Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Asas-asas Hukum Administrasi Negara

Hukum Sumber Hukum


Pada mulanya keberadaan AAUPL ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika dalam pembahasan RUU No. 5 Thn 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas2 tersebut dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan bedan/ pejabat tata usaha negara. namun usulan ini tidak diterima oleh pihak pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, yang juga selaku menteri kehakiman waktu itu yang mewakili pemerintah.

Tidak dicantumkannya AAUPL dalam UU PTUN bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, dikarenakan ternyata seperti yang terjadi di Belanda AAUPL ini diterapkan dalam praktik peradilan terutama pada Peradilan TUN, sebagaimana akan dilihat nanti pada sebagian contoh-contoh putusan PTUN, kalaupun AAUPL ini tidak terakomodasi dalam UU Peradilan TUN, tetapi sebenarnya asas2 ini dapat digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia karena memiliki sandaran dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Pokok Kehakiman; "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, akan tetapi wajib untuk memeriksa & mengadili". DI dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 ditegaskan; "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti & memahami nilai2 hukum yang hidup dalam masyarakat".

Dengan ketentuan pasal ini, asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu dan juga perubahan politik Indonesia, asas2 ini kemudian muncul & dimuat dalam satu UU, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi & Nepotisme (KKN). Dengan pengaturan yang berbeda dengan AAUPL dari Negara Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 dimuat beberapa asas umum penyelenggaraan negara, akan diuraikan sebagai berikut.
1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan & keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yakni asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian & keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif & selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur & tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan & rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketent peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Asas-asas yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPL yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah 'bestuur' pada algemeen beginselen van behoorlijk bestuur, bukan regering atau overheid, yang di dalamnya mengandung arti pemerintah dalam arti yang luas. Seiring dengan perjalanan waktu, asas2 dalam UU No. 28 Tahun 1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di Peradilan TUN, yakni setelah berlaku UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Thn 1986 tentang Peradilan TUN.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, asas2 umum pemerintahan yang baik itu dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas2 umum pemerintahan yang baik itu dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaiman juga tercantum dalam pasal 20 angka (1) yang berbunyi: "Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara dalam negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi & juga asas efektivitas. Dari  kedua asas tambahan ini tidak terdapat penjelasannya dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak atau belum diketahui apa yang dimaksudkannya.

Buku Hukum Administrasi Negara yang dipakai dalam penulisan ini :

- Ridwan HR, 2006. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. yang menerbitkan PT RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
Hukum Administrasi Negara
Gambar Hukum Administrasi Negara

Labels: