujuan Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang diberikan
setelah mendengar atau memanggil secukupnya kedua orang tuanya, atau salah Seorang yang
masih hidup dari mereka, atau bila keduanya sudah tidak ada, keluarga-keluarga sedarah atau
semenda.
Dalam hal penjualan, Pengadilan Negeri boleh juga menyetujui hal itu dilakukan di bawah
tangan. Terhadap pemeriksaan kedua orang tua, alinea keempat Pasal 206 berlaku.

Pasal 426
Pendewasaan, yang memberikan hak-hak tertentu sebagai orang dewasa kepada anak yang di
bawah umur, boleh diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada anak yang di bawah umur atas
permohonannya, bila ia telah mencapai umur delapan belas tahun penuh. Hal itu tidak
diberikan bila bertentangan dengan kemauan salah seorang orang tuanya yang melakukan
kekuasaan orang tua atau perwalian.

Pasal 427
Pengadilan Negeri tidak mengambil keputusan sebelum mendengar atau memanggil dengan
sah kedua orang tuanya. bila anak yang di bawah umur itu ada dalam kekuasaan orang tuanya,
atau bila ia ada dalam perwalian, mendengar atau memanggil dengan sah walinya, wali
pengawasnya, keluarga sedarah atau semenda, serta kedua orang tuanya atau orang tua yang
masih hidup bila yang melakukan perwalian atas orang yang di bawah umur itu bukan orang
tuanya.
Alinea keempat Pasal 206 berlaku dalam hal mendengar para orang tua, wali dan walipengawas. Sebelum mengambil keputusan, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan anak yang
di bawah umur itu untuk menghadap sendiri. Sebelum menutup pemeriksaan. Pengadilan
Negeri harus menentukan hari pengambilan keputusan. Terhadap keputusan Pengadilan
Negeri, tidak dapat dimintakan banding.

Pasal 428
Pada waktu memberikan pendewasaan, Pengadilan Negeri harus menentukan dengan tegas,
hak-hak kedewasaan manakah yang diberikan kepada anak yang di bawah umur itu.

Pasal 429
Anak yang di bawah umur yang telah mendapat pendewasaan demikian itu, dianggap sebagai
orang dewasa hanya dalam hal perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dengan tegas
diperintahkan kepadanya, dan Ia tidak boleh mengingkari keabsahannya atas dasar
kebelumdewasaan. Untuk hal-hal lainnya dia tetap dalam kedudukan belum dewasa.

Pasal 430
Wewenang dan hak-hak yang diberikan kepada anak yang belum dewasa menurut Pasal
426,427 dan 428, tidak boleh lebih daripada wewenang dan hak untuk menerima seluruh atau
sebagian pendapatannya. mengeluarkan dan menggunakan pendapatannya itu, mengadakan
persewaan, menggarap tanah-tanahnya, dan melakukan usaha-usaha yang perlu untuk itu,
melakukan suatu pekerjaan tangan, mendirikan suatu pabrik atau ikut berusaha dalam itu, dan
akhirnya menjalankan mata pencaharian dan perdagangan.
Dalam kedua hal tersebut terakhir, anak yang di bawah umur itu berwenang seperti orang
dewasa untuk mengangkat segala perjanjian yang berhubungan dengan pabrik itu, mata
pencarian dan perdagangan itu, kecuali pemindahtanganan dan pembebanan harta-harta
tetapnya dan pemindahtanganan efek-efeknya yang memberi bunga, surat-surat pendaftaran
dalam buku besar utang-utang negara, tagihan-tagihan utang hipotek dan saham-saham dalam
perseroan terbatas atau perseroan lain. Dalam hal perbuatan-perbuatan yang boleh dia lakukan
berdasarkan pendewasaan yang telah diperolehnya, dia boleh bertindak di Pengadilan, baik
sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pasal 21 tidak berlaku terhadap perbuatanperbuatan itu.

Pasal 431
Pendewasaan tersebut dalam lima pasal yang lampau, oleh Pengadilan Negeri boleh ditarik
kembali, bila anak yang di bawah umur itu menyalahgunakannya atau bila ada cukup
kekhawatiran, bahwa dia akan menyalahgunakannya Penarikan kembali dilakukan atas
permohonan bapaknya. bila kedua orang tuanya masih hidup, atau atas permohonan ibunya,
bila kekuasaan orang tua dilakukan olehnya, atau atas permohonan wali atau wali pengawas,
bila orang yang di bawah umur itu berada dalam perwalian.
Terhadap permohonan itu tidak diambil keputusan sebelum mendengar atau memanggil
dengan sah anak yang di bawah umur itu dan walinya, bila permohonan itu diajukan oleh wali
pengawasnya, atau mendengar atau memanggil dengan sah wali pengawas, bila
permohonannya diajukan oleh wali.
Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keluarga sedarah atau semenda. dan bapaknya
atau ibunya, sekiranya salah seorang dari antara mereka masih hidup tanpa dibebani tugas
perwalian, dipanggil atau didengar. Pengadilan mengambil keputusan tanpa banding. Alinea
keempat Pasal 206 tidak berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua, wali dan wali pengawas.

Pasal 432
Semua pendewasaan tersebut dalam bab ini, demikian pula pencabutannya menurut pasalpasal yang Iampau, harus diumumkan dengan cara membuat maklumat dan memasangnya
dalam berita negara.
Dalam maklumat pendewasaan itu, harus dicantumkan dengan teliti, bagaimana dan untuk apa
itu diberikan. Sebelum diadakan maklumat ini, baik pendewasaan itu maupun pencabutannya,
tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

BAB XVII

PENGAMPUAN
(Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)

Pasal 433
Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus
ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan
pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Pasal 434
Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan
dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat
diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping
sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap
mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.

Pasal 435
Bila seseorang yang dalam keadaan mata gelap tidak dimintakan pengampuan oleh orangorang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan Kejaksaan wajib memintanya. Dalam hal dungu atau gila, pengampuan dapat diminta oleh jawatan Kejaksaan bagi seseorang
yang tidak mempunyai suami atau isteri, juga yang tidak mempunyai keluarga sedarah yang
dikenal di Indonesia.

Pasal 436
Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam
daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan.

Pasal 437
Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus
dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksisaksinya.

Pasal 438
Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna
mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.

Pasal 439
Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam
pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak
mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau
beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal
dihadiri oleh jawatan Kejaksaan.
Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari
Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan
setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat
berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri.
Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu
diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota
keluarga sedarah.

Pasal 440
Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau
semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat
bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusan
tentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan
Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang
dikemukakannya menjadi jelas.

Pasal 441
Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri
dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang
orang yang dimintakan pengampuannya.

Pasal 442
Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka,
setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan
Jaksa.

Pasal 443
Bila dimohonkan banding, maka Hakim banding sekiranya ada alasan,. dapat mendengar lagi
atau menyuruh mendengar lagi orang yang dimintakan pengampuan.

Pasal 444
Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampuan, dalam waktu yang
ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang
memintakan pengampuan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan
dalam Berita Negara; semuanya atas ancaman hukuman membayar segala biaya, kerugian dan
bunga sekiranya ada alasan untuk itu.

Pasal 445
Bila pengampuan diminta sehubungan dengan alinea keempat Pasal 434, Pengadilan Negeri
mendengar para keluarga sedarah atau semenda dan, sendiri atau dengan wakilnya,, suami atau
isterinya yang meminta, sekiranya ini berada di Indonesia; juga harus dilakukan ketentuanketentuan dalam Pasal 439 alinea kesatu dan kedua, 440,441 dan 442. Dalam hal demikian
jawatan Kejaksaan harus menyelenggarakan pengumuman mengenai keputusan dengan cara
yang dicantumkan dalam Pasal 444.

Pasal 446
Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak
perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah
batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan
karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.

Pasal 447
Semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan
keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada
pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.

Pasal 448
Setelah seseorang meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang telah dilakukannya,
kecuali pembuatan surat-surat wasiat berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, tidak
dapat disanggah, selain bila pengampuan atas dirinya telah diperintahkan atau dimintakan
sebelum ia meninggal dunia, kecuali bila bukti-bukti tentang penyakit itu tersimpul dari
perbuatan yang disanggah itu.
Pasal 449 Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka
oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan
kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta
Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara,
yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada
pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan
pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas.

Pasal 450
Dihapus dengan S. 1927- 31 jis. 390,421.

Pasal 451
Kecuali jika ada alasan-alasan penting menghendaki pengangkatan orang lain menjadi
pengampu, suami atau isteri harus diangkat menjadi pengampu bagi isteri atau suaminya, tanpa
mewajibkan isteri mendapatkan persetujuan atau kuasa apa pun juga untuk menerima
pengangkatan itu.

Pasal 452
Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum
dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak
melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya.
Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam
pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan
berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan.

Pasal 453
Bila seseorang ditempatkan di bawah pengampuan mempunyai anak-anak belum dewasa serta
menjalankan kekuasaan orang tua, sedangkan isteri atau suaminya telah dibebaskan atau
diberhentikan dari kekuasaan orang tua, atau berdasarkan Pasal 246 tidak diperintahkan
menjalankan kekuasaan orang tua, atau tidak memungkinkan untuk menjalankan kekuasaan
orang tua, seperti juga jika orang yang di bawah pengampuan itu menjadi wali atas anakanaknya yang sah, maka demi hukum pengampu adalah wali atas anak-anak belum dewasa itu
sampai pengampuannya dihentikan, atau sampai isteri atau suaminya memperoleh perwalian
itu karena penetapan Hakim yang dimaksudkan dalam Pasal 206 dan 230, atau mendapatkan
kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal 246a, atau dipulihkan dalam kekuasaan orang tua atau
perwalian.

Pasal 454
Penghasilan orang yang ditempat di bawah pengampuan karena keadaan dungu. gila atau mata
gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan.

Pasal 455
Dicabut dengan S. 1897-53.

Pasal 456
Terhadap orang-orang yang tidak dapat dibiarkan mengurus diri sendiri atau membahayakan
keamanan orang lain karena kelakuannya terlanjur buruk dan terus menerus buruk, harus
dilakukan tindakan seperti diatur dalam Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan
Mengadili di Indonesia.

Pasal 457
Dalam hal adanya kepentingan yang mendesak para kepala daerah setempat, menjelang
pengesahan Pengadilan Negeri, berkuasa memerintahkan penahanan sementara orang-orang
yang dimaksud dalam Pasal-pasal yang lalu. Mereka wajib untuk bertindak secara cermat; dan
selambat-lambatnya dalam empat hari atau, dalam hal tempat kedudukan Pengadilan Negeri
yang bersangkutan ada di pulau lain, dengan kapal yang pertama, mereka harus mengirimkan
surat-surat tentang penahanan kepada Kejaksaan yang berwenang & yang harus
menyampaikan lagi surat-surat itu dengan tuntutannya kepada Pengadilan Negeri segera
setelah menerima surat-surat itu.
Bila Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan-alasan guna menguatkan penahanan, maka
dengan putusan harus diperintahkan supaya orang yang ditahan itu segera dikeluarkan dari
tahanan. Putusan ini harus segera dilaksanakan oleh kepala daerah yang bersangkutan segera
setelah diterimanya, dan hal itu harus diberitahukan kepada Kejaksaan dengan cara seperti
yang ditentukan dalam alinea kedua pasal ini.

Pasal 458
Seorang anak belum dewasa yang ada di bawah pengampuan tidak dapat melakukan
perkawinan, pula tidak dapat mengadakan perjanjian-perjanjian selain dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pada Pasal 38 dan 151.

Pasal 459
Tiada seorang pun, kecuali suami isteri dan keluarga sedarah dalam garis ke atas atau ke bawah,
wajib menjalankan suatu pengampuan lebih dari delapan tahun lamanya setelah waktu itu
lewat, pengampu boleh minta dibebaskan dan permintaan ini harus dikabulkan.

Pasal 460
Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang; tetapi
pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara
yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang
yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum
keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 461
Pembebasan diri pengampuan harus diumumkan dengan cara yang diatur dalam Pasal 444.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 462
Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, tidak
boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan bapaknya,
ibunya atau walinya.

BAB XVIII

KETIDAKHADIRAN
(Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)

BAGIAN 1
Hal-hal yang Diperlukan

Pasal 463
Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya
dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya
mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan
sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk
mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau
atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak
hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan
kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan
bertindak sebagai wakilnya.
Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam
hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.
Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas
permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau
tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud
dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya,
juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan
itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau
semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau
suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala
utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya.

Pasal 464
Balai Harta Peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan, untuk membuat daftar
lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai
Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan harta
kekayaan anak-anak yang masih di bawah umur, sejauh peraturan-peraturan itu dapat
diterapkan pada pengelolaannya, kecuali bila Pengadilan Negeri menentukan lain mengenai
hal-hal tersebut.

Pasal 465
Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk memberikan perhitungan dan
pertanggungjawaban secara singkat dan memperlihatkan efek-efek dan surat-surat yang berhubungan dengan pengelolaan itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang
telah mengangkatnya. Perhitungan ini dapat dibuat di atas kertas yang tidak bermeterai dan
disampaikan tanpa tata cara peradilan. Terhadap perhitungan dan pertanggungjawaban ini
jawatan Kejaksaan boleh mengajukan usul-usul kepada Pengadilan Negeri, sejauh hal itu
dianggapnya perlu untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu.
Pengesahan perhitungan dan pertanggungjawaban ini tidak mengurangi hak orang yang tidak
hadir itu atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan-keberatan
terhadap perhitungan itu.

Pasal 466
Dihapus dengan S. 1928-210.

BAGIAN 2
Pernyataan Mengenai Orang yang Diperkirakan Telah Meninggal Dunia
(Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)

Pasal 467
Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila
telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir
yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak
pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu,
atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di
tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan
panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi
sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.
Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu
maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus
diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang
ketiga harus diberikan.
Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan
ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali
juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu
masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

Pasal 468
Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun
orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri
atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya
dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat
tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus
dinyatakan dalam keputusan itu.

Pasal 469
Sebelum mengambil keputusan atas tuntutan itu, jika perlu setelah mengadakan pemeriksaan
saksi-saksi yang diperintahkan untuk itu, dengan kehadiran jawatan Kejaksaan, Pengadilan
Negeri harus memperhatikan sebab-sebab terjadinya ketidakhadiran itu, sebab-sebab yang
mungkin telah menghalangi penerimaan kabar dari orang yang dalam keadaan tak hadir itu,
dan hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan tentang kematian.
Pengadilan Negeri, berkenaan dengan ini semua, boleh menunda pengambilan putusan sampai
lima tahun lebih lama daripada jangka waktu tersebut dalam Pasal 467, dan boleh
memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatannya dalam surat kabar,
sekiranya hal itu dianggap perlu oleh pengadilan untuk kepentingan orang yang dalam keadaan
tak hadir itu.

Pasal 470
Bila seseorang pada waktu meninggalkan tempat tinggalnya telah memberikan kuasa untuk
mewakilinya dalam urusan-urusannya, atau telah mengatur pengelolaannya, dan bila telah
lampau sepuluh tahun sesudah keberangkatannya atau setelah berita terakhir bahwa ia masih
hidup, sedangkan dalam sepuluh tahun itu tidak ada tanda-tanda apakah ia masih hidup atau
telah mati, maka atas permohonan orang-orang yang kepentingan, orang yang dalam keadaan
tidak hadir itu boleh dipanggil, dan boleh dinyatakan bahwa ada dugaan hukum tentang
kematiannya, dengan cara dan menurut peraturan-peraturan yang tercantum dalam tiga pasal
yang lalu. Berlalunya waktu sepuluh tahun ini diharuskan, pun sekiranya kuasa yang diberikan
atau pengaturan yang diadakan oleh orang dalam keadaan tidak hadir itu telah berakhir lebih
dahulu.
Akan tetapi dalam hal yang terakhir ini pengelolaan harus diselenggarakan dengan cara seperti
yang tercantum dalam Bagian I bab ini.

Pasal 471
Pernyataan mengenai dugaan tentang kematian harus diumumkan dengan menggunakan surat
kabar yang telah digunakan dalam pemanggilan-pemanggilan.

BAGIAN 3
Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Orang yang Diduga Sebagai Ahli Waris dan
Orang-orang Lain yang Berkepentingan, Setelah Pernyataan Mengenai Dugaan
Tentang Kematian
(Berlaku Bagi Seluruh Golongan Timur Asing)

Pasal 472
Orang-orang yang diduga menjadi ahli waris dari orang yang dalam keadaan tak hadir, yakni
mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang
dalam keadaan tidak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut
surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan
barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu diserahi tugas pengelolaan
barang-barang orang yang dalam keadaan tak hadir itu, segala sesuatunya itu dilaksanakan
dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna
menjamin bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar,
dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya
dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka
kemudian ternyata lebih kuat.
Dengan demikian, mereka yang diduga menjadi ahli waris beserta orang-orang yang
berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-surat wasiatnya, sekiranya
ada.

Pasal 473
Bila tidak diberikan jaminan tersebut dalam pasal yang lalu, barang-barang itu harus ditaruh di
bawah pengelolaan pihak ketiga, dan mengenai barang-barang bergerak harus diperintahkan
penjualannya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam Pasal 786 dan
787 Kitab Undang-undang ini.

Pasal 474
Para ahli waris dugaan, berkenaan dengan hal menikmati harta peninggalan orang yang dalam
keadaan tak hadir, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, seperti yang
diatur untuk para pemegang hak pakai hasil, sejauh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk
hal itu berlaku, dan tentang hal itu tidak ada peraturan lain.

Pasal 475
Atas dasar yang sama seperti yang ditentukan dalam tiga pasal yang lalu tentang para ahli waris
dugaan dari orang yang dalam keadaan tak hadir, orang-orang yang mendapat hibah wasiat,
dan orang-orang lain yang sedianya mempunyai suatu hak atas harta peninggalan orang yang
dalam keadaan tak hadir itu bila dia meninggal, boleh segera melakukan hak mereka.

Pasal 476
Mereka yang menguasai atau mengelola barang-barang dari orang yang dalam keadaan tak
hadir, masing-masing sejauh mengenai dirinya, berkewajiban untuk memberi perhitungan dan
pertanggungjawaban dan untuk menyerahkan barang-barang itu kepada orang yang dalam
keadaan tak hadir bila ia pulang, atau kepada para ahli waris atau para pemegang hak lainnya,
sekiranya mereka datang, dan menunjukkan hak mereka yang lebih kuat.

Pasal 477
Semua ahli waris dugaan itu, segera setelah mengambil barang-barang ke dalam
penguasaannya, berkewajiban untuk membuat daftar lengkap barang-barang yang ditinggalkan
orang yang dalam keadaan tak hadir itu. Kepada mereka diberikan hak istimewa akan
pendaftaran harta peninggalan. Bila tidak diadakan pendaftaran harta peninggalan demikian,
seperti juga dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1031, mereka kehilangan hak istimewa
tersebut di atas, tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal yang lalu.

Pasal 478
Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang lalu, dan sejauh karena itu tidak ada ketentuan
lain, para ahli waris dugaan boleh membagi di antara mereka segala harta peninggalan orang
yang dalam keadaan tak hadir yang telah mereka kuasai, dengan mengindahkan peraturanperaturan tentang pemisahan harta peninggalan. Namun barang-barang tetapnya tidak boleh dijual untuk dapat mengadakan pemisahan itu, melainkan harus ditaruh dalam suatu penitipan,
bila tidak dapat dibagi atau dimasukkan dalam suatu kapling, dan hasilnya dapat dibagi
menurut kesepakatan mereka. Tentang semuanya itu harus dibuatkan dan ditandatangani
sebuah akta, yang juga menunjukkan, barang-barang apakah yang diberikan kepada penerima
hibah wasiat dan orang-orang lain yang berhak.

Pasal 479
Daftar dan akta tersebut dalam pasal yang lalu, demikian pula akta tentang jaminan, harus
dibawa ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang telah mengeluarkan keputusan tentang
kematian dugaan, dan disimpan di sana.

Pasal 480
Mereka yang karena ketentuan-ketentuan yang lalu telah mendapat bagian dari barang-barang
tetap, atau ditugaskan untuk mengelolanya, demi kepastian mereka boleh menuntut agar
barang-barang itu diperiksa oleh ahli-ahli, yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri yang
di daerah hukumnya barang-barang itu terletak, dan agar dibuatkan uraian tentang keadaannya.
Setelah ahli-ahli itu memberikan perslah kepada Pengadilan, dan Pengadilan mengesahkannya,
kemudian mendengar jawatan Kejaksaan, maka uraian dan perslah itu harus disimpan di
kepaniteraan.

Pasal 481
Barang-barang tetap kepunyaan orang yang dalam keadaan tak hadir, yang dibagikan kepada
ahli waris dugaan, atau diserahkan kepadanya untuk dikelola, selanjutnya tidak boleh
dipindahtangankan atau dibebani, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam Pasal 484,
kecuali kalau ada alasan penting, dan dengan izin Pengadilan Negeri.

Pasal 482
Bila orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali setelah ada keterangan kematian
dugaan, atau diperoleh tanda-tanda bahwa dia masih dalam keadaan hidup, maka mereka yang
telah menikmati hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari barang-barangnya, wajib untuk
mengembalikan hasil-hasilnya dan pendapatan-pendapatan itu dan sebagai berikut;
setengahnya bila ia pulang kembali, atau bila tanda-tanda bahwa ia masih hidup diperoleh
dalam waktu lima belas tahun setelah hari kematian dugaan yang dinyatakan dalam putusan
Hakim; atau seperempatnya, bila tanda-tanda itu diperoleh kemudian, tetapi sebelum lampau
waktu tiga puluh tahun setelah pernyataan itu.
Akan tetapi semua itu dengan ketentuan, bahwa Pengadilan Negeri yang telah memberi
keputusan tentang kematian dugaan itu, mengingat sedikitnya barang-barang yang
ditinggalkan, boleh memerintahkan yang berlainan tentang pengembalian hasil-hasil dan
pendapatan itu, atau dapat juga memberi pembebasan sama sekali.

Pasal 483
Bila orang yang dalam keadaan tidak hadir itu kawin dengan gabungan harta bersama, atau
gabungan keuntungan dan kerugian saja, atau gabungan hasil-hasil dan pendapatan, sedangkan
isteri atau suaminya memilih membiarkan gabungan itu terus berjalan, maka dia boleh
mencegah pengambilan barang-barang dalam penguasaan sementara oleh orang-orang yang
diduga sebagai ahli waris, dan mencegah pelaksanaan hak-hak yang mestinya baru akan timbul setelah kematian orang yang dalam keadaan tak hadir itu, dan mengambil atau
mempertahankan barang-barang itu dalam pengelolaannya, dengan mendahului yang lain-lain,
dengan menunaikan kewajiban akan pendaftaran tersebut dalam Pasal 477.
Akan tetapi penghentian pengambilan barang-barang dalam penguasaan dengan segala akibatakibatnya, tidak boleh berlangsung lebih lama daripada sepuluh tahun penuh, terhitung dan
hari tersebut dalam putusan Hakim yang menyatakan kematian dugaan itu.
Namun bila isteri atau suami tidak menentang pengambilan barang-barang dalam penguasaan
itu oleh para ahli waris, maka ia boleh mengambil bagiannya dalam harta bersama itu, atau
barang-barang miliknya sendiri yang merupakan haknya, asal saja ia memberikan jaminan
untuk barang-barang yang mungkin harus dikembalikan.
Isteri yang memilih dilanjutkan gabungan harta bersama, tetap mempunyai hak untuk
melepaskan diri dari gabungan harta bersama itu di kemudian hari.

Pasal 484
Bila telah lampau tiga puluh tahun setelah hari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam
keputusan Hakim, atau bila sebelumnya telah berlalu seratus tahun penuh setelah kelahiran
orang yang dalam keadaan tak hadir, maka penjamin-penjamin dibebaskan dan pembagian
barang-barang yang ditinggalkan tetap berlaku sejauh pembagian itu telah terjadi, atau bila
belum terjadi, para ahli waris dugaan boleh mengadakan pembagian tetap, dan boleh
menikmati semua hak atas harta peninggalan itu secara pasti. Maka berhentilah hak istimewa
akan pendaftaran harta, dan dapatlah para ahli waris dugaan diwajibkan untuk menerima atau
menolak warisan, menurut peraturan-peraturan yang ada tentang hal itu.

Pasal 485
Bila sebelum waktu tersebut dalam pasal yang lalu, diterima berita tentang kematian orang
yang ada dalam keadaan tak hadir, maka mereka yang atas dasar undang-undang atau atas
dasar penetapan-penetapan orang yang dalam keadaan tak hadir itu telah mendapat hak-hak
atas harta peninggalannya, pertanggungjawaban dan penyerahan atas dasar Pasal 476 dan 482.

Pasal 486
Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau menunjukkan bahwa ia
masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun sejak dari kematian dugaan seperti yang
dinyatakan dalam keputusan Hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barangbarangnya dalam keadaan seperti adanya pada waktu itu, beserta harga barang-barang yang
telah dipindahtangankan, atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan
barang-barang kepunyaannya, namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan.

Pasal 487
Demikian pula anak-anak dan keturunan-keturunan lebih lanjut orang dalam keadaan tidak
hadir, boleh menerima kembali barang-barangnya sejauh hak mereka timbul dalam waktu tiga
puluh tahun sejak lampaunya waktu yang ditetapkan dalam Pasal 484. 488. Bila dengan
putusan Hakim dinyatakan dugaan hukum tentang kematian, semua tuntutan hukum terhadap
orang yang dalam keadaan tak hadir itu, harus diajukan terhadap para ahli waris dugaan yang
telah mengambil barang-barangnya dalam penguasaan mereka, tanpa mengurangi hak mereka
untuk memberlakukan hak istimewa mereka akan pendaftaran harta peninggalan.

BAGIAN 4
Hak-hak yang Jatuh ke Tangan Orang Tak Hadir yang Tak Pasti Hidup atau Mati
(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Bagi Golongan Tionghoa)

Pasal 489
Orang yang menuntut suatu hak, yang katanya telah beralih dari orang yang tak hadir
kepadanya, tetapi hak itu baru jatuh pada orang yang tak hadir setelah keadaan hidup atau
matinya menjadi tak pasti, wajib untuk membuktikan, bahwa orang yang tak hadir itu masih
hidup pada saat hak itu jatuh padanya selama ia tidak membuktikan hal itu, maka tuntutannya
harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pasal 490
Bila pada orang tak hadir, keadaan hidup atau matinya tidak pasti, jatuh suatu warisan atau
hibah wasiat, yang sedianya menjadi hak orang-orang lain andaikata orang yang tak hadir itu
hidup, atau yang sedianya harus dibagi dengan orang-orang lain, maka warisan atau hibah
wasiat itu, seakan-akan orang itu telah meninggal, tanpa kewajiban untuk membuktikan
kematian orang itu, namun untuk itu mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan
Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak rumah kematian orang itu, dan pengadilan itu
harus memerintahkan pemanggilan-pemanggilan umum dan mengeluarkan peraturan
pengamanan yang perlu untuk pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 491
Ketentuan-ketentuan dari kedua pasal yang lalu tidak mengesampingkan hak untuk menuntut
warisan-warisan dan hak-hak lain yang ternyata kemudian telah jatuh pada orang yang dalam
keadaan tak hadir itu atau orang-orang yang telah mendapat hak-hak itu daripadanya. Hak-hak
itu hanya hapus oleh Iampaunya waktu yang diisyaratkan untuk lewat waktu.

Pasal 492
Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali atau haknya dituntut
atas namanya, pengembalian penghasilan dan pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari
hari ketika hak itu jatuh pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuanketentuan Pasal 482.

BAGIAN 5
Akibat-akibat Keadaan Tidak Hadir Berkenaan dengan Perkawinan
(Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan
Tionghoa)

Pasal 493
Bila salah seorang dari suami isteri, selain meninggalkan tempat tinggal dengan kemauan
buruk, selama sepuluh tahun penuh tak hadir di tempat tinggalnya tanpa berita tentang hidup
matinya orang itu, maka suami isteri yang ditinggalkan berwenang untuk memanggil orang yang tak hadir itu tiga kali berturut-turut dengan panggilan, menurut cara yang ditentukan
dalam Pasal 467 dan 468, dengan izin dari Pengadilan Negeri di tempat mereka bersama.

Pasal 494
Bila atas panggilan ketiga dari Pengadilan, baik orang yang tak hadir itu maupun orang lain
untuknya, tidak ada yang muncul memberi cukup petunjuk tentang hidupnya orang itu, maka
Pengadilan Negeri boleh memberi izin kepada suami atau isteri yang ditinggalkan untuk kawin
dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan Pasal 469 berlaku dalam hal ini.

Pasal 495
Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang
yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya
orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum.
Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga
mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain.

Pasal 496
Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 497
Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.

Pasal 498
Dihapus dengan S. 1927-31 jis. 390, 421.



sumber hukum

Sumber : 

-Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Labels: