Pengertian Hukuman Mati dan Permasalahannya

Pengertian Hukuman Mati dan Permasalahan Hukuman Mati

Hukum Sumber Hukum


Hukuman Mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati.

Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan hukuman mati dengan cara digantung dan dipancung. Namun berdasarkan Undang-undang No. 2 PNPS Tahun 1964 diatur ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat hukuman mati itu dillaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya hukuman mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut;
2. Apabila terpidana adalah seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari hukuman mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir;
3. Temapat pelaksanaan hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan hukuman mati yang bersangkutan;
4. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan hukuman mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan hukuman mati atau peradilan tingkat pertama;
5. Pelaksanaan hukuman mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi;
6. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari hukuman mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
7. Pelaksanaan hukuman mati tidak boleh dilakukan dimuka umum;
8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan di muka umum; kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain;
9. setelah pelaksanaan dari hukuman mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari hukuman mati tersebut, dimana isi dari berita acara ersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.


Pro dan kontra atas hukuman mati bukan baru sekarang saja terjadi. Pro dan kontra bahkan telah terjadi sejak pertama kali ketentuan tentang pidana dimasukkan dalam KUHP Hindia Belanda. hukuman mati bahkan tetap dipertahankan dalam KUHP Hindia Belanda pada saat KUHP Negeri Belanda menghapuskan hukuman mati. Beberapa alasan pokok masih dipertahankannya hukuman mati antara lain bahwa ketika itu (tahun 1918) terdapat keadaan khusus di Hindia Belanda yang berbeda dengan Negeri Belanda. Keadaan-keadaan khusus itu antara lain masih tingginya angka kejahatan dan luasnya wilayah jangkauan polisi. Beberapa alasan lain yang mengemukakan di antaranya adalah bahwa hukuman mati diperlukan karena dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi penjahat.

Hal tersebut sejalan dengan tugas sistem peradilan pidana yang diantaranya adalah : (i) untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) menyelesaikan kasus kejahatan  yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan (iii) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi.

Oleh karena itu, hukuman mati masih diperlukan untuk menakut-nakuti para penjahat. Kebutuhan akan adanya hukuman mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan. Penjara kadangkala tak lebih dianggap sebagai "sekolah tinggi kejahatan". Tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan perspektif HAM untuk dijadikan sebagai alasan mengeliminir pidana mati. Betul jika menghilangkan nyawa orang lain adalah pelanggaran atas prinsip dasar HAM yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Tetapi sekedar mengingatkan prinsip dasar HAM juga mengatur bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibatasai kebebasannya, dan tidak seorangpun dapat dihukum dengan suatu peraturan yang berlaku surut serta masih banyak hak-hak dasar lain yang harus dijamin, dilindungi dan ditegakkan oleh negara.

Jika perspektif semacam itu yang kita gunakan, pertanyaan yang timbul adalah : apakah dengan demikian memenjarakan seorang terhukum juga merupakan pelanggaran HAM ? Apakah menangkap seseorang penjahat juga merupakan pelanggaran HAM ? menangkap seorang tersangka, memenjarakan seorang terpidana bahkan termasuk menghukum seseorang dengan peraturan yang berlaku surut sebagai mana yang dianut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme pada prinsipnya juga merupakan pelanggaran HAM yang serius. Tetapi dengan diaturnya segala ketentuan tersebut dalam perundang-undangan yang sah yang segala ketentuan tersebut dalam perundang-undangan yang sah yang memenuhi syarat materiel dan formal, maka sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Demikian juga dengan hukuman mati, sepanjang diatur secara sah dalam perundang-undangan maka sifat pelanggaran HAM di dalamnya menjadi hilang.

Terlepas dari dibolehkannya (dilegalkannya) penangkapan, pemenjaraan atau hukuman mati, ada satu prinsip dasar yang haruslah dijadikan semacam ultimatum remedium (sarana terakhir yang dapat digunakan). Karena tindakan semacam itu pada prinsipnya juga melanggar HAM maka putusan untuk melakukan penahanan, pemenjaraan apalagi hukuman mati harus dilakukan seselektif mungkin.

Buku Hukum Pidana yang digunakan dalam penulisan ini :

- Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Pengertian Hukuman Mati
Gambar Pengertian Hukuman Mati

Labels: