Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Hukum Sumber Hukum


Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perkawinan adat dalam hukum perkawinan adat.

Bentuk hukum perkawinan adat adalah :
1. Perkawinan Jujur
2. Perkawinan Semenda
3. Perkawinan Bebas (Mandiri)
4. Perkawinan Campuran
5. Perkawinan Lari


Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.

Di kalangan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "patrilineal", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "jujur". Di daerah Batak disebut "mangoli", "beleket" di Rejang, "nuku" di Palembang, "nagkuk, hibal" di Lampung.

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan "matrilineal" atau juga "patrilineal alternerend" (kebapakan beralih-alih) bentuk hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "semenda". Pada lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem "parental" atau "bilateral", maka hukum perkawinan adat yang berlaku adalah bentuk perkawinan "bebas" (mandiri).

Dalam perkembangnya, ketiga macam bentuk hukum perkawinan ini tumbuh bervariasi yang bermacam-macam menurut kepentingan kekerabatan yang bersangkutan. Mengenai kejelasan dari masing-masing bentuk hukum perkawinan adat di atas dapat terlihat dalam uraian berikut.

Perkawinan Jujur

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo di sebut "onjok", di Maluku disebut "beli, wilin", di Timor disebut "belis", di Batak disebut "tuhor". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "matrilineal" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabtnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.

Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

Perkawinan Lari

Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakt Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Buku Hukum Adat yang dipakai dalam penulisan ini :

- C. Dewi Wulansari, 2010. HUKUM ADAT INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Perkawinan Adat
Gambar Hukum Perkawinan Adat

Labels: