Hukum Perkawinan Adat - Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Perkawinan Adat - Acara dan Upacara Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat

Hukum Sumber Hukum


Mengenai acara dan upacara perkawinan  dalam hukum perkawinan adat di berbagai daerah di Indonesia dalam penyelenggaraannya tidaklah sama. Terdapat perbedaan adat istiadat atau pengaruh agama dalam pelaksanaan adat perkawinan. Pelaksanaannya juga berbeda, ada yang sederhana dan ada yang besar-besaran tergantung kondisi keuangan dan status sosial mereka.

Pada umumnya acara dan upacara perkawinan dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama; Bagi mereka melakukan "ijab kabul" antara Bapak/ Wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dan perempuan mengucapkan perjanjian perkawinannya di hadapan pendeta atau pastur yang memberkati mereka di Gereja. Mereka yang beragama Budha, mempelai laki-laki atau perempuan mengucapkan perjanjian mereka di Vihara di depan altar suci Sang Budha/ Bodesatwa dan diberkati oleh pendeta yang disebut "khikkuhu" atau "bhikkuni", atau "sumanera" atau "sumantri". Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Hindu kedua mempelai laki-laki dan perempuan melakukan upacara pemberkatan yang disebut "mejayajaya" oleh Brahmana "Sulinggih".

Sedangkan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan campuran dikarenakan perbedaan agama, hendaknya salah satu mengalah dan melepaskan agama yang dianutnya, sehingga perkawinan dilakukan menurut tata cara satu agama saja. Acara pelaksanaan perkawinan yang hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau melakukan perkawinan ganda menurut agama masing-masing adalah tidak sah.

Kebanyakan di kalangan masyarakat, perkawinan tidak hanya cukup dilaksanakan menurut ketentuan gama meraka masing-masing, melainkan dilengkapi puloa dengan pelaksanaan upacara-upacara adat, baik dalam bentuk yang sederhana maupun dalam bentuk pesta besar. Mengenai pelaksanaan upacara-upacara adat ini dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan, dan beberapa waktu sesudahnya.

Sederhana atau besarnya pelaksanaan upacara adat biasanya tergantung dari status sosial ekonomi yang melangsungkan perkawinan. Di kalangan masyarakat asli penduduk lampung, besar kecilnya upacara adat dalam perkawinan dapat diukur bukan saja dengan melihat rangkaian acara, peralatan adat dan kesenian yang mengiringi upacara adat atau layaknya para undangan, tetapi juga dilihat dari banyaknya dan jenis ternak yang disembelih untuk dihidangkan dalam santapan para hadirin dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Upacara adat perkawinan yang tingkatnya rendah cukup hanya dengan menyembeli ayam beberapa ekor kammbing dan yang tingkatnya lebih tinggi lagi menyembeli beberapa ekor kerbau atau sapi.

Rangkaian upacara perkawinan adat yang diselengarakan secara besar-besaran dapat meliputi berbagai kegiatan adat yang diatur dan dilaksanakan oleh suatu panitia khusus yang terdiri dari tua-tua adat, kaum ibu, kaum kerabat, muda-mudi dan sebagainya, yaitu sebagai berikut :
1. upacara membawa tanda lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan;
2. upacara perkenalan calon mempelai dan keluarga/ kerabat pihak calon besan;
3. upacara peresmian mengikat tali pertunangan kedua calon mempelai;
4. upacara melepas dan mengantar atau menjemput mempelai dan menerima dengan upacara perkawinan adat;
5. upacara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama, dan dilanjutkan dengan upacara perkawinan adat;
6. upacara pemberian gelar-gelar mempelai laki-laki dan perempuan serta penetapan kedudukan adat keduanya serta keluarga orangtuanya;
7. upacara makan bersama antara kedua kerabat besan dan para undangan;
8. upacara kunjungan keluarga kedua mempelai ketempat orang tua kerabat dan tetangga.


Di daerah Lampung, upacara ini diiringi dengan seni tabuh, seni suara dan seni tari tradisional serta pertemuan-pertemuan muda-mudi. Segala sesuatunya diatur oleh penglaku adat (panitia) menurut tata tertib adat setempat, termasuk tatatertib pakaian perhiasan adat yang dapat digunakan. Di masa sekarang upacara seperti ini sudah mulai jarang dilaksanakan lagi.

Buku Hukum Adat yang dipakai dalam penulisan ini :

- C. Dewi Wulansari, 2010. HUKUM ADAT INDONESIA Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung.
Hukum Adat
Gambar Hukum Perkawinan Adat

Labels: