Hukum Pajak Daerah Sebagai Hukum Publik

Hukum Pajak Daerah Sebagai Hukum Publik

Hukum Sumber Hukum


Pengertian Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak material dan hukum pajak formalPengertian Hukum pajak material ialah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar. Sedangkan, Pengertian Hukum Pajak Formal ialah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak merupakan bagaian dari hukum publik dan juga merupakan hukum fiskal.

Dengan demikian, Hukum Pajak menerangkan hal-hal sebagai berikut.
1. Subjek wajib pajak dan kewajiban terhadap negara.
2. Objek yang dikenakan pajak.
3. Cara penagihan.
4. Cara mengajukan keberatan dan sebagainya.


Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A UUD 45 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Asas undang-undang pajak yang universal adalah undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondeskriminasi, menjamin kepastian hukum, dan mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak harus diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administratif karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif secara umum. Tugas yang bersifat lain tersebut ialah hukum pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan perekonomian. Lagipula, hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaan.

Buku Hukum Pajak yang digunakan dalam penulisan ini :

- Adrian Sutedi, 2008. Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia: Bogor.
Hukum Pajak
Gambar Hukum Pajak

Labels: