Hukum Perkawinan Adat ~ Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat ~ Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Sumber Hukum


Yang dimaksud dalam pertunangan dalam hukum adat adalah suatu stadium (keadaan) yang bersifat khusus di Indonesia, biasanya mendahului dilangsungkannya suatu perkawinan, Stadium pertunangan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak (pihak keluarga bakal suami dan keluarga bakal isteri) untuk mengadakan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu ada suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau pertimbangkan yang dikemukakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Lamaran atau meminang lazimnya dilakukan oleh seorang utusan, duta yang mewakili keluarga pihak laki-laki.

Pada umumnya yang ditugaskan sebagai duta untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak perempuan adalah anggota keluarga yang dekat serta biasanya yang sudah 'berumur', tetap kini sudah banyak pula yang dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak sendiri.

Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan suatu tanda pengikat kepada pihak perempuan yang disebut "panjer" atau "paningset" (di Jawa), "panyangcang" (di daerah Pasudan), "tanda kong narit" (di Aceh), "bobo mibu" (di pulau Nias), "sesere" (di Kepulauan Mentawai), "passikog" (di Sulawesi Selatan), "tapu" (di Halmahera), "mas aye" (di Pulau Bali). Tanda pengikat dimaksud diberikan kepada keluarga perempuan atau orangtua pihak perempuan atau kepada bakal istri.

Di daerah Minangkabau, suku Batak, Dayak dan Toraja, tanda pengikat ini diberikan timbal balik oleh masing-masing pihak. Pada zaman sekarang tanda pengikat masa pertunangan lazimnya menggunakan cincin yang diberikan timbal-balik oleh kedua mempelai atau kedua belah pihak. Dengan saling memberikan benda itu sebagai tanda pengikat maka timbullah kemudian kebiasaan diadakannya upacara "pertukaran cincin" sebagai saat dimulainya secara resmi stadium pertunangan.
Dasar alasan pertunangan ini di setiap daerah tidaklah sama, akan tetapi lazimnya adalah :
1. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.
2. Khususnya di daerah-daerah yang ada pergaulan sangat bebas antara muda-mudi, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan itu.
3. Memberi kesempatan kedua pihak untuk lebih saling mengenal, sehingga mereka kelak sebagai suami isteri dapat diharapkan menjadi suatu pasangan yang harmonis.


Pertunangan ini masih dimungkinkan batal apabila dalam hal-hal berikut :
1. Kalau pembatalan dikehendaki kedua pihak yng timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
2. Kalau salah satu pihak tidak memenuhinya janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima, sedangkan jika pihak yang lain tidak memenuhi janjinya, maka tanda pertunangan ini tidak perlu dikembalikan. Dalam pembatalan yang dilakukan oleh kehendak dua belah pihak, maka tanda-tanda pertunangan lazimnya saling dikembalikan. Dalam hukum islam pertunangan tidak dikenal.

Buku Hukum Adat yang dipakai dalam penulisan ini :

- C. Dewi Wulansari, 2010. HUKUM ADAT INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Perkawinan Adat
Gambar Hukum Perkawinan Adat

Labels: