Asas Hukum Acara Pidana

Asas Hukum Acara Pidana 

Hukum Sumber Hukum


Asas hukum acara pidana erat hubungannya dengan asas hukum pidana, misalnya asas-asas tersebut dalam pasal 1 s/d pasal 9 KUHP :
1. Asas teritorialitas (hukum kita berlaku di wilayah kedaulatan kita, baik di daerah perairan teritorial, landas kontinien, zona tambahan maupun zona ekonomi ekslusif;
2. Asas nasionalitas (hukum kita berlaku terhadap setiap warga negara kita. Asas ini berlaku aktif terhadap yang berada di wilayah kedaulatan kita, pasif terhadap yang lain);
3. Asas universalitas (hukum kita berlaku terhadap siapapun yang melanggar kepentingan umum universil, misalnya pembajakan, pemalsuan uang).


Asas hukum acara pidana yang mengatur terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia, antara lain :
1. Asas legalitas (harus telah ada ketentuan hukumnya lebih dulu;
2. Asas hukum acara pidana, hukum tidak berlaku surut;
3. Asas hukum acara pidana, untuk Tersangka/ Terdakwa/ Terhukum diperlakukan etentuan yang lebih menguntungkan baginya;
4. Asas hukum acara pidana, hukum acara pidana berlaku terhadap manusia, jadi mengenai badan hukum, pengurusnyalah atau siapa yang menurut anggaran dasarnya bertanggungjawab, kecuali dalam pajak/ denda/ tindak pidana ekonomi;
5. Asas hukum acara pidana, mutlak harus ada kesalahan dan melawan hukum;
6. Asas hukum acara pidana, penuntutan adalah demi untuk kepentingan umum;
7. Asas hukum acara pidana, kesamaan para pihak (Tersangka/ Terdakwa/ Terhukum dan Penuntut Umum) dimata Undang-undang;
8. Asas hukum acara pidana, ne bis in idem (tidak diulangi hal yang sama);
9. Asas hukum acara pidana, terlarang menjadi "hakim sendiri" (eigenrichting);
10. Asas hukum acara pidana, tanpa tuntutan Penutut Umum, Hakim Pasif (kecuali perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak;
11. Asas huku acara pidana, pemeriksaan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara kesusilaan atau terdakwanya anak-anak;
12. Asas hukum acara pidana, kebebasan Hakim;
13. Asas hukum acara pidana, tidak ada sistem yuri (jadi peradilan kita adalah di tangan ahli);
14. Asas hukum acara pidana, langsung (Tersangka/ Terdakwa tidak harus diwakili tapi dapat didampingi).

Buku Hukum acara pidana yang digunakan dalam penulisan ini :

- Andi Tahir Hamid, 1989. HUKUM ACARA PIDANA UMUM DAN HUKUM ACARA PIDANA KHUSUS. CV. AL IHSAN: Surabaya.
Asas Hukum Acara Pidana
Gambar Asas Hukum Acara Pidana

Labels: