Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Hukum Sumber Hukum

Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian hukum pidana menurut para ahli.

Beberapa pendapat dari pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai hukum pidana, antara lain :
Pompe, menyatakan bahwa Hukum pidana ialah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Bambang Poernomo, tahun 1993: 9)

Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian, antara lain :
1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum pidana formal yang mengatur bagaimana cara hukum pidana materil dapat ditegakkan.


D. Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti objektif (ius ponale), yaitu meliputi :
1. Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
2. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat pakai, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Panitensier.
3. Subjektif (ius paniendi), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.


VOS, menyatakan bahwa Hukum Pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :
1. Peraturan hukum objektif (ius poenale) yang dibagi menjadi: (a) hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat2 jika siapa & bagaimana sesuatu dapat dipidana (b) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.
2. Hukum subjektif (ius punaenandi), yaitu meliputi hukum yang memberikan kewenangan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan & melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
3. Hukum pidana umum (algemene strafrechts), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
4. Hukum pidana khusus (byzondere strafrecht), yakni dalam bentuknya sebagai ius speciale seperti hukum pidana militer & sebagai ius singulare seperti hukum pidana fiscal.

Algra Janssen, mengatakan bahwa hukum pidana didefinisikan sebagai alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut menarik kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan & harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Beberapa pendapat pakar hukum pidana antara lain :

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar & aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana  sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Bambang Poernomo, tahun 1985: 19-22).

Satochid Kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dilihat dari beberapa sudut , antara lain :
1. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang memuat hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.


Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, hukum pidana diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, yang membuat hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidier. Pidana termasuk juga tindakan (maatregelen), bagaimana juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak baik oleh orang lain yang dikenai, oleh sebab itu hakikat & tujuan pidana dan pemidanaan. Untuk memberikan alasan pembenaran (justification) pidana itu.

Martiman Prodjohamidjojo, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar2 dan aturan-aturan untuk :
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman dan atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karenanya sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari defini hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hukum pidana sebagai hukum positif;
2. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya.


Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum pidana ialah hukum sanksi. Pengertian ini diberikan berdasarkan suatu ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwasannya hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional didefinisikan hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.Demikianlah pembahasan mengenai hukum pidana, semoga tulisan saya mengenai hukum pidana dapat bermanfaat.

Buku Hukum Pidana yang dipakai dalam penulisan ini :

- Teguh Prasetyo, 2010. HUKUM PIDANA. PT RAJA GRAFINDO PERSADA: Jakarta.
Hukum Pidana
sumber hukum pidana

Labels: