Asas-asas Hukum Perjanjian - Asas-asas hukum jaminan

Asas-asas Hukum Perjanjian - Asas-asas hukum jaminan

Hukum Sumber Hukum


Seluruh harta benda debitur demi hukum (by operation of law) menjadi jaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Demikianlah pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata memberikan pengaturan tentang hak-hak kreditur atas harta benda debitur. Para kreditur tersebut dinamakan kreditur konkuren dan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena di antara mereka tidak ada yang mempunyai hak mendahului. Dengan demikian jika utang debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan hasil penjualan harta debitur itu dibagi secara proporsional kepada para kreditur, maka setiap kreditur tidak akan memperoleh pelunasan piutangnya.

Demikian pula jika debitur mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, maka hak kreditur berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab undang-undang hukum perdata, tidak dapat dipertahankan. mengajukan gugatan actio pauliana berdasarkan pasal 1341 kitab undang-undang hukum perdata untuk menyatakan batal transaksi jual beli harta debitur, juga tidak mudah dari segi hukum pembuktian. Karena pihak ketiga yang membeli harta benda debitur akan mendalilkan bahwa dia adalah pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui bahwa debitur berutang kepada kreditur. Sehingga kreditur sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa debitur dan pihak ketiga pembeli barang, mengetahui bahwa transaksi tersebut merugikan kreditur.

Akan tetapi, bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan se[erti gadai, fiducia, hipotik dan hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, fidusia, hipotik pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijamin oleh pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata atau disebut droit de preference (R. Subekt, 1991: 17). Karena itu dalam praktik para kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan utang. Pengikatan jaminan ini bersifat accesoir artinya jaminan itu lahir, hapus dan kemudian beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit (R. Subekti, 1999: 16).

Selain itu kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, fidusia, hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun suatu benda yang dibebani oleh jaminan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga (R. Subekti, 1999: 18). Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah droit de suite.

Buku Hukum Kontrak yang digunakan dalam penulisan ini :

- Suharnoko, 2004. HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus. Penerbit KENCANA  PRENADA MEDIA GROUP: Jakarta.
Hukum Perjanjian
Gambar Hukum Perjanjian

Labels: