Hukum Perkawinan Adat ~ Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat ~ Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Sumber Hukum


Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam hukum adat adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.

Beberapa larangan dalam hukum perkawinan adat, sebagai berikut :
1. Karena hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan dapat terlihat dalam hukum adat Batak yang bersifat asymmetrisch connubium, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga. Jika di Timor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan ibu. Pada masyarakat adat Minangkabau disebut bahwa laki-laki dan perempuan dilarang kawin apabila mereka satu suku.

2. Karena perbedaan kedudukan, Dilarangnya perkawinan karena alasan perbedaan kedudukan terjadi pada masyarakat yang masih bertradisi feodalisme. Misalnya seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan dari golongan rendah atau sebaliknya. Pada zaman sekarang, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan mereka yang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. Masalah perkawinan yang timbul dari perbedaan kedudukan ini sering mengakibatkan adanya ketegangan dalam kekerabatan. Namun jika ditilik hukum adat bersifat luwes, maka tidak tertutup kemungkinan berikutnya bagi penyelesaian masalah perkawinan tersebut secara adat pula. Dalam hal ini yang sulit adalah peyelesaian masalah perkawinan yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan, seperti aturan dalam agama Hindu.

3. Karena perbedaan agama, perbedaan agama ini dapat terjadi menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan, seperti di daerah Lampung setiap warga adat harus menganut agama islam, bagi mereka yang tidak beragama islam tidak dapat diterima menjadi anggota warga adat. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang beragama lain yang hendak melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu memasuki agama Islam. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak menganut agama islam berarti harus keluar dari pergaulan adat kekerabatan orang Lampung, karena menurut hukum adat Lampung, perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum islam adalah tidak sah.


Hukum islam menentukan juga tentang larangan melakukan perkawinan dalam masa "iddah", yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapt melakukan perkawinan lagi, hal agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tdak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai karena suami meninggal dunia atau selama tga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.

Buku Hukum Adat yang dipakai dalam penulisan ini :

- C. Dewi Wulansari, 2010. HUKUM ADAT INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Perkawinan Adat
Gambar Hukum Perkawinan Adat

Labels: