Hukum Perjanjian - Asas Kebebasan Membuat Janji dan Itikad Baik

Hukum Perjanjian - Asas Kebebasan Membuat Janji dan Itikad Baik

Hukum Sumber Hukum


Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum perjanjian Perancis. Kehendak itu dapat dinytakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibatnya hukum (Donald Harris and Dennis Tallon, 1989: 39). Sebagaimana diketahui Code Civil Perancis memengaruhi Burgelijk Wetboek Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka Burgerlijke Wetboek Belanda diadopsi dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yang akan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat 3 kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Tidak hanya itu dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situsi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan perjanjian tidak dengan itikad baik. Selanjutnya menurut Prof. R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya (R. Subekti, 1998: 41). Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidak seimbangan atau melanggar rasa keadilan, sehingga hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, berdasarkan asas itikad baik hakim memang menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga tampaknya itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, melainkan juga pada saat dibuatnya atau ditandatangani perjanjian.

Menurut teori klasik hukum perjanjian, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra perjanjian atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini peranjian belum memenuhi syarat hal tertentu.

Ditinjau dari teori hukum perjanjian, Mahkamah Agung RI masih menganut teori klasik hukum perjanjian. Menurut teori klasik asas itikad baik hanya berlaku pada saat penandatangan dan pelaksanaan perjanjian. Berlawanan dengan itu, menurut pandangan teori perjanjian yang mmodern janji pra perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, sehingga pihak developer yang ingkar janji dapat dituntut untuk membayar ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi yang diberikan hanyalah kerugian nyata.

Seperti di Perancis pihak yang melakukan perundingan tanpa maksud sungguh-sungguh untuk membuat perjanjian atau pihak yang membatalkan janji tanpa alasan yang tepat akan bertanggungjawab kepada pihak lainnya atas dasar perbuatan melawan hukum, bahkan jika perundingan sudah mencapai tingkat yang matang untuk lahirnya suatu perjanjian, pihak yang mengundurkan diri dari perundingan mungkin saja dibebani kewajiban berdasarkan hubungan kontraktual. Demikian pula di Jerman, sejak akhir tahun 1960-an, pengadilan telah mengembangkan suatu rule  bahwa pihak yang terlambat mengundurkan diri dari negosiasi dan mengakibatkan investasi yang ditanamkan oleh rekan bisnisnya menjadi sia-sia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, jika pengundurun diri dari perundingan tersebut, tidak didasarkan pada alasan yang tepat. (Jack Beatson and Daniel Friedman, 1993: 38).

Buku Hukum perjanjian yang digunakan dalam penulisan ini :

- Suharnoko, 2004. HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus. Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
Hukum Perjanjian
Gambar Hukum Perjanjian

Labels: