Hukum Perjanjian - Eksekusi Hipotik dan Hak Tanggungan

Hukum Perjanjian - Eksekusi Hipotik dan Hak Tanggungan

Hukum Sumber Hukum


Sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 4 Tahun 1996  mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah, maka ketentuan hipotik diberlakukan bagi tanah hak milik, hak guna usaha dan juga hak guna bangunan yang dibebani tanggungan atau jaminan utang. Pada dasarnya eksekusi hipotik dan hak tanggungan dapat dilakukan diluar campur tangan pengadilan atau yang disebut parate eksekusi maupun melalui pengadilan.

Disamping itu, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 memperbolehkan penjualan di bawah tangan tanpa melalui kantor lelang, atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur, apabila melalui penjualan di bawah tangan ini dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Ketentuan Pasal 1178 ayat 2 kitab undang-undang hukum perdata, memberi wewenang kepada kreditur pemegang hipotik pertama untuk minta diperjanjikan agar dia dapat menjual benda yang dibebani hipotik atas kekuasaanya sendiri melalui kantor lelang, demikian pula ketentuan Pasal 6 jo Pasal 20 undang-undang no. 4 tahun 1996, memberi wewenang kepada kreditur pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

Menggunakan pranata grosse akte yang diatur dalam Pasal 224v HIR untuk melakukan eksekusi hipotik dan hak tanggungan dapat memenuhi berbagai kendala. Berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, kreditur dapat menggunakan grosse akte hipotik yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang berkekuatan tetap untuk mengajukan permohonan fiat eksekusi dari pengadilan atas benda yang dibebani hipotik untuk selanjutnya dijual melalui kantor lelang.

Demikian pula ketentuan pasal 14 jo pasal 20 undang-undang no. 4 tahun 1996, menyebutkan bahwa sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai grosse akte hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

Kendala yang dihadapi adalah munculnya upaya hukum bantahan dari debitur yang mempersoalkan jumlah utang yang harus dibayar kepada kreditur. Menurut hakim agama Yahya Harahap, apabila pengadilan melihat bahwa selisih antara jumlah yang ditetapkan dalam akta hipotik dan pembukuan yang dilakukan oleh kreditur sangat besar, maka pengadilan lebih baik menunda eksekusi dan menyarankan kreditur untuk melakukan gugatan biasa. Hal ini memang dimungkinkan karena berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 1 dan pasal 224 HIR menyebutkan bahwa kedua pengadilan negeri adalah pejabat yang berwenang memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi (M. Yahya Harahap, 1993: 240-241).

Kendala yang lain mungkin dihadapi adalah adanya perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga sebelum dilakukan eksekusi hipotik. Kendala-kendala tersebut juga dapat dialami oleh kreditur pemegang hak tanggungan yang melakukan eksekusi melalui parate eksekusi ataupun melalui pengadilan. Akan tetapi, kendala terbesar adalah hasil penjualan lelang benda jaminan biasanya di bawah harga pasar dan masih harus dikurangi biaya lelang.

Buku Hukum Kontrak yang digunakan dalam penulisan ini :

- Suharnoko, 2004. HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus. Penerbit KENCANA  PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
Hukum Perjanjian
Gambar Hukum Perjanjian

Labels: