Hukum Perkawinan Adat ~ Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat ~ Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Sumber Hukum


Yang dimaksud dengan adat pelamaran dalam hukum adat adalah tata cara melakukan pelamaran sebelum berlangsung acara perkawinan secara hukum adat. Dalam hukum adat ditentukan bahwa sebelum melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia, seorang harus terlebih dahulu melakukan pelamaran dari pihak yang satu kepada pihak yang lain menurut tata cara adat masing-masing masyarakat adat. Tata tertib adat acara melamar diberbagai daerah di Indonesia tidaklah sama, tetapi pada umumnya pelamaran dilakukan oleh pihak keluarga/ kerabat laki-laki kepada keluarga/ kerabat perempuan. Satu hal yang berbeda adalah adat pelamaran yang terdapat dilingkungan masyarakat adat minangkabau atau di Rejang Bengkulu yang masih di pengaruhi adat istiadat Minangkabau, pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan.

Cara melamar di berbagai daerah di Indonesia, biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak yang akan melamar dengan mengirimkan utusan atau perantara perempuan atau laki-laki berkunjung kepada pihak yang dilamar untuk melakukan "penjajakan". Setelah penjajakan dilakukan, barulah pelamaran secara resmi dilakukan oleh keluarga/ kerabat orangtua pihak laki-laki dengan membawa "tanda lamaran" atau "tanda pengikat".

Tanda lamaran ini biasanya terdiri dari "sirih pinang" (tepak sirih), sejumlah uang (mas kawin, uang adat), bahan makanan matang seperti dodol, wajik, reginang dan lain-lain, bahlan pakaian dan perhiasan. Barang tanda lamaran ini disampaikan oleh juru bicara pihak pelamar kepada pihak dilamar dengan bahasa dan peribahasa adat yang indah dan sopan santun serta penuh hormat dengan memperkenalkan para anggota rombongan yang datang serta hubungan kekerabatannya satu persatu dengan mempelai laki-laki. Begitu pula juru bicara dari pihak perempuan yang dilamar akan menyatakan penerimaannya dengan bahasa dan peribahasa adat. Setelah selesai kata-kata sambutan dari kedua belah pihak, maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tua-tua di Minangkabau diteruskan kepada tua-tua adat keluarga/ kerabat laki-laki, kemudian kedua belah pihak melanjutkan perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Besarnya uang jujur (uang adat, denda adat dan sebagainya) dan atau mas kawin.
2. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak perempuan, jika di Minangkabau dari pihak laki-laki.
3. Bentuk Perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan.
4. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik-talak.
5. Kedudukan harta perkawinan (harta bawaan dan lain-lain).
6. Acara dan upacara adat perkawinan.
7. Waktu dan tempat upacara serta lain sebagainya.


Tidak semua acara dan upacara perkawinan dilakukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, tergantung pada keadaan kemampuan, dan masyarakat adat yang bersangkutan.

Buku Hukum Adat yang dipakai dalam penulisan ini :

- C. Dewi Wulansari, 2010. HUKUM ADAT INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Perkawinan Adat
Gambar Hukum Perkawinan Adat

Labels: