Pengertian Hukum Perjanjian

Apakah itu Pengertian Hukum perjanjian ?

Hukum Sumber Hukum


Kalau kita bertanya apakah itu Pengertian hukum perjanjian ?, kita akan membahasnya lebih lanjut. Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian/ kontrak, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu lainya dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan depenuhinya empat syarat sah-sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam hal ini permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau preliminary negotiation, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli sebuah tanah, padahal belum tercapai sebuah kesepakatan final antara mereka mengenai perjanjian bisnis yang dirundingkan diantara mereka. Hal ini dapat terjadi sebab salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan oleh rekan bisnisnya jika pada akhirnya suatu perundingan mengalami jalan buntu dan tidak tercapainya kesepakatan, misalnya tidak tercapai kesepakatan mengenai fees, royalities atau jangka waktu lisensi, maka tidak dapt dituntut ganti rugi atas segala biaya, investasi yang telah dikeluarkan kepada rekan bisnisnya. Karena menurut teori hukum perjanjian yang klasik, belum terjadi perjanjian, mengingat besarnya fees, royalties dan jangka waktu perjanjian merupakan hal yang esential dalam suatu perjanjian lisensi dan franchising.

Demikian juga mengenai janji-janji dari developer yang tercantum dalam brosur-brosur yang diedarkan sebagai iklan, menurut teori klasik hukum perjanjian tidak dapat dituntut tanggungjawabnya, sebab janji-janji tersebut adalah janji pra perjanjian yang tidak tercantum dalam perikatan jual beli. Dengan demikian menurut teori klasik hukum perjanjian, konsumen perumahan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Dalam teori hukum perjanjian yang modern cenderung untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada terpenuhinya rasa keadilan (Jack Beatson and Daniel Friedman, 1995; 14). Konsekuensinya pihak yang mengundurkan diri dari perundingan tanpa alasan yang patut bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, jika pihak yang terakhir ini telah membuka rahasia dagang, mengeluarkan biaya atau pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan dalam proses perundingan. Demikian pula menurut teori hukum perjanjian yang modern janji-janji pra perjanjian dalam brosur iklan perumahan mempunyai akibat hukum jika janji-janji ini diingkari.

Di negara-negara maju yang menganut sistem civil law sistem, seperti Perancis, Belanda dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam tahap perundingan (the duty of good faith in negotiation), sehingga janji-janji pra perjanjian mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

Akan tetapi, beberapa putusan pengadilan di indonesia dapat menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik hukum perjanjian, jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum lahir suatu perjanjian / kontrak sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Di Negara yang menganut sistem common law, seperti di Amerika Serikat; pengadilan  menerapkan doktrin primissory estoppel untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (reasonably ralied) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap pra perjanjian (preliminary negotiation).

Demikianlah pembahasan mengenai pengertian Hukum perjanjian dalam tulisan ini, semoga tulisan saya mengenai pengertian hukum perjanjian dapat bermanfaat.

Buku Hukum Kontrak yang digunakan dalam penulisan ini :

- Suharnoko, 2004. HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus. Penerbit KENCANA PRENADA MEDIA GROUP: JAKARTA.
Hukum Perjanjian
Gambar Hukum Perjanjian

Labels: