Hukum Perdata Formil

Hukum Perdata Formil

Hukum Sumber Hukum


Hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sehingga sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.

Hukum perdata formil atau hukum acara perdata umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa di dalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dilanggar haknya, maka yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya dan telah merugikan pihak lain.

Hukum perdata formil dalam hubungannya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain seringkali timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang dihadapinya. Jika dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya baik itu hubungan bermasyarakat, hubungan kerja, hubungan kerja sama, hubungan bisnis maupun hubungan bernegara ada ketentuan yang ada dalam hukum positif dan atau perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pihak yang telah melakukan pelanggaran dan telah mengakibatkan kerugian pihak yang lain dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, HIR dan RBg.

Pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam praktik dapat diajukan suatu tuntutan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran sanksi. Pelaksanaan penegakan rule of law bagi para pelanggar yang telah merugikan pihak lain di dalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan di dalm suatu kehidupan yang serba majemuk ini dan dapat juga dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hunungan antara yang satu dengan yang lainnya demi untuk tegaknya rule of law di Indonesia.

Buku Hukum Perdata yang dipakai dalam penulisan ini :

- Sarwono, 2012. HUKUM ACARA PERDATA Teori dan Praktik. Sinar Grafika: Jakarta.
Hukum Perdata Formil
Gambar Hukum Perdata Formil

Labels: